Pansus Onkologi  dan Pergantian Direktur RSUZA Banda Aceh

DPRA Dinilai Lambat, Nova Justeru Jalan Cepat?

DPRA Dinilai Lambat, Nova Justeru Jalan Cepat?
Gubernur Aceh Tinjau Pembangunan Gedung Oncology RSUDZA Banda Aceh (Foto: Biro Humas Pemerintah Aceh)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Gubernur Aceh Nova Iriansyah akhirnya memberhentikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUDA) dr. Zainoel Abidin Banda Aceh bersama dua wakil direktur, Senin lalu.

Walau pencopotan ini terkesan biasa dan kebijakan lumrah dalam dunia birokrasi. Tapi tetap saja menebar berbagai tanda tanya.

Misal, apa dasar dari pergantian tersebut. Benarkah karena soal kepemimpinan (manajerial) atau soal tata kelola proyek? Salah satu mengenai proyek Gedung Onkologi yang masih tersangkut “gugatan” ke Mahkamah Agung (MA).

Misteri itu hingga kini belum juga terjawab. Sebab, Dr.dr. Azharuddin,Sp.OT. K-Spine, FICS, masih enggan membukanya ke publik melalui media pers dan media sosial.

Baca: Gebrakan Awal Tahun 2021 Nova Iriansyah. Direktur dan Tiga Wadir RSUZA Banda Aceh Diganti

Disudut lain, menginggatkan kembali masyarakat tentang dugaan “pat gulipat” proses lelang gedung tadi.

Maklum, masalah ini sempat menarik DPR Aceh versus Pemerintah Aceh ke arena perseteruan terbuka. Sayangnya, waktu pertandingan belum usai. Tapi, ada indikasi “kompetisi” segera dihentikan.

Ambil contoh, kerja panitia khusus (Pansus) DPR Aceh belum seluruhnya usai meminta penjelasan dan keterangan dari Kuasa Penguna Anggaran (KPA) yaitu; Dr.dr. Azharuddin,Sp.OT. K-Spine, FICS dan dua wadir yaitu, dr. Fachrul Rizal MM.Kes (penunjang), Muhazar, SKM M.Kes, Ph.D (administrasi dan umum). Namun, mereka terlanjur dicopot.

Ketua Pansus Proyek Gedung Onkologi DPR Aceh M.Rizal Fahlevi Kirani membenarkan kondisi tersebut. "Belum," jelas dia kepada media ini melalui sambungan telpon, Selasa kemarin.

Politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu mengaku. Bergantinya KPA tidak ada persoalan. "Nanti, bila pejabat lain tidak bisa menjelaskan secara administratif, baru kita panggil pejabat yang sudah diberhentikan," kata M. Rizal Fahlevi Kirani.

Dia mengaku, hingga tahun 2021, kerja pengawasan DPRA terkait proyek Gedung Onkologi belum rampung.

Alasannya, Pansus DPRA sudah menjadwalkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) datang ke Aceh tanggal 7 Januari 2021. Tujuannya, meminta penjelasan terkait proyek tadi.

Tetapi Pansus DPRA sudah dapat surat balasan dari LKPP bahwa mereka tidak bisa hadir. "Ini akan kita musyawarahkan apakah Pansus DPRA ke Jakarta," kata Fahlevi.

Nasib serupa juga terjadi pada Pansus Barang dan Jasa. Tarmizi Panyang (Ketua Pansus), Selasa (5/1/2021) mengakui bahwa kerja mereka belum selesai.

Sementara terkait Pansus Bank Aceh dan Pansus LHP BPK RI, media ini belum berhasil mendapat penjelasan dari anggota DPR Aceh terkait.

Khairil (Ketua Pansus Bank Aceh Syariah) dan H. Khalili (Ketua Pansus LHP BPK RI) tidak menerima sambungan telpon media ini.

Lantas, benarkah DPRA bergerak lambat dan justeru Gubernur Aceh Nova Iriansyah berjalan cepat? Biarlah rakyat yang menilainya.***

Komentar

Loading...