Breaking News

DPRK Desak Wali Kota Lhokseumawe Jangan Pecat Honorer yang Rajin Kerja

DPRK Desak Wali Kota Lhokseumawe Jangan Pecat Honorer yang Rajin Kerja
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhoksumawe, Ismail A Manaf. (Foto: Ist)

Lhokseumawe | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhoksumawe, Ismail A Manaf mendesak Wali Kota Suaidi Yahya membatalkan kebijakan pecat ribuan honorer grade C, terutama honorer rajin bekerja dan honorer yang ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Sudah saya sampaikan ke Bapak Sekda dalam rapat pembahasan dua belah pihak terhadap KUA PPAS 2022, untuk honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus diaktifkan kembali, mereka harus ditarik lagi agar tidak terganggu aktifitas administrasi di sekolah-sekolah dan dinas,” jelasnya, Rabu (24/11/2021).

Ismail menjelaskan keberadaan honorer yang rajin masih sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas. 

Sehingga kebijakan pemecatan terhadap para honorer grade C harus melalui proses seleksi, agar honorer yang aktif dan berprestasi tetap membantu pemerintah menjalankan roda pemerintahan. 

“Bisa dikatakan hampir semua proses administrasi berkat bantuan honorer, seperti di sekretariat DPRK, bila tidak ada honorer, kegiatan administrasi akan terhambat, saya yakin di dinas lainnya juga berlaku hal sama, termasuk di kantor Walikota,” tegasnya. 

Ismail mengaku, meski pihaknya tidak meminta penjelasan detail kepada sekdako T. Adnan soal banyak honorer siluman yang ada nama tapi tidak pernah masuk kerja atau tidak aktif sehingga membuat anggaran daerah terkuras banyak. Karena banyak yang makan gaji buta. 

Namun dengan adanya seleksi, honorer grade C yang biasanya hanya menerima honor Rp 300 ribu per bulan bisa ditingkatkan.

“Pemko bisa mengalihkan upah honorer siluman ke honorer yang telah diseleksi aktif dan berprestasi. Ini lebih bijak dibandingkan memutuskan semua honorer grade C dirumahkan, jadi kebijakan buruk itu harus dievaluasi,” tuturnya. 

Sebelumnya dikabarkan, Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengeluarkan kebijakan tidak menganggarkan lagi upah bagi tenaga honorer grade C pada tahun 2022, dengan dalih tidak memiliki anggaran lagi. 

“Ada 2.753 tenaga honorer grade C tidak diperpanjang SK tahun 2022, karena tidak dianggarkan gaji lagi. OPD yang selama ini menandatangani SK kepada tenaga honor tidak boleh perpanjang SK,” ungkap Kabag Humas Pemko Lhokseumawe, Marzuki, Selasa (16/11). 

Marzuki menyebut, jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemko Lhokseumawe dari Pemerintah Pusat semakin tahun semakin berkurang. Ditahun ini saja, katanya Pemko hanya mampu upah tenaga honor selama 9 bulan,tunjangan prestasi kerja bagi ASN 9 bulan.***

Komentar

Loading...