Terbukti Terlibat Tim Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Illiza-Farid

DKPP Berhentikan Syukurdi M Sebagai Ketua Panwaslu Aceh Besar

DKPP Berhentikan Syukurdi M Sebagai Ketua Panwaslu Aceh Besar
RRI/ Ketua Panwaslu Aceh Besar Sykurdi M

Banda Aceh l Dewan Kehormatan Penyelengga Pemilu (DKPP), menjatuhkan saksi pemberhentian tetap kepada Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh Besar, Syukurdi M. Keputusan itu disampaikan dalam rapat pleno oleh lima anggota DKPP, yakni: Muhammad, Teguh Prasetiyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Ratna Dewi Pettalolo, Jumat, 2 Maret 2018.

Surat putusan Nomor 27 /DKPP- PKE-VII/2018, yang dibacakan Ketua DKPP Harjiono. DKPP memerintahkan Bawaslu Aceh untuk melaksanakan putusan ini, paling lambat setelah tujuh hari putusan itu dibacakan, dan memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi putusan tersebut.

“Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan, yaitu hasil pemeriksaan keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa saksi-saksi, dan memeriksa dokumen yang disampaikan Pengadu. DKPP berkesimpulan. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” baca Harjiono di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, melalui telecoference disaksikan pada layar monitor di Kantor Bawaslu Aceh, Senin, (19/3/18).

Terkait putusan tersebut, media ini telah menghubungi Syukurdi M. Sayang, nomor telpon yang biasa dipakai tidak aktif. Keterangan yang dihimpun media pada seorang staf yang berkerja di Kantor Panwaswu Aceh Besar. Katanya, Syukurdi M bersama seorang anggota Bawaslu Aceh berada di Jakarta, namun dia tidak mengetahui keperluan dan tujuan bosnya itu di Jakarta.

Sebelumnya, beberapa orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pengawas Pilkada Aceh (FMPPA) melaporkan Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh Besar, Syukurdi pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh. Laporan itu terkait dugaan keterlibatan Syukurdi M, sebagai tim kampanye calon Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal-Farid Nyak Umar, Pilkada 2017 sebelum menjadi Ketua Panwaslu Aceh Besar.

“Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, mengharuskan ada jeda 5 tahun nonaktif sebagai anggota partai sebelum akhirnya mendaftar menjadi calon penyelenggara pemilu. Namun, Syukurdi belum sampai 5 tahun ketika dia menjadi Calon Legeslatif (Caleg) 2014 lalu, sudah menjadi Ketua Panwaslu. Maka, kita minta untuk dipecat,” jelas Ketua FMPPA, T. Khairul Razi, MT pada media ini, setelah menyerahkan bukti pada Bawaslu Aceh di Banda Aceh, Selasa, (9/1/18). T. Khairul Razi, MT, meminta Bawaslu Aceh untuk secepatnya memanggil Syukurdi untuk diperiksa, apalagi pada 2017, Panwaslu Aceh Besar telah merekrut Panwascam.

“Ini menjadi celah oleh calon Panwascam yang tidak lewat untuk menggugat. Karena direkrut Ketua Panwaslu Aceh Besar yang diduga tidak sah,” tegasnya ketika itu. Ketua Bawaslu Aceh, Dr. Muklir, MAP mengaku akan mempelajari laporan yang disampaikan FMPPA. Bahkan, kata Muklir, dia akan memanggil Ketua Panwaslu Aceh Besar untuk meminta klarifikasi terkait laporan tersebut. Seandainya terbukti, Bawaslu Aceh akan melanjutkan laporan tersebut pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Apalagi, kata Muklir, seorang calon penyelenggara Pemilu saat mendaftar sebagai penyelenggara pemilu, telah membuat surat pernyataan tidak terlibat partai politik, sekurang-kurangnya masa 5 tahun sebelum mendaftar.

”Kita berterimakasih pada FMPPA, artinya ada masyarakat yang peduli dengan Penyelenggara Pemilu di Aceh. Maka, secepatnya akan kita respon, namun yang berhak melakukan pemecatan adalah DKPP. Kita lapor kesana (DKPP)," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Aceh Besar Syukurdi membantah, tuduhan yang mengatakan dirinya terlibat partai politik. Namun, dia mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan tersebut. ”Kalau ada bukti silahkan saja. Saya siap kapan saja diperiksa, bahkan siap jika dipanggil DKPP,” ujarnya singkat melalui saluran telepon Rabu sore, (10/1/18).***

Komentar

Loading...