Dugaan Rasuah Damkar Mulai Disidang

Dugaan Rasuah Damkar Mulai Disidang
MODUSACEH.CO/Azhari Usman

Banda Aceh I Sidang Perdana dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Aceh tahun anggaran 2015, digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Jalan Cut Mutia, Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis, (15/06/17).

Sidang perdana itu menghadirkan tiga terdakwa, yakni Ketua Pokja ULP Pemerintah Aceh Syahrial, Direktur PT Dhezan Karya Perdana Deni Okta Pribadi dan Ratziati, Komisaris PT Dhezan Karya Perdana yang juga ibu kandung Deni.

Selain ketiga terdakwa, jaksa juga telah menetapkan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas DPKA Siti Maryami, namun berkasnya masih dalam pemberkasan.

Sidang dipimpin Deny Syahputra, SH (hakim ketua) bersama M. Nasir, SH dan M. Fatah Riyadhi, SH (anggota) menyidang tiga terdakwa dalam dua berkas terpisah, yaitu Deni Okta Pribadi dan Ibunya Ratziati dalam satu berkas serta Syahrial dalam satu berkas.

Mendapat giliran pertama, Deni Okta Pribadi dan ibunya Raziati  didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1 junto Pasal 18 Un dang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).            

Menurut JPU, Ratziati  selaku komisaris dan Deni Okta Pribadi selaku Direktur PT. Dhezan Karya Perdana telah mengenal dan mempunyai hubungan dengan saksi  Syahrial   selaku Ketua Pokja ULP Pemerintah Aceh, bahwa kemudian pada 6 Februari 2014, saksi Siti Maryami selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas DPKA, membuat rapat yang salah satunya dihadiri  Syahrial, dalam kesempatan itu Syarial banyak memberikan arahan, dan juga meminta pada BPBD Kota Banda Aceh dan BPBA untuk mencari spesifikasi Damkar lebih banyak, sehingga tidak terfokus pada buatan buit up dan standar Eropa saja.

Selanjutnya,  Syarial ingin tangga ataupun areal leader diubah menjadi buatan Korea dan dimasukkan menjadi spesifikasi yang dimiliki PT Dhezan Karya Perdana. Namun saat itu dari pihak BPBA tidak mau dan tetap pada spesifikasi yang mereka usulkan, sedangkan   BPBD Kota Banda Aceh  menyetujuinya.

Lalu   Syarial yang merupakan  Ketua Pokja ULP Pemerintah Aceh menyetujui spesifikasi yang dimiliki PT Dhezan Karya Perdana, yang pernah diajukan terdakwa Ratziati  dan Deni Okta Pribadi selaku Komisaris dan Direktur PT. Dhezan Karya Perdana.

Akibat perubahan itu, JPU menganggap telah terjadi selisih harga yang menguntungkan orang lain yaitu Ratziati  dan Deni Okta Pribadi selaku Komisaris dan Direktur PT. Dhezan Karya Perdana sebesar Rp 4 miliar lebih, sesuai dengan Laporan Hasil Kerugian Negara dari pemeriksaan BPKP Nomor: SR-0738/PW01/5/2017 tanggal 16 April 2017.

Usai mendengar dakwaan, Deni Okta Pribadi dan ibunya Raziati menerima dakwaan tanpa mengajukan keberatan (eksepsi). Sementara itu Syarial yang mendapat giliran kedua mendengarkan dakwaan juga menerima semua dakwaan JPU. Selanjutnya, sidang ditunda hingga Kamis depan 22 Juni 2017 sekaligus pemeriksaan terhadap para saksi.***

Komentar

Loading...