Buntut Dugaan Pejabat Daerah Inisial HKN Terlibat Tambang Emas

DPRK Aceh Barat Undang Pimpinan PT. Megallanic, AJNN dan Koordinator GeRAK

DPRK Aceh Barat Undang Pimpinan PT. Megallanic, AJNN dan Koordinator GeRAK
Samsi Barmi
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat mengundang pimpinan perusahaan PT. Megallanic Garuda Kencana, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat dan pimpinan media online AJNN. Net.

Undangan Nomor:005/3/II/DPRK/2021, tanggal 8 Januari 2021 itu, ditandatangani Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi dengan tempat pertemuan dijadwalkan Pukul 09.00 WIB, Selasa (12/1/2021),  di ruang rapat gabungan Komisi II DPRK Aceh Barat.

Sedangkan agenda pertemuan tersebut berdasarkan surat tadi dijelaskan, terkait permasalahan tambang emas serta klarifikasi terhadap berita penambangan ilegal di WIUP PT. MGK yang diduga dilakukan pejabat daerah.

Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi, di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021) mengaku. Pihaknya mengudang perusahaan, media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tadi, guna meluruskan adanya penyebutan nama pejabat daerah ini yang terlibat tambang emas.

Ketua DPRK Samsi Barmi (Kanan) dan H. Kamaruddin. Foto Juli Saidi/MODUSACEH.CO

Alasan politisi Partai Aceh (PA) itu, ada dugaan pejabat daerah seperti yang diberitakan media siber AJNN.Net, telah ikut membawa nama lembaga DPRK.

“Kita luruskan permasalahannya. Karena membawa nama lembaga,” tegas Samsi Barmi, Senin siang.

Di ruang yang sama, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Haji Kamaruddin mengaku, undangan Selasa besok untuk mengetahui sejauhmana persoalan tambang emas tersebut.

“Apalagi media online AJNN.Net dengan GeRAK melakukan investigasi, pasti ada sesuatu yang terjadi di lapangan,” kata H. Kamaruddin, Senin.

Sebagai koordinator tambang lanjut H. Kamaruddin, dia juga ingin mengetahui dugaan pencemaran sungai Woyla. “Penyembabnya apa?,” ujar politisi Golkar itu.

Bahkan, H. Kamaruddin juga ingin tahu dugaan keterlibatan anggota legislatif Aceh Barat yang kabarnya ikut memback-up tambang-tambang ilegal.

Sebab, bila inisial HKN pejabat daerah dimaksud dirinya (H.Kamaruddin), mantan Ketua DPD II Golkar Aceh Barat itu menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat urusan tambang.

“Saya merasa tidak ada. Baik memback-up atau memiliki alat-alat ditambang,” tegas H. Kamaruddin.***

Komentar

Loading...