Dorong Syariat Islam Dicabut, Ternyata Kadri Amin Caleg PSI

Dorong Syariat Islam Dicabut, Ternyata Kadri Amin Caleg PSI

Simeulue | Kadri Amin, seorang warga Kabupaten Simeulue yang mendorong dan mengusulkan agar syariat Islam dicabut dan di kabupaten itu di sediakan tempat hiburan malam seperti bar dan diskotik. Ternyata seorang mantan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Namun, dia gagal melangkah ke kursi wakil rakyat di sana, setelah gagal meraih suara pada Pileg, 7 April 2019 lalu.

Alasan Kadri memang sederhana. Menurutnya, pelaksanaan syariat Islam di Simeulue tidak berjalan dengan baik. Sebab, banyak kasus pelanggaran syariat yang terjadi namun tidak ada proses hukum lanjutan.

Itu sebabnya, dia mengusulkan syariat Islam di kabupaten kepulauan itu, dicabut dan digantikan dengan mendirikan bar dan diskotik. Karena lebih bermanfaat serta dapat menambah penghasilan untuk daerah ini.

Dampak dari pernyataanya tadi, Kadri Amin mendapat berbagai macam kecaman. Mulai dari sejumlah organisasi masyarakat (Ormas), Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.

Ketua Ormas GM2PS, Johan Jallah misalnya. Apa yang dikatakan Kadri Amin itu sangat menjijikkan, tidak bermoral dan biadab.

"Masak pulau kita ini dimintanya mau dibangun Bar dan Diskotik serta Syariat Islam minta dicabut guna menambah pendapatan daerah, itukan biadab dan tidak bermoral," kata Johan Jallah, Senin, 06/01/2020, kemarin.

Nah, siapa Kadri Amin sebenarnya, sehingga dia berani menyampaikan pendapat yang dianggap ngaur serta merugikan masyarakat Simeulue itu.

Usut punya usut, ternyata Kadri Amin ini pernah menjadi caleg DPRA dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mewakili Simeule dengan urutan pemilihan nomor satu.

Lepas dari sikap Kadri Amin tadi, partai besutan Grace Natalie itu, memang dikenal ngetol menentang ditegakkannya Syariat Islam di Aceh. Secara nasional bahkan PSI dengan terbuka menolak adanya poligami.

Selain itu, PSI juga partai yang menyatakan menentang penegakan peraturan daerah (Perda) berbasis Injil maupun hukum Islam. Sementara diketahui, Aceh khususnya Kabupaten Simeulue termasuk yang melaksanakan Syariat Islam.***

Komentar

Loading...