DPRK Banda Aceh Gelar Rapat Paripurna Tata Tertib

DPRK Banda Aceh Gelar Rapat Paripurna Tata Tertib

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat paripurna (lanjutan), membahas Tata Tertib Dewan.

Kegiatan ini berlangsung di Lantai 4 Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRK Banda Aceh, Senin malam, 14 Oktober 2019.

Ketua Pansus Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST mengatakan. Rencananya, dua pekan mendatang dapat menyelesaikan satu peraturan tatib, yang menjadi pagar untuk semua anggota dewan.

"Targetnya menjadikan lembaga DPRK ini bisa semakin berbobot dan menjalankan fungsinya dengan baik," jelas Irwansyah.

Irwansyah menyebutkan, tentang adanya peraturan baru, yakni fraksi gabungan. Sebab, ada ketentuan perpindahan anggota fraksi dibenarkan setiap 2 tahun 6 bulan, dengan ketentuan tidak boleh membuat fraksi gabungan sebelum bubar.

"Ini menjadi aturan baru, artinya syarat pembentukan fraksi itu empat, maka kalau ada salah satu fraksi minta pindah, tentu yang lama bubar dan ini tidak dibenarkan," lanjutnya.

Selain itu, penguatan beberapa unit terkecil di DPRK Banda Aceh. Misal, Badan Kehormatan Dewan (BKD) diperkuat, kearifan lokal yang mengatur waktu sidang rapat harus dihentikan 15 menit sebelum azan dikumandangkan dan juga shalawat badar setelah lagu Indonesia Raya setiap rapat paripurna.

"Ada juga terkait sosialisasi qanun, yang agak kurang efektif tersampaikan ke masyarakat. Ke depan akan ada satu peran baru dari DPRK, untuk ikut serta mensosialisasikan qanun yang ada di Kota Banda Aceh," ujar Irwansyah.

Sidang Paripurna Tata Tertib itu, dipimpin langsung Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar dan didampingi Wakil Ketua, Usman, SE serta Isnaini Husda.***

Komentar

Loading...