DPRA Rancang Qanun Pengelolaan Informasi Publik

DPRA Rancang Qanun Pengelolaan Informasi Publik

Banda Aceh | Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Penyusun Raqan Aceh Tahun 2019, tentang Pengelolaan Informasi Publik. Di Gedung Utama DPRA, Jl. Tgk Daud Beureueh H. M, Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Kamis, 18 Juli 2019.

Wakil Ketua DPR Aceh, Drs. H. Sulaiman Abda, M.si dalam sambutannya menjelaskan. Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, sangat penting dalam memberi jaminan kepada khalayak atau masyarakat guna mendapatkan informasi yang benar.

“Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan, untuk memastikan dan menjamin hak masyarakat. Yaitu untuk mengetahui ketersediaan informasi publik yang dapat diakses semua pihak. Sehingga memberi peluang kepada semua pihak untuk berperan dalam pembangunan serta mengambil keputusan-keputusan atas kebijakan publik,” jelasnya.

Pemerintahan Aceh, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh. Di dalamnya, telah mengatur mengenai transparansi dan partisipasi. Namun belum mengatur tentang mekanisme prlaksanaan pelayanan informasi publik.

“Selama ini pengelolaan informasi publik hanya diatur dengan Peraturan Gubernur, mengikuti peraturan dan perundang-undangan nasional, sementara beberapa hal mengenai pengelolaan informasi publik belum diatur dalam aturan atau Qanun Aceh,” ungkapnya.

Selain itu Sulaiman Abda mengatakan, keberagaman dan kebebasan yang dimiliki masyarakat (publik) ibarat dua sisi mata uang.

Satu sisi merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya, di sisi lain keberagaman berpotensi besar menimbulkan konflik dan polemik.

“Itulah sebabnya untuk mengelola kebebasan informasi tersebut, diperlukan qanun yang menjadi mediator untuk mengatasi potensi konflik dalam masyarakat, terutama konflik dalam sengketa informasi,” katanya lagi.

Sebab itu, Rancangan Qanun Aceh tentang pengelolaan informasi publik nantinya mengatur tentang hak dan kewajiban badan publik, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi, informasi yang dapat diumumkan dan informasi yang dikecualikan, pengelolaan informasi publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi publik (ppid publik), KIP, serta gugatan dan pidana.

“Rancangan Qanun Aceh ini juga merupakan bahagian dari melaksanakan peraturan dan perundang-undangan nasional yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab semua badan publik pemerintahan dan nonpemerintah dalam menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan serta memberikan pelayanan informasi publik," tegasnya di hadapan para peserta rapat.***

Komentar

Loading...