Breaking News

Duh, Diduga Anggota Dewan Simeulue Kunker ke Alamat Palsu, Kok Bisa?

Duh, Diduga Anggota Dewan Simeulue Kunker ke Alamat Palsu, Kok Bisa?

Simeulue | Entah data tidak akurat, atau memang salah alamat. Anggota Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke lokasi proyek tidak sesuai tempat dan tujuan.

Anehnya, wakil rakyat bernama Ihya Ulumuddin, Rosnidar Mahlil, Syahrian serta Andi Milian itu mengaku, hasil kungker mereka tadi, berhasil menemukan proyek fiktif pengaspalan jalan simpang batu ragi hingga jalan arah simpang patriot di Kecamatan Simeulue Barat, Simeulue. Jalan ini dibangun dengan pagu anggaran Rp 12,8 miliar yang berasal dari dana DOKA.

Tidak tanggung-tanggung, pengakuan anggota dewan tadi, disampaikan dan diwartakan sejumlah media yang ada di kabupaten kepulauan itu. Hingga membuat masyarakat Simeulue kaget.

"Mereka salah alamat, lokasi yang diaspal lain, yang mereka datangi lain," kata Breueh Firdaus, Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue, Minggu, 09/02/2020.

Dijelaskan Breueh, pembangunan jalan itu saat ini sedang berjalan dan dimulai pembanguannya dari Desa Mitem dan Amabaan, kecamatan setempat. Progres pembangunannya telah mencapai 54 persen dengan panjang jalan sepanjang 3,1 kilometer yang di kerjakan PT. Intan Mutya Jaya.

Masih menurutnya, pembangunan jalan menggunakan sistem estafet dengan sistim mundur itu tidak melanggar aturan. Sebab, proyek ini masih berada di ruas jalan provinsi yakni ruas Nasreuhe Lewak Sibigo. Selain itu, pengerjaan dari lokasi saat ini manfaatnya lebih besar dirasakan masyarakat di sana. Sebab, di lokasi itu kondisinya banyak penduduk.

"Proyek itu tidak fiktif, tapi diberitakan fiktif, ini sangat merugikan nama instansi kami dan nama perusahan pelaksana tercemar. Saat ini proyek itu sedang dikerjakan, mulai dari kondisi desa yang penduduknya banyak," ungkap Breueh.

Dikatakan Breueh. Terkait tudingan anggota DPRK Simeulue, pihaknya tidak menanggapi kunjungan lapangan anggota dewan tadi serta tidak memberikan data. Ia menjelaskan, secara aturan, segala sesuatu mesti ada prosedur.  Seperti menyurati Bupati Simeulue terlebih dahulu. Jika tidak dilakukan, maka pihaknya atau Dinas PU tidak bisa melakukan pendampingan.

"Anggota DPRK minta pendampingan dan data tapi tidak surat kepada Bupati, hanya melalui pesan WhatsApp, sehingga hal itu tidak bisa kami penuhi," jelasnya.

Bupati Simeulue Erli Hasim, SH, S.Ag, M.I.Kom, saat diminta tanggapannya terkait tudingan itu membantah apa yang disampaikan sejumlah anggota dewan tadi.

"Tudingan itu sangat tidak benar, proyek itu ada, saat ini sedang dikerjakan oleh rekanan," kata Erli Hasim.

Lebih lanjut dikatakan Erli Hasyim, seharusnya sebagai anggota dewan yang terhormat, mereka bekerja itu harus profesional, tidak memiliki sifat sentimen pribadi, atau golongan. Karena itu, sebelum menyampaikan sesuatu kepada publik melalui media pers, harus ada data-data akurat.

Atau memanggil pihak terkait guna mempertanyakannya, sehingga apa yang akan disampaikan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Seharusnya panggil dulu pihak terkait, tanyakan permasalahannya, bukan asal bicara tidak ada data lengkap seperti ini," tegasnya.

Selain itu kata Erli, media massa yang mempublikasikan berita itu harus memiliki data-data yang kongkrit sebagai penunjang tulisan, dan tidak diboncengi kepentingan politik tertentu sehingga meresahkan masyarakat. "Saya kira media pers dan wartawan pasti sangat paham dengan validasi, akurasi dan verifikasi data," kritik Erli Hasyim.***

Komentar

Loading...