Dana CSR Untuk Cegah Covid-19  

Duh! "Siasat" Pemerintah Aceh

Duh! "Siasat" Pemerintah Aceh
Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Rubrik

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat. Jumlah anggaran di daerah yang melakukan re-focusing dan re-alokasi berjumlah Rp56.57 triliun. Dari anggaran tersebut, Aceh berada pada peringat keempat dengan alokasi Rp 1,7 triliun. Ironisnya, Pemerintah Aceh masih meminta sejumlah perusahaan di Aceh untuk mengalihkan dana CSR. Lho! Kemana dana APBA 2020 dibawa? Berikut laporan wartawan MODUSACEH.CO, Muhammad Saleh untuk Liputan Fokus.

Tak satu jalan menuju Roma. Sepertinya, begitulah langkah dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Aceh dibawah kendali Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam merealisasikan dana, berharap bantuan dari perusahaan swasta di daerah ini.

Dalihnya, penangganan dan pencegahan virus corona (Covid-19) di Aceh. Padahal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat. Jumlah anggaran di daerah yang melakukan re-focusing dan re-alokasi berjumlah Rp56.57 triliun. Dari nilai tersebut, DKI Jakarta, mencatatkan angka tertinggi, yakni Rp10,64 triliun.

Dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin, 21 April 2020. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto menjelaskan. Alokasi anggaran daerah ini terbagi dalam tiga pos, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Rinciannya, untuk alokasi penanganan kesehatan Rp24,1 triliun atau 42,6 persen dari total anggaran daerah untuk penanganan Covid-19. Lalu, penanganan dampak ekonomi, jumlahnya anggaran yang dialokasikan Rp7,13 triliun atau 12,6 persen dari total anggaran.

“Sementara, untuk penyediaan jaring pengaman sosial, anggaran yang dialokasikan Rp25,34 triliun atau 44 persen dari total anggaran penanganan Covid-19,” ungkap Ardian.

Menyusul DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, adalah daerah dengan anggaran Covid-19 terbesar nomor dua yaitu, Rp8 triliun. Disusul Jawa Timur (Rp2,39 triliun), Jawa Tengah (Rp2,12 triliun) dan Aceh Rp 1,7 triliun.

Dana sebesar itu berasal dari berbagai pemotongan (penyesuaian) dari APBA 2020 yang tertera pada sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Tapi apa lacur, dana Rp1,7 triliun ini rupanya dinilai tak cukup sehingga Pemerintah Aceh, harus meminta uluran tangan sejumlah perusahaan di Aceh. Dalihnya, lagi-lagi untuk pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19.

Itu sebabnya, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengirim surat kepada sejumlah pimpinan perusahaan di Aceh. Termasuk Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Surat Nomor: 440/5436, tanggal 27 Maret 2020 dengan hal: pengalihan dana CSR untuk cegah dan tangani Covid-19.

“Berkenan kami harap bantuan saudara agar dana Coorperate Social Responsibility (CSR) atau dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, difokuskan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19,” begitu tulis pada poin kedua dari surat tadi.

Menariknya, surat tersebut juga merinci bahan yang dibutuhkan seperti; kebutuhan APD, masker dan alkohol. Penyemprotan disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di tempat publik dan masjid. Termasuk penyediaan sembako untuk masyarakat yang terkena dampak ekonomi sosial dengan paket Rp 200 ribu. Terdiri dari beras, mie instan, sarden, minyak makan dan gula.

Lantas, mujurkah surat Nova Iriansyah tadi? Sejauh ini memang belum diperoleh informasi lengkap, mengenai perusahaan yang ikut membantu. Kecuali PT.Medco E&P Malaka.

Data yang diperoleh media ini menyebutkan, perusahaan tersebut ikut memberi bantuan dalam bentuk in-kind, Rp438.561.000.-

“Melalui surat ini, kami memohon persetujuan Bapak Plt. Gubernur Aceh, agar dapat mengunakan dana 1 % (persen) community development tersebut,” tulis Ronald Gunawan (President Director) PT.Medco E&P Malaka dalam suratnya, Nomor: 171/BLA/MEDC/IV/2020, yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Nah, munculnya surat tadi, tentu saja mengundang berbagai tanda tanya baru. Sebab, Pemerintah Aceh dengan gagah dan percaya diri, telah mengalokasikan dana dari APBA 2020.

Selain itu, partisipasi masyarakat secara mandiri, juga terbilang besar. Terutama pada pengadaan masker dan alkohol serta tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Itu sebabnya, penyediaan satu juta masker yang digadang-gadang Pemerintah Aceh, hingga kini juga masih menyisakan tanda tanya besar.

Tak hanya itu, Pemerintah Pusat, 26 Maret 2020 mengirim 2000 alat pelindung diri (APD) ke Aceh untuk dibagikan kepada sejumlah rumah sakit. Anggota Gugus Tugas Nasional unsur Kemedagri Dr Safrizal mengatakan. Pihaknya sudah mengabarkan kepada Gubernur Aceh bahwa APD untuk Aceh telah diproses pengiriman melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta. Aceh mendapat jatah 40 dus APD, yang birisi 50 pcs dengan jumlah total 2000 pcs  yang akan diserahterimakan kepada Gubernur Aceh melalui gugus tugas.

Tanggal 4 April 2020, Satuan Gugus Tugas COVID-19 Pusat kembali mengirim 3000 Alat Pelindung Diri (APD) (60koli) dan 15.000 masker (7,5 koli) untuk kebutuhan petugas medis di sejumlah rumah sakit di Aceh, guna penanganan pasien COVID-19.

Disusul, Jumat, 10 April 2020, Pemerintah Pusat kembali mengirim alat kesehatan (alkes) bantuan untuk Pemerintah Aceh. Isinya berupa 12 ribu alat pelindung diri (APD) untuk penanganan pasien virus Corona (Covid-19), yang diantar dengan pesawat Hercules TNI AU melalui Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar. APD itu terdiri atas 4.000 set baju pelindung dan 8.000 lembar masker.

Terkait surat tadi, PT. Solusi Bangun Andalas (SBA) juga ikut menyumbang. Perusahaan ini memberi bantuan perlengkapan medis kepada tiga RSUD rujukan Covid-19 di Aceh, yaitu RSUD Zainoel Abidin dan RSUD Meuraxa yang berada di Kota Banda Aceh, serta RSUD Cut Meutia yang berada di Kota Lhokseumawe. Bantuan berupa 30 set Alat Pelindung Diri (APD), 1.500 masker medis, 3.000 penutup kepala medis, 1.500 pelindung sepatu medis serta 3.000 sarung tangan latex medis.

Yang masih misteri adalah, apakah bantuan dana dari Medco misalnya, diserahkan dalam bentuk tunai atau barang? Jika dana segar, maka muncul pertanyaan, kemana dana itu digunakan? Bukankah Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan Rp1,7 triliun? Bila dalam bentuk barang, kemana sejumlah bantuan pemerintah pusat serta pihak swasta lainnya?

“Saya kaget membaca Laporan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri. Perlu kita pertanyakan, apa yang menjadi alasan dan pertimbangan sehingga Aceh mengusulkan sebanyak itu? Sedangkan penduduk Aceh hanya 5,2 juta,” tulis Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin Husin pada laman ombudsman.go.id, Jumat, 17 April 2020.

Menurut Taqwaddin, tingkat kerawanan Aceh lebih kecil dibandingkan daerah lain.

“Apakah tidak ada komunikasi dengan provinsi lain waktu pembahasan refocusing APBA. Misalnya bertanya ke provinsi lain yang penduduknya setara dengan Aceh. Bahkan refocusing APBD Sumatera Barat, jauh di bawah Aceh. Begitu juga dengan Sumatera Utara. Padahal jumlah penduduk dan tingkat kerawanan Sumut lebih tinggi dari Aceh. Mohon penjelasan dari pejabat Pemerintah Aceh maupun dari rakan anggota DPRA,” kata Taqwaddin.

Sayangnya, hingga kini pimpinan dan anggota DPR Aceh terkesan kurang peduli dan cermat. Apalagi menjawab pertanyaan Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin Husin. Kabarnya, mereka mulai “duduk bersama” dengan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, membahas “porsi” APBA 2021.***

Komentar

Loading...