Doa dan Harapan Itu Berakhir Sudah, Bersabarlah Bang Wandi!

Doa dan Harapan Itu Berakhir Sudah, Bersabarlah Bang Wandi!
Irwandi Yusuf (Foto: SERAMBINEWS.COM/instagram steffy burase)

Berbagai harapan disandarkan pada Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Irwandi Yusuf dari kasus korupsi yang menjeratnya. Hasilnya, permohonan kasasi Irwandi Yusuf ditolak dengan perbaikan.

ITU bermakna, kasus panjang dan melelahkan ini berakhir sudah. MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, yang menghukum Irwandi 7 tahun penjara  dan denda Rp 300 juta.

Kuatnya harapan, dukungan dan doa agar Irwandi bebas, tentu tak lepas dari peran Irwandi Yusuf dalam memimpin Aceh pada paruh kedua. Banyak jasanya untuk Aceh. Mulai dari program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang fenomenal ini hingga beasiswa untuk anak Aceh serta bantuan anak yatim.

Tak hanya itu, gagasannya tentang Aceh Hebat, setidaknya mengambarkan bahwa dia memiliki visi dan misi yang “hebat” pula untuk membawa perubahaan bagi Aceh. Tapi, harapan sering sekali tak sesuai keinginan dan kenyataan.

Hanya saja, besarnya tuntutan dari tim sukses serta peran anggota keluarga yang ekstra besar (jika tak elok disebut aji mumpung) karena Irwandi tidak bisa memimpin Aceh tiga kali, membuat dia tersandera pada "jebakan Batman" dan asmara bersama Stefy Burase, sosok perempuan yang kemudian hadir dalam kehidupan pribadinya.

Sebaliknya, harapan, doa dan keinginan agar Irwandi bebas, juga tak lepas dari kondisi Aceh hari ini dibawah kepemimpinan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, yang dalam waktu tak terlalu lama akan menjadi Gubernur Aceh definitif, mengantikan Irwandi Yusuf. Menurut sebagian pendukung setia Irwandi, pola kepemimpin Nova juga setali tiga uang.

Kalau mau jujur, ketika itu Nova adalah pilihan dan tiket terakhir Irwandi untuk meraih dukungan sebagai calon Gubernur Aceh. Awalnya, dia melirik H. Muzakir Manaf (Mualem) sebagai wakilnya. Tapi, Mualem menolaknya.

Lalu, sempat beralih kepada TM.Nurlif, Ketua DPD I Partai Golkar Aceh. Tapi, partai politik warisan Orde Baru ini kalah cepat mengambil keputusan, sehingga pilihan “sulit dan pahit”, jatuh ke Nova Iriansyah dari Partai Demokrat. Saat itu, bisa jadi Irwandi berpikir; tak ada batang, akar pun jadi.

*****

Nasi memang sudah terlanjur jadi bubur. Harusnya, siapa pun itu, belajarlah pada kasus serupa yang pernah menimpa Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Dia juga dijerat KPK dengan pasal korupsi. Bermain-main pada kasus hukum, apalagi terindikasi praktik KKN, tentu bukan jalan dan langkah yang bijak.

Pelajaran pahit, sekaligus berharga inilah yang harus benar-benar disadari Nova Iriansyah dalam membahterai Aceh dengan sisa 2 tahun kepemimpinannya.

20200213-bw3

Jika tidak, bukan mustahil dia pun akan terseret pada arus serupa. Indikasi ini bukanlah sulit untuk ditebak dan terka. Maklum, setiap pemimpin, mulai dari level terendah hingga tinggi, tetap saja memiliki nilai “merah”. Dan itu, tersimpan rapi pada elit di Jakarta.

Hanya saja, tergantung pada aparat penegak hukum, mau mengusutnya atau tidak. Bisa jadi Nova “bersih”, tapi adakah jaminan orang-orang dekat atau sekelilingnya tidak kotor?

Kedua, jamak terjadi, proses penegakkan hukum selama ini tidaklah semata-mata karena perbuatan yang dilakukan seseorang. Tapi, tak lepas dari “target operasi” (TO) dari pihak atau institusi tertentu terhadap pejabat tertentu pula.

Konstelasi politik dan hegemoni yang dibangun Jakarta terhadap Aceh, sadar atau tidak membuat sebelah "kaki" pejabat di Bumi Serambi Mekah berada "di penjara".

Disinilah pintu masuk itu terbuka lebar. Ibarat pepatah, tak ada asap jika tidak ada api. Sebab, tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan uang negara secara personal. Tapi juga, kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugiaan negara (perilaku kolektif). Nah, untuk kondisi Aceh hari ini, adakah yang bisa menjaminnya?

Contoh miris adalah nasib yang menimpa Gubernur dan Wakil Sumatera Utara, Samsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho. Keduanya terjerat pada kasus sama; korupsi!

Asumsi ini memang bukan andai-andai dan ilusi. Sayup sayup mulai terhembus dari Gedung Merah Putih (KPK), terkait proses lelang proyek Oncology, di Rumah Sakit Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh yang kini sudah dilaporkan ke lembaga anti rasuah tersebut.

Kondisi ini persis seperti “jerat” yang sempat dilemparkan kepada Irwandi Yusuf, terkait proyek Pelabuhan CT-3, BPKS Sabang yang telah menelan korban Bupati Kabupaten Bener Meriah, Ruslan Abdul Gani dan lainnya. Ibarat lepas kepala,, tapi kaki Irwandi akhirnya terjerat juga dengan kasus DOKA 2018.

Selain itu, diam tapi pasti, operasi senyap namun terus bergerak. Kabarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melirik berbagai proses lelang dan regulasi di tubuh Pemerintah Aceh. Misal, soal program Rp 2 triliuan proyek multi years tahun 2020.

Selain itu, adanya alokasi kredit dari Bank Aceh Rp 100-an miliar lebih kepada salah satu pengusaha kelas atas di Aceh, yang disebut sebut juga sohib dekat Nova Iriansyah.

Jadi tak salah, bila berhati-hatilah! Sebab, kunci kotak pandora itu, tentu saja ada pada Irwandi Yusuf. Apakah dia rela menerima nasib ini sendiri atau menyeret pihak lain, yang menurut dia juga tidak bersih-bersih amat alias sama kotornya?

Lantas, bagaimana dengan putusan MA yang menolak permohonan Irwandi dengan perbaikan? Ini bermakna, putusan sudah incracht (berkekuatan hukum tetap) tetapi ada perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) terhadap penerapan asas hukum.

Maknanya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan pemohon (Irwandi), namun putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain Mahkamah Agung itu, akan dibuat perbaikanoleh Mahkamah Agung.  

Biasanya, yang melakukan perbaikan penerapan hukum dalam putusan adalah putusan pengadilan pada tingkat banding, yakni putusan Pengadilan Tinggi. Jika, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta tidak sependapat dengan putusan pemidanaan yang diputus Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tipikor Jakarta. Maka putusan tersebut dapat diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi.

Dan, hukuman yang berlaku adalah putusan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi tersebut, sepanjang tidak diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Tetapi jika kemudian putusan tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, lalu amar putusan Mahkamah Agung “Menolak Perbaikan”. Ini berarti  Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan memberikan alasan serta mengoreksinya sendiri terhadap penerapan hukum jika ada yang “salah” pada pengadilan sebelumnya.

Dalam hal ini, maka hukuman yang berlaku adalah hukuman pada putusan pengadilan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, sebelum Mahkamah Agung disertai dengan perbaikan dari Mahkamah Agung.

Artinya Mahkamah Agung menguatkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan menolak semua kasasi dari pemohon (Irwandi Yusuf) yaitu, pidana 8 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana kurungan penjara. (selengkapnya baca edisi cetak).***

 

Komentar

Loading...