Sibuk Acara Seremonial dan Politik Pencitraan

Dr Taufik Abdul Rahim: Kondisi Realisasi APBA 2019 Memprihatinkan!

Dr Taufik Abdul Rahim: Kondisi Realisasi APBA 2019 Memprihatinkan!
Dr. Taufik Abdul Rahim (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Rubrik

Banda Aceh | Kondisi ril penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019, setelah terjadi perubahan APBA-P (Perubahan) menjadi Rp 17,327 triliun. Ternyata tidak membantu percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Aceh secara makro-ekonomi.

Padahal, Pemerintah Aceh telah melakukan “rekayasa hebat” untuk memprotek kerja-kerja fisik dan pengadaan. Namun,  menjadi sangat tidak realistik untuk dikejar pada akhir tahun ini.

“Memang ada usaha dari Pemerintah Aceh untuk menyelesaikan sejumlah proyek pengadaan. Ironisya justeru melabrak berbagai ketentuan dan aturan. Diduga, kondisi ini tidak terlepas dari kerjasama dengan pengusaha tertentu yang telah dipersiapkan (konspirasi penguasa dan pengusaha), untuk menghabiskan anggaran, mengurangi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa)”.

Demikian disampaikan Dr. Taufik Abdul Rahim kepada media ini beberapa hari lalu di Banda Aceh.

20191207-disdik

Dinas Pendidikan Aceh melaksanakan pelatihan pengelolaan website pada akhir tahun 2019 di Sabang (Foto: Humas Disdik Aceh)

Menurut akademisi Universitas Muhammadyiah Aceh (Umuha) ini. Hingga kini posisi pertumbuhan ekonomi Aceh hanya sebesar 3,76 persen atau terendah di Sumatra, sementara inflasi Aceh sebesar 4,2 persen

Ini bermakna, beban kehidupan masyarakat Aceh lebih besar dengan harga lebih tinggi, yang harus dihadapi secara ekonomi ril, atau istilah lainnya merugi dan kondisi ekonomi lesu serta memanas. Termasuk pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 4,78 persen atau sebesar Rp 41,65 trilun.

Selanjutnya ada beban lainnya yang menjadi persoalan secara ekonomi yaitu, kemiskinan 15,32 persen (tertinggi di Sumatra dan urutan ke-6 nasional) dan pengangguran 6,20 persen di atas rata-rata nasionak (rata-rata nasional 5,28 persen) dari jumlah penduduk Aceh sekitar 5,2 juta orang.

Selain itu, penggunaan anggaran belanja publik APBA 2019 sebesar 64,2 persen dari sisa tahun anggaran sekitar 12 atau 13 hari kerja efektif sampai dengan 15 Desember 2019.

Disamping itu, mengejar berbagai kegiatan workshop, pelatihan, seminar dan lain sebagainya untuk menghabiskan anggaran akhir tahun.

“Sehingga hotel, penginapan dan gedung pertemuan penuh sesak dan kehabisan pesanan untuk kegiatan lainnya, karena dijadikan even serta kegiatan pemerintah untuk menghabiskan anggaran APBA 2019 yang tinggal menghitung hari,” kritik dia.

Begitu juga persoalan yang paling krusial terhadap belanja publik yang bersumber dari APBA. Katanya, Belanja Operasional Pegawai dan  Belanja Modal untuk kebutuhan pegawai sangat mendominasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) di semua Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) atau Dinas/Badan.

“Termasuk usaha untuk melengkapi peralatan kantor, mobiler bahkan mobil baru para pejabat SKPA (sempat mencuat ke publik) dan mendapatkan reaksi keras dari masyarat, dan pegiat anti korupsi. Bukan dalam arti diam dan selesai begitu saja, boleh jadi secara diam-diam akan dilakukan dengan cara mengalihkan perhatian dan isu yang demikian menumpuk di Pemerintah Aceh,” papar Dr. Taufik.

Harusnya, di era keterbukaan informasi publik, masyarakat mesti dan berhak tahu. Namun SKPA tidak akan pernah mau memberi tahu jika publik terus menerus mendorong transparansi untuk pengunaan anggaran publik.

Padahal, ini diatur dalam PP Nomor 12/2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 124,” jelas dia. Itu sebabnya, Dr. Taufik menduga, pengelolaan APBA 2019 semakin tidak transparan dan memprihatinkan, di tengah persoalan masyarakat yang menumpuk serta berat.

“Sepertinya Pemerintah Aceh tidak hadir. Hanya saja sibuk dengan acara seremonial dan untuk kepentingan politik pencitraan dan kelompoknya. Rakyat dibiarkan menyelesaikan persoalan kehidupannya sendiri. Kondisi ini akan membangun kondisi "distrusted" di tengah masyarakat Aceh,” ulas dia.

Tak hanya itu. Kata Dr. Taufik. “Sepertinya ada pemimpin dan elite di Aceh hanya sibuk dengan kekuasan, membangun koalisi kekuasaan agar tetap berada di tampuk kekuasaan, sesungguhnya masyarakat sudah, jenuh dan "muak" dengan kondisi dan pemimpin seperti ini,” ungkap dia.***

Komentar

Loading...