Sejak Awal Periode 2019-2024

DPRA Kabarnya Belum Tetapkan Prolega dan RKT 2020

DPRA Kabarnya Belum Tetapkan Prolega dan RKT 2020
Pimpinan DPRA Periode 2019-2024/Foto Tribunnews.com

Banda Aceh | Ruang Badan Legislasi (Banleg) lantai 4 Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Jumat (6/3/2020) terlihat gelap.

Pintu ruang Banleg yang bersebelahan dengan ruang Fraksi Partai Demokrat, itu juga terlihat tertutup rapat. Diduga karena sepi aktivitas.

Bahkan disebut-sebut, hingga awal Maret 2020, wakil rakyat periode 2019-2024 ini, juga belum menetapkan Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas 2020.

Selain itu, rencana kerja tahunan (RKT) DPR Aceh yang telah dilantik, 30 September 2019 lalu, juga belum ada. Namun, upaya media ini melakukan konfirmasi pada Ketua  DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, belum berhasil.

Didatangi media ini ke ruang kerja Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, lantai II Sekretariat DPRA, petugas ruang pimpinan tersebut mengaku atasannya belum bisa memberikan tanggapan karena sibuk.

Tak berhenti disitu, dihubungi media ini pada Wakil Ketua Banleg Bardan Sahidi, Jumat (6/3)  juga tak berhasil mendapatkan penjelasan terkait belum adanya penetapan Prolega 2020.

“Sedang mengisi pengajian Jum’atan. Akan saya sampaikan setelah kembali ke Banda Aceh,” kata politisi PKS ini melalui pesan WhatsApp, Jumat (6/3).

Wakil Ketua DPR Aceh dari Partai Demokrat Dalimi mengaku belum ada penetapan rencana kerja tahunan DPR Aceh. Begitu juga tentang Prolega. "Belum, RKT dan Prolega belum ada," kata Dalimi melalui pesan WhatsApp, Jumat.

Ruang Banleg DPRA terlihat gelap. Foto: MODUSACEH.CO/Juli Saidi

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Pidie dan Pidie Jaya itu melanjutkan. Sepengetahuannya Prolega harus disepakati bersama antara DPR Aceh dengan eksekutif.

“Karena setahu saya Prolega itu harus disetujui bersama dengan eksekutif,” ujar Dalimi.

Saat media ini mengkonfirmasikan apakah eksekutif sudah mengusulkan daftar rancangan qanun untuk dimasukan menjadi Prolega 2020. Dalimi mengaku tidak tahu. Bahkan politisi Partai Demokrat itu menegaskan, sampai Maret 2020, alat kelengkapan dewan (AKD) belum ada kesepakatan.

“Saya juga tidak tahu karena hari ini AKD belum ada kesepakatan. Kami tidak mungkin terlibat dikarenakan kami tidak diumumkan pada saat paripurna yang lalu,” sebut Dalimi.

Dalimi mengaku, hingga kini antara fraksi yang masuk dan yang tidak masuk dalam AKD, masih terjadi disharmonis di parlemen pilihan rakyat pada Pemilu April 2019 lalu. “Sampai saat ini sepertinya begitu,” ujar Dalimi.

Ia justeru berharap persoalan disharmonis antar anggota DPR Aceh beda partai itu, cepat diselesaikan. “Seharusnya cepat diselesaikan masalah internal DPRA,” kata Dalimi, Jumat (6/3/2020).

Bahkan Dalimi menegaskan, harus ada yang mengalah selangkah dalam urusan polemik alat kelengkapan dewan itu.

Saat disinggung bahwa anggota DPR Aceh dari fraksi luar Pemerintah Aceh atau disebut Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) tidak mau mengalah.

Lantas bagaimana dengan pihaknya (Dalimi) sendiri? Dia hanya mengatakan. “Ya kita cari jalan hukum,” ujarnya.

Akademisi dari Universitas Malikulssaleh Teuku Kemal Fasyah yang diminta pendapatnya, melalui sambungan telpon, Jumat (6/3) mengatakan. Belum ditetapnya Prolega 2020, bisa berdampak pada terlambatnya pengesahan rancangan qanun (Raqan).

Menurut akademisi itu, problemnya adalah DPRA kekurangan pengetahuan secara teknokratik. Sehingga banyak yang tidak cukup cakap secara teknokratis.

"Sebenarnya itu bisa diatasi ketika mereka memiliki perangkat untuk memakai tenaga ahli,” kata Kemal Fasyah.

Namun sebut Kemal Fasya, terkadang pemilihan tenaga ahli tidak didasari pada kompetensi. Bahkan diduga pada kekerabatan dan nepotisme.

Kemal juga mengaku, belum ditetapnya Prolega dan RKT bisa jadi lemahnya manajemen pimpinan di lembaga parlemen Aceh itu sendiri.

“Bisa jadi, misalnya kita lihat problem yang terjadi pada Qanun Tatib yang akhirnya melahirkan kericuhan,” ujar Kemal.

Kemal berpendapat kenapa itu terjadi, karena memang semangat kerja kolektif kolegial tidak terjadi.

“Sehingga mereka masih merupakan kumpulan orang yang berafiliasi politik. Nah, itu menjadi berat, sehingga terbelah, belum apa-apa sudah terbelah,” kritik akademisi itu.***

Komentar

Loading...