DPR Aceh Sahkan Delapan Rancangan Qanun

DPR Aceh Sahkan Delapan Rancangan Qanun
Foto: M. Yusrizal/MODUSACEH.CO

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar pembukaan masa sidang dengan agenda pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Program Legislasi Aceh Perioritas tahun 2020, Senin, 28 Desember 2020 di Banda Aceh.

Rapat dihadiri sejumlah anggota DPRA dan unsur Forkopimda, yang membahas delapan Rancangan Qanun dari sepuluh judul Raqan yang telah prakarsai Pemerintah Aceh.

"Dari 10 Rancangan Qanun, delapan diantaranya akan diparipurnakan pada hari ini," sebut Dahlan Jamaluddin, Ketua DPRA.

Adapun delapan Raqan yang disahkan yaitu, qanun tentang retribusi Aceh, pergantian kerugian Aceh, qanun haji dan umrah, pemberdayaan dan perlindungan petani, pendidikan kebencanaan, Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT), industri Aceh dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Dua judul Raqan Aceh tentang Pertanahan Aceh dan Baitul Mal Aceh, gagal dibawa dan disahkan pada paripurna tahun ini dikarenakan belum dapat difasilitasi dan masih dalam tahap koordinasi secara komprehensif dengan kementerian terkait.

Sebelumnya, DPRA telah mengadakan rapat koordinasi terkait rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Perioritas tahun 2020 pada 15 Desember 2020, maka ditetapkanlah delapan Qanun yang layak untuk dibawa ke sidang paripurna hari ini.

Sidang dibuka pukul 10.00 WIB tadi, tampak dari jajaran Pemerintah Aceh diwakili Asisten Admnistrasi Umum Setda Aceh, Drs Bukhari, MM. Begitu pun, rapat kembali dibuka pada pukul 14.00 WIB, dengan agenda pembahasan lanjutan serta pengesahan delapan Raqan 2020 tersebut.

Sedangkan dua Raqan yang gagal tahun ini akan kembali dimasukkan dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2021 mendatang.***

Komentar

Loading...