Breaking News

KAMMI Menolak Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021

DPR Aceh Menilai Pemerintah Setujui Seks Bebas

DPR Aceh Menilai Pemerintah Setujui Seks Bebas
Wakil Ketua III DPR Aceh, Safaruddin menjumpai Massa KAMMI yang menolak Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 di depan Gedung DPR Aceh. (Foto: Firdaus Hasan)
Rubrik

Banda Aceh | Polemik Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No 30 tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) terus terjadi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Aceh yang menerapkan syariat Islam.

Hari ini, Kamis (25/11/2021) sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahsiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi Demo di depan Gedung Dewan Perwalikan Rakyat Aceh (DPRA) di Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh.

Mereka menolak peraturan menteri tersebut karena bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam.

Selain itu, peraturan ini dinilai mendorong terjadinya (legalisasi) perzinaan dan perilaku seks bebas (sexual consent) yaitu suatu hubungan seksualitas di luar pernikahan, hubungan seks atas dasar suka sama suka serta perilaku seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Ketua Pengurus KAMMI Wilayah Aceh, Zulherda dalam orasinya mengatakan, persoalan ini harus kita pahami bersama karena ini merupakan bentuk liberalisasi yang dimasukkan ke lingkungan kampus.

"Karena itu, kami meminta DPRA menolak dengan tegas Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No 30 tahun 2021 ini," kata Zulherda.

"Kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia tidak pernah setuju dengan kekerasan seksual, dan kami berprasangka ini adalah hal-hal yang dipesan kaum liberal," ucapnya.

Selain itu, ia menuntut DPRA untuk menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan mendesak Badan legeslatif DPR RI untuk tidak mengesahkan RUU TPKS atau setidaknya melakukan perbaikan-perbaikan materi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama yang berperinsib moralitas dan ke agamaan.

Kemudian mendesak DPRA untuk menolak segala bentuk peraturan yang berlandaskan pada konsepsi "kekerasan seksual", namun tidak terbatas pada Permendikbud Ristek PPKS.

KAMMI juga mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk segera mencabut Permendikbud Ristek tersebut.

Massa KAMMI menolak Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 di depan Gedung DPR Aceh. (Foto: Firdaus Hasan)

Mananggapi tuntutan KAMMI, Pimpinan DPRA yang diwakili, Wakil Ketua III, Safaruddin dan juga Ketua Komisi VI Ustadz Irawan beserta Anggota Komisi VI lainnya menemui langsung peserta aksi demo di depan Gedung DPRA.

Safaruddin mengapresiasi tuntutan yang disampaikan KAMMI dan siap menampung aspirasi mereka.

"Apalagi bicara tentang semangat kita yang hari ini berkomitmen menjalankan syariat Islam di Aceh. Apalagi kita melihat secara umum karena di Indonesia, harusnya kita juga beradab yang mana ruang-ruang regulasi dan konstitusional yang mengharuskan itu menghormati bahwa kita yang mayoritas," kata safaruddin.

Itu artinya toleransi, ini bukan masalah toleransi agama-agama. Peraturan ini menjadi sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma agama itu sendiri.

"Kita akan berkoordinasi dengan DPR RI juga dengan Kemendikbud Ristek, menyampaikan sekaligus juga kepada Presiden untuk menolak atau juga meminta revisi terhadap beberapa pasal yang menurut kita itu bertentangan dengan nilai yang kita jalani," ujar Safaruddin. 

Ketua Komisi VI, Ustadz Irawan mengatakan, secara kelembagaan mereka sangat menolak peraturan menteri tersebut, tetapi ini hirarkinya di DPR RI.

"Tentu menjadi kewajiban bagi kami yang ada di Komisi VI dan kami akan memperjuangkan sesuai dangan hirarki yang diinginkan bahwa Permendikbud Ristek ini tidak belaku di Indonesia," tegasnya.

Namun walaupun itu berat, pihaknya ingin memastikan bersama pimpinan, kalau berlaku di tempat lain, di Aceh tidak boleh berlaku.

"Apalagi legalitas yang menjurus persetujuan pelaksanaan zina kesannya seperti itu, walaupun namanya kekerasan seksual yang dibuat," ucapnya.

"Kami sudah mempelajari peraturan tesebut, ada pasal dalam peraturan itu yang seolah-olah kejahatan hal-hal yang pornografi dan lain sebagainya boleh dilakukan dengan bahasa persetujuan," kata Irawan.

"Persetujuan itulah yang dianggap Pemerintah telah melegalkan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma, agama khususnya Islam," tegasnya.***

Komentar

Loading...