Pemda Bireuen menunggak Rekening Listrik Rp 8 Miliar

DPRK Bireuen Minta PLN Menghapus Utang

DPRK Bireuen Minta PLN Menghapus Utang
Atahillah M Saleh. (Zulhelmi/MODUSACEH.CO)
Penulis
Editor
Rubrik

Bireuen | Pemerintah Kabupaten Bireuen masih menyisakan utang tunggakan rekening listrik pada PLN sebesar Rp8 miliar.

Utang itu, saat Pemerintah Kabupaten Bireuen dipimpin  mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Nurdin Abdurrahman  periode 2007-2012.

Tunggakan Pemkab Bireuen pada PLN berkisar Rp 17 miliar lebih. Setelah dilakukan pembayaran secara bertahap, sisa utang rekening  yang belum dilunasi itu sebesar Rp 8 miliar.

“Kami dari DPRK meminta kepada pihak eksekutif untuk melakukan komunikasi aktif dengan pihak PLN, duduk shering untuk dilakukan penghapusan utang tersebut,” kata Wakil Ketua DPRK Bireuen, Atahillah M Saleh, Jumat (29/9/2017).

Lanjut Atahillah, sisa utang itu adalah barang lama yang ditinggalkan berlarut-larut. "Utang itu sebelum saya duduk di DPRK, kalau tidak salah masa Nurdin. Saran kami panggil pihak PLN bagaimana cara penyelesaian utang itu dan jangan sampai berlarut-larut,” ujarnya.

Anehnya kata Athaillah, pihak PLN masih mengenakan denda terhadap materan yang tidak lagi digunakan. ”Dan ada juga meteran yang memang tidak dipakai lagi dan entah dimana meteran itu, denda masih dikenakan. Pahadal meteran itu tidak dipakai lagi,” jelas wakil rakyat itu.

Menurut politisi PPP itu, yang sangat banyak tunggakan listrik adalah Penerangan Jalan Umum (PJU) atau lampu jalan. "Dalam hal ini kita sudah sarankan Dinas Perhubungan, agar dimeterisasi setiap penerangan lampu jalan sehingga pemakaiannya terukur,” sarannya.***

Komentar

Loading...