Breaking News

Eks Wakapolri Disebut Tolak Ajakan Moeldoko Jadi Waketum

Eks Wakapolri Disebut Tolak Ajakan Moeldoko Jadi Waketum
Mantan Wakapolri Syafruddin (Foto: cnnindonesia.com)
Penulis
Sumber
CNN Indonesia.com

Jakarta I Politikus Partai Demokrat, Syahrial Nasution menyebut Moeldoko sempat menawarkan Mantan Wakapolri Syafruddin menjadi Wakil Ketua Umum dan bergabung bersama kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Akan tetapi, Syahrial mengatakan ajakan Moeldoko ditolak oleh Syafruddin. "Moeldoko langsung yang menghubungi, juga ditolak," kata Syahrial saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (15/3).

Mulanya, kata Syahrizal, Darmizal dan Marzuki Alie yang pertama kali diutus untuk mengajak Syafruddin. Ajakan ditolak.

Baru kemudian Moeldoko yang turun tangan. Alih-alih gayung bersambut, Syafruddin juga kembali menolak ajakan Moeldoko meski jabatan wakil ketua umum yang dijanjikan.

"Saya dapat informasi terpercaya demikian. Awalnya yang menghubungi Bang Syaf, Darmizal dan Marzuki Alie. Tapi ditolak," katanya.

Syahrial mengatakan sejak awal niatan kubu Moeldoko memang tidak baik. Mereka, kata Syahrial, hanya ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah di bawah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dia menegaskan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. Oleh karena itu, produk hasil KLB pun tidak memiliki dasar hukum.

"Sekarang mereka cari-cari cara untuk memenuhi prosedur tersebut. Berusaha mempengaruhi pengurus DPD dan DPC pemilik hak suara. Artinya, kudeta jenderal Moeldoko, gagal! Dia sudah tertipu oleh Jhoni Allen Marbun cs," katanya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Marzuki Alie untuk mengonfirmasi pernyataan Syahrial tersebut. Namun yang bersangkutan belum merespons.

Kisruh yang dialami Partai Demokrat terjadi usai sejumlah kader yang telah dipecat menginisiasi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret. Lewat KLB itu, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum. Moeldoko menerimanya dan mengucapkan terima kasih.

DPP Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono lalu menyatakan bahwa KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional. Berdasarkan AD/ART, seharusnya KLB digelar oleh DPP atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi.

AHY lalu meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly tidak mengakui kepengurusan hasil KLB di Deli Serdang lantaran cacat prosedur dalam penyelenggaraannya.***

Komentar

Loading...