Dugaan Money Politik Pilkada Aceh Selatan Disodorkan ke MK

Dugaan Money Politik Pilkada Aceh Selatan Disodorkan ke MK
ilustrasi
Penulis
Rubrik

Aceh Selatan | Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan Saiful, SE melalui sambungan telpon, Kamis (26/07/2018) membenarkan. Salah satu materi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan H.T. Sama Indra-H. Harmaini, M.Si, adalah dugaan money politik.

“Iya Pak,” jawab Saiful melalui pesan WhatsApp.

Berdasarkan materi gugatan yang diperoleh media ini, Paslon nomor lima mengatakan, dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Aceh Selatan tahun 2018, seperti mobilisasi aparat.

Bahkan secara terang dalam materi gugatan Paslon nomor lima yang dikirim Komisioner KIP Aceh Selatan disebutkan. Sekira dua minggu menjelang pemungutan suara dilakukan telah terjadinya mobilisasi aparat, baik TNI maupun Polri/Brimob secara besar-besaran ke wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

“Hal ini telah berdampak pada keresahan masyarakat,” tulis dalam materi pemohon. Lalu lanjut materi tersebut, bahkan di saat yang bersamaan masyarakat sering melihat TNI dan Brimob keluar masuk kampung dengan bersenjata lengkap. Kemudian juga disebutkan dalam materi yang dipersoalkan, telah terjadi upaya-upaya intimidasi, fitnah, dan penghinaan yang ditujukan kepada pemohon, pendukung dan simpatisan pemohon serta terhadap masyarakat sebagai pendukung pemohon.

Bahkan sebagai fakta, pemohon menyebutkan, pada tanggal 27 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB, Kahar Muzakar yang disebut juru bicara kampanye paslon nomor dua dalam orasi politiknya juga diduga menfitnah dan menghina pemohon di hadapan khalayak umum.

Kemudian juga disebutkan, dasar keberatan yang diajukan pemohon terkait money politik. “Sebagai bahan bukti kami dapat memberikan bukti rekaman suara, rekaman vidio, beberapa bukti foto dan surat keterangan pengakuan masyarakat yang mengakui menerima atau mengetahui adanya peristiwa pidana pemilihan berupa politik uang,” tulis materi yang dipersoalkan ke MK terkait Pilkada Aceh Selatan.

Begitupun, KIP Aceh Selatan mengaku siap menghadapi gugatan tersebut. Sebagai kuasa hukum, KIP Aceh Selatan menggunakan kuasa hukum negara dari Kejaksaan.***

Komentar

Loading...