Breaking News

Hasil Rekerda FPTI se-Aceh

Dua Pengkab Dibekukan, Batas Usia Maksimal Atlit PORA 25 Tahun  

Dua Pengkab Dibekukan, Batas Usia Maksimal Atlit PORA 25 Tahun  
Rakerda Pengprov FPTI Aceh di Kantor KONI Aceh (Foto:Ist)
Rubrik

Banda Aceh I Ada yang menarik dari hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Aceh, Sabtu kemarin di Kantor KONI Aceh, Banda Aceh.

Salah satunya, peserta Rakerda sepakat membekukan dua Pengurus Kabupaten (Pengkab) yaitu, Aceh Utara dan Pidie Jaya. Keputusan itu diambil, setelah dilakukan evaluasi secara mendalam dan menyeluruh.

“Pidie Jaya misalnya, sejak dilakukan Muskab 2018 lalu, hingga kini belum mengusulkan dan membentuk pengurus. Selain itu, sejak berdiri hingga kini belum ada satu pun sarana dan prasarana (sapras) untuk berlatih dan membina atlit,” ungkap Ketua Umum Pengprov FPTI Aceh, H. Muhammad Saleh, Minggu sore di Banda Aceh.

20210124-rakerda2

Foto: Ist

Sementara, kondisi Pengkab Aceh Utara juga demikian. Selain kepengurusan tidak aktif dan minus sapras, kepengurusan organisasi juga tidak berjalan sesuai dengan aturan (anggaran dasar dan rumah tangga) FPTI. “Ini memang keputusan pahit tapi itu harus saya lakukan demi pembinaan organisasi dan atlit lebih baik di masa datang,” ujar Shaleh, begitu dia akrab disapa.

Tak hanya itu, peserta Rakerda, Sabtu, 23 Januari 2021 juga sepakat usia atlit peserta Pra Pekan Olahraga Aceh (Pra PORA) 2021 minimal 15 tahun dan maksimal 25 tahun. Selain itu, tidak dibenarkan adanya atlit “naturalisasi” atau dari luar Aceh.

“Keputusan tersebut harus diambil sebagai ukuran, apakah selama ini seluruh Pengkab FPTI di Aceh ada berlatih dan membina atlit. Dari sinilah akan terlihat nantinya,” ujar Shaleh.

Selama ini sebut Shaleh, ada sejumlah Pengkab FPTI di Aceh baru sibuk merekrut atlit dan berlatih hanya menjelang Pra PORA dan PORA. Usai perhelatan akbar se-Aceh ini, kondisinya kembali seperti semula yaitu, vakum. “Karena itu, untuk PORA mendatang di Kabupaten Pidie, kita tidak benarkan lagi merekrut atlit dari luar Aceh,” tegas Shaleh kembali.

Saat ini, ada 17 Pengkab FPTI dari 23 kabupaten dan kota di Aceh, 10 diantaranya aktif membina dan merekrut atlit, sementara lima lainnya terkena sanksi organisasi serta dua dibekukan.

“Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap Pengkab FPTI se-Aceh. Bukan tidak mungkin akan ada Pengkab yang menyusul atau dibekukan jika tidak menjalankan roda organisasi sesuai aturan,” tegas Shaleh kembali.

Menurut Shaleh, keputusan dan kebijakan “ekstrem” terpaksa diambil, demi pembinaan atlit dan perolehan prestasi mendatang. Mulai dari PON XX-2021 Papua hingga Porwil, Kejurnas Kelompok Umur (KU) hingga PON XXI-2024 di Aceh.

“Jadi, kami memang memasang target untuk memberi yang terbaik bagi Aceh. Karena itu, tidak saatnya lagi untuk bermain-main untuk mengejar prestasi terbaik,” sebut Shaleh.***

Komentar

Loading...