Breaking News

Alokasi APBA Tahun 2020, Dinas PUPR Aceh

Empat Miliar Untuk Beli Kendaraan Pengawas Jalan, Pelayanan Publik Masih Butuh Perhatian

Empat Miliar Untuk Beli Kendaraan Pengawas Jalan, Pelayanan Publik Masih Butuh Perhatian
Sumber: Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 Tentang APBA 2020

Banda Aceh | Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020, menujukkan angka Rp 17.279 triliun lebih untuk belanja daerah. Nah, dari jumlah itu, sedikit lebih besar dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 17.104 triliun lebih.

Namun, ada beberapa hal yang menjadi perhatian terhadap alokasi anggaran yang dinilai cukup membingungkan alias tak memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. Salah satunya, item yang tercantum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

Untuk dinas tersebut, angka yang dikucurkan dalam APBA 2020 jumlah belanja total mencapai Rp 899.993 miliar lebih, itu terlihat lebih kecil dari APBA tahun 2019 yang mencapai Rp 1.120 triliun lebih.

Salah satu item uraian alokasi anggaran dengan nama Kegiatan Pengadaan Kendaraan Unit Penilik Jalan (UPJ) mencapai Rp 4,7 miliar lebih. Angka tersebut menujukkan Pemerintah Aceh terkesan terlalu menghamburkan uang.

Seorang putra Aceh, yang juga Pengamat Pelayanan Publik dan kini berada di Provinsi Papua, Afrizal Abdul Rasyid menilai. Jika hanya untuk operasional harus mengkucurkan dana sebesar ini, Aceh terkesan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik.

Harusnya, pengelolaan anggaran daerah itu dengan memperhatikan azas efektif dan efesien serta memiliki kemanfaatan untuk masyarakat.

“Begini, seharusnya Aceh menginvestasikan dananya lebih kepada hal-hal yang strategis. Bukan sebaliknya,  hanya untuk oparasional penilik atau pengawas jalan yang mencapai Rp 4,7 miliar. Terkesan terlalu menghamburkan uang. Memang di Qanun tidak terlihat berapa unit. Tapi intinya kalau persoalan jalan rusak masyarakat juga akan melapor, jadi harus melihat kemanfaatannya bagi masyarakat. Kalau besaran anggaran untuk UPJ demikian, kesannya jadi lain,” kata Afrizal kepada MODUS ACEH, Kamis (13/2/20120).

Afrizal

Menurutnya, pendapatan Provinsi Aceh terbesar berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang mencapai 57 persen dari total APBA. Sementara Aceh sejauh ini belum terlihat sudah menginvestasikan secara maksimal untuk bisa mandiri di kemudian hari.

Lebih lanjut dikatakan, jika Pemerintah Aceh terus bergantung pada Otsus tanpa memikirkan investasi non fisik yang lebih banyak manfaat kepada masyarakat. Nantinya akan sulit bekerja jika sumber keuangan Otsus telah habis.

“Aceh itu bermasalah dengan pelayanan dasar seperti, pendidikan, kesehatan, ekonomi kemasyarakatan. Jika dirubah, terserah kemana dialokasikan, intinya yang harus menjadi konsen utama adalah, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan yang tidak begitu bagus derajatnya, kemudian perlu diperkuat yaitu kelompok usaha yang sudah bisa mandiri,” jelasnya.

Tak pula dipungkiri, ada beberapa item dalam uraian APBA tahun 2020 untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti, kualitas tenaga pendidik, laboratorium, pustakawan, operator dan lain lain.

Namun ada kekhawatiran dalam pelaksanaan kegiatan nantinya yang tidak begitu maksimal dan tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah diperuntukan.

“Kita khawatirkan saat pelaksanaan tidak begitu maksimal, tidak sesuai dengan alokasi anggaran, dulu pernah terjadi, seharusnya kegiatan tiga hari, namun hanya dijadikan satu hari setengah dengan anggaran yang habis tetap sama. Ini persoalan. Itulah salah satu yang dilihat dari anggaran Dinas PUPR Aceh. Seharunya difokuskan kepada kegiatan atau investasi yang bisa meningkatkan PAD,” ungkapnya.

Afrizal menambahkan, memang jalan termasuk dalam pelayanan dasar, tapi itu hanyalah akses dan cukup memiliki manfaat bagi masyarakat. Dari seluruh item APBA, ada beberapa item yang menjadi perhatiannya, selain PUPR ada juga belanja non bidang yang mencapai hampir Rp 1 triliun. Dia menilai sangat fantastis, dan kenapa terlalu membengkak anggarannya.

“Memang jalan termasuk dalam pelayanan dasar, itu hanyalah akses, tetapi bukan untuk oprasional mereka. Ini kalau kita lihat APBA sudah banyak biaya operasional aparatur,” ungkap Afrizal.***

Komentar

Loading...