Dituding Terima Gaji Ganda, Islamuddin: Berita Itu Tidak Benar!

Dituding Terima Gaji Ganda, Islamuddin: Berita Itu Tidak Benar!
Islamuddin (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)
Rubrik

Banda Aceh | Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Islamuddin membantah dirinya telah menerima penghasilan (gaji) ganda dari BPKS dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

Bantahan itu disampaikan saat dikonfirmasi MODUSACEH.CO, Rabu siang melalui telpon seluler. "Tidak benar berita itu. Kami sedang menyiapkan klarifikasi dan hak jawab. Karena itu, mohon bersabar dan segera kami kirimkan," kata Islamuddin.

Benar saja, tak sampai 30 menit kemudian, satu siaran pers dalam bentuk klarifikasi/hak jawab dikirim jajaran BPKS kepada redaksi media ini. Hanya saja, klarifikasi/hak jawab itu ditujukan kepada redaksi portal berita rubrika.id di Banda Aceh. Salinannya dikirim pada redaksi media ini, Rabu siang.

“Tidak benar bahwa penerimaan pendapatan Plt. Wakil Kepala BPKS menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK RI, sehingga BPK RI Perintahkan Waka BPKS untuk kembalikan gaji ganda, sebagaimana menjadi judul berita,” bantah Islamuddin melalui Kedeputian Umum dan Kepala Biro Umum dan Humas BPKS, Firman S.STP, M.Si, Rabu.

Surat Nomor: 485/BPKS/069, sifat  segera dan perihal  klarifikasi/hak jawab ini, juga ditembuskan kepada Ketua Dewan Pers, Ketua PWI Pusat di Jakarta serta Ketua PWI Aceh di Banda Aceh dan Ketua PWI Sabang serta media masa lainnya.

Surat itu menulis, sehubungan pemberitaan media rubrika (https://rubrika.id/), Selasa, 17 Maret 2020, berjudul “BPK RI Perintahkan Waka BPKS Kembalikan Gaji Ganda”, BPKS memberikan klarifikasi/hak jawab seperti diatur UU Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pers, sehingga informasi yang tersampaikan ke publik sesuai fakta yang ada.

Islamuddin, melalui surat ini menyebut bahwa, tidak benar dirinya menerima pendapatan ganda sebagai Plt. Wakil Kepala BPKS dan Dewan Pengawas (Dewas) di BPMA, sehingga menjadi temuan pemeriksaan BPK RI dan memerintahkan untuk dikembalikan.

Diakui Islamuddin, saat ini, BPK RI baru saja melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan. Kepada BPKS sebutnya, baru diserahkan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).

Dalam NHP, ada beberapa temuan pemeriksaan (TP) yang diwajibkan kepada BPKS, untuk menanggapinya sampai batas waktu tertentu. Selain itu, BPKS diwajibkan untuk menyiapkan action plant guna menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Begitu juga dengan laporan keuangan BPKS, terus dilakukan jurnal koreksi, sampai mengkerucut menjadi Nota Kesepakatan Final (NKF) para pihak, yaitu BPK RI, BPKS, APK dan DJKN, sehingga menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Setelah semua tahapan dan prosedur ini dilalui, baru diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI dan diserahkan kepada BPKS secara resmi.

“Dapat kami jelaskan bahwa, dalam NHP yang disebutkan beberapa temuan, tidak ada terkait dengan pendapatan Plt. Wakil Kepala BPKS sebagaimana disebutkan dalam media. Secara lisan, salah seorang auditor memang menyampaikan adanya sorotan publik tentang masalah ini, dan menyampaikan kepada BPKS untuk menyelesaikannya dengan baik,”  kata Firman, Kedeputian Umum dan Kepala Biro Umum dan Humas BPKS.

Menyangnkut ketidakhadiran Plt. Wakil Kepala BPKS dalam pertemuan dengan BPK RI di Banda Aceh, menurut Firman karena Islamuddin sedang berada (standby) di Sabang dengan agenda beberapa pertemuan penting bersama pemerintah Kota Sabang, terkait kesiagaan Sabang dalam menghadapi musibah virus Corona.

“Deputi Pengawasan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik terkait pengawasan rutin, baik keuangan maupun kinerja, secara assurans ataupun konsultasi yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dalam setiap tahun anggaran,” kata Firman.

Selain itu juga dijelas, Dewan Pengawas BPKS, telah bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan hasil kunjungan, pemeriksaan, dan monitoring Dewan Pengawas, disampaikan secara berkala kepada DKS dan Kementerian Keuangan.

“Bahkan proyek Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan, sudah beberapa kali diperiksa Dewan Pengawas, dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan kepada Manajemen BPKS dan DKS. BPKS mendukung berbagai upaya agar media massa, termasuk media siber dapat menyampaikan fakta dan data sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas,” tulis Firman.

Itu sebabnya, dia meminta kepada redaksi rubrika.id dapat melakukan cek dan ricek terhadap sebuah pemberitaan, sebagaimana diamanahkan UU Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pers. “Sehingga saat berita/informasi tersebut terpublikasikan tidak terindikasi hoax dan fitnah serta tidak merugikan banyak pihak,” tulis Firman dalam hak jawab dan klarfikasinya ini. 

Sementara itu, redaksi media ini belum berhasil mengkonfirmasi redaksi rubika.id, terkait klarfikasi dan hak jawab yang disampaikan Wakil Kepala BPKS Islamuddin melalui Kedeputian Umum dan Kepala Biro Umum dan Humas BPKS.

Nah, berita serupa juga dipublikasi laman portal dialeksis.com, Selasa, 17 Maret 2020 dengan judul; BPK RI Perintahkan Waka BPKS Kembalikan Gaji Ganda. Media ini juga mengutip keterangan dari Plt. Kepala BPKS Razuardi Ibrahim.

Menurut dialeksis.com, Plt Wakil Kepala BPKS, Islamuddin ST, dilaporkan harus mengembalikan seluruh penghasilan yang diterimanya pada salah satu posisi yang dijabatnya. Diketahui, selama ini Islamuddin menduduki dua jabatan penting, sebagai Plt Wakil Kepala BPKS Sabang dan Dewas di Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Portal berita dialeksis.com mengkonfirmasi Plt Kepala BPKS Sabang, Razuardi dan dia membenarkan informasi tersebut.

Razuardi tulis dialeksis.com, mengaku hal tersebut terungkap lewat pertemuan BPKS dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin, (16/3/2020). "Kalau itu kondisinya, BPK menyebutkan yang bersangkutan bisa memilih penghasilan ditempat yang lebih tinggi. Kalau gaji pokoknya tidak boleh, kalau tunjangannya boleh. Pilih salah satu," terang Razuardi, Selasa, (17/3/2020).

Selain itu, dialeksis.com juga mengutip pendapat tokoh masyarakat Aceh Besar yang selama ini kerap mengkritisi kinerja institusi BPKS Sabang, Usman Lamreung. Dia mengaku  menyesalkan manajemen BPKS Sabang yang dinilai 'kecolongan' terhadap persoalan gaji ganda yang diterima Islamuddin.

“Kenapa manajemen BPKS kecolongan membayar gaji ganda kepada pegawainya? Ini diduga karena yang bersangkutan tidak jujur dari awal, yaitu tidak memunculkan pada CV bahwa dia juga berperan sebagai pengawas BPMA, yang menerima bayaran serta mobil dinas,” kata Usman Lamreung, dalam keterangan kepada media ini, Selasa, 17 Maret 2020.***

Komentar

Loading...