LHP BPK Terhadap Pemkab Pidie 2019

Empat SKPK Salah Penganggaran Rp14.1 Miliar Lebih Terhadap Belanja Barang dan Jasa

Empat SKPK Salah Penganggaran Rp14.1 Miliar Lebih Terhadap Belanja Barang dan Jasa
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie, Roni Ahmad dan Fadullah TM. Daud (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

MODUSACEH | Dari resume hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh terhadap sistem pengendalian intern, ditemukan. Pertama, kesalahan penganggaran pada Belanja Barang dan Jasa di Empat SKPK Rp14.173.342.340,00-.

Kedua, pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Forkopimda tidak memadai dan terdapat pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan.

Ketiga, standar honorarium Tim Penyusun RKA dan DPA tidak diatur dalam standar belanja Pidie. Keempat, penetapan luas tanah dan nilai bangunan pada Qanun Retribusi Daerah belum menyesuaikan dengan Permendagri Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ada lagi atau kelima, penatausahaan kas pada bendahara belum sepenuhnya memadai. Keenam, pengelolaan retribusi daerah pada Lima SKPK belum memadai. Ketujuh, rekening giro Pemerintah Daerah belum ditutup dan tidak terdaftar dalam rekening Pemerintah Kabupaten Pidie, tahun anggaran 2019.

Kedelapan, pengendalian penyetoran pajak oleh bendahara umum daerah belum memadai. Kesembilan, pengelolaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, belum sepenuhnya memadai. Kesepuluh, penatausahaan barang milik daerah belum sepenuhnya memadai.

Ambil contoh kesalahan penganggaran pada belanja barang dan jasa di empat SKPK sebesar Rp14.173.342.340,00-, misalnya. Laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2019, menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp510.487.029.068,56. Namun realisasinya Rp450.959.235.834,30-, atau 88,34 persen dari anggaran.

Nah, belanja barang dan jasa tersebut diantaranya, merupakan belanja bahan/barang keperluan rumah tangga, belanja jasa konsultansi perencanaan, belanja jasa konsultansi pengawasan, dan belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada empat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Pemeriksaan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan LRA TA 2019 secara uji petik pada empat SKPK itu menunjukkan, terdapat penganggaran belanja barang dan jasa pada nomenklatur keperluan rumah tangga, belanja jasa konsultans perencanaan, belanja jasa konsultansi pengawasan, dan belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat Rp14.648.110.360,00.

Seharusnya dianggarkan dalam belanja modal. Contohnya, belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat (kode rekening 5.2.2.26.1), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rp12.248.352.600,00-, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Rp1.221.755.000,00-. Ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan aset tetap.

Karena itu terdapat realisasi belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan  Kawasan Permukiman dan Dinas Kelautan dan Perikanan, berupa barang-barang milik daerah yang dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Barang milik daerah tersebut dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B dan C.

Terkait biaya perolehan aset tetap dianggarkan pada belanja barang dan jasa. Seharusnya pada belanja modal, sesuai jenis aset tetapnya. Belanja perolehan aset tetap tahun 2019 dianggarkan pada belanja barang dan jasa dan direalisasikan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Sebut saja,  biaya perolehan aset pada kegiatan Pembangunan Puskesmas dan Pustu Dinas Kesehatan Rp180.821.000,00. Biaya perolehan aset pada kegiatan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dinas Kelautan dan Perikanan Rp358.952.000,00. Dan, biaya perolehan aset pada kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp39.599.900,00-.

Atas kesalahan penganggaran pada kegiatan perolehan aset tetap tersebut di atas, telah dikapitalisasi pada aset tetap dalam KIB C masing-masing SKPK terkait.  

Hanya saja, pembelian aset tetap dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Rp34.255.840,00. Sedangkan, realisasi belanja barang dan jasa dana Kapitasi yang dilaksanakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pidie berupa, pembelian meja dan kursi dianggarkan pada belanja bahan/barang keperluan rumah tangga.

Menurut BPK, kondisi tersebut tidak sesuai dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pernyataan Nomor 07, tentang Akuntansi Aset Tetap pada Paragraf 28 menyatakan; biaya perolehan suatu aset terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Termasuk sejumlah ketentuan lainnya.

Kondisi tersebut telah mengakibatkan, realisasi Belanja Modal pada LRA kurang saji sebesar Rp14.173.342.340,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA lebih saji sebesar Rp613.628.740,00 (Rp180.821.000,00 + Rp358.952.000,00  + Rp39.599.900,00 + Rp34.255.840,00); dan Realisasi Belanja Hibah pada LRA lebih saji Rp13.470.107.600,00 (Rp12.248.352.600,00 + Rp1.221.755.000,00).

Kondisi ini disebabkan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PUPR serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pengguna anggaran tidak cermat dalam menentukan kegiatan belanja modal sesuai kewenangannya. Termasuk TAPK kurang optimal dalam memverifikasi penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Dinas PUPR serta Dinas Kelautan dan Perikanan sependapat dan akan lebih cermat dalam menentukan kegiatan belanja modal sesuai kewenangannya. 

Begitupun, BPK merekomendasikan Bupati Pidie agar menginstruksikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PUPR serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran lebih cermat dalam menentukan kegiatan belanja modal sesuai kewenangannya.

TAPK (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten) Pidie lebih optimal dalam memverifikasi penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.***

Komentar

Loading...