DPRA Gelar RDPU Qanun Aceh Tentang Wali Nanggroe

DPRA Gelar RDPU Qanun Aceh Tentang Wali Nanggroe

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rayat Aceh (DPRA), mengelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) rancangan Qanun Aceh tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Wali Nanggroe, di Gedung Utama DPRA, Jalan Tgk. Daud Beureuh, Kota Alam, Banda Aceh, Senin, 2 September 2019.

Ketua DPRA, Muhammad Sulaiman menyampaikan, untuk memenuhi ketentuan Bab VI pasal 22 Qanun Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tatacara pembentukan Qanun.

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi," kata dia.

Perubahan Qanun Lembaga Wali Nanggroe kedua ini, bertujuan mewujudkan fungsi Wali Nanggroe sesuai dengan semangat MoU Helsinki dan Undang Uandang Pemerintah Aceh (UUPA).

Karena Qanun terdahulu belum cukup memberi wadah dan menampung aspirasi masyarakat yang berkembang, baik dalam pelaksanaan adat istiadat maupun kebudayaan Aceh.

"Lembaga Wali Nanggroe merupakan amanah dari butir 1.1.7 MoU Helsinki dan dituangkan dalam pasal 96 dan pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh. Akibat proses sosial politik dan perkembangan masyarakat kita yang majemuk, maka Qanun Lembaga Wali Nanggroe terdahulu masih terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga memerlukan perubahan untuk kesempurnaan," ungkapnya.

Perubahan itu, difokuskan kepada prinsip dan tujuan lembaga Wali Nanggroe. Yaitu, fungsi dan wewenang kelembagaan Wali Nanggroe, susunan kelembagaan Wali Nanggroe, dan prosedur pemilihan, penetapan dan pengukuhan Wali Nanggroe dan kelembagaan Wali Nanggroe.

"Semoga melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini, ada berbagai masukan terhadap penyempurnaan rancangan Qanun Aceh yang akan dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh," ungkapnya.

Dia berharap, munculnya pemikiran yang konstruktif terhadap pembangunan Aceh masa depan yang damai.***

Komentar

Loading...