Dituding Jual Rumah Bantuan di Aceh Timur, Ini Tanggapan Anggota DPRK IH

Dituding Jual Rumah Bantuan di Aceh Timur, Ini Tanggapan Anggota DPRK IH
Ilustrasi

Aceh Timur | Tersiar kabar tak sedap, salah seorang oknum anggota DPRK Aceh Timur berinisial IH dari Fraksi Partai Aceh (PA) melakukan praktik jual rumah dhuafa. Bahkan yang bersangkutan diduga juga telah memungut uang dari sejumlah penerima bantuan rumah dhuafa di kawasan Sungai Raya.

Salah seorang anggota KPA Sagoe Sungai Raya, Jainuddin (Geuchik Joy) baru-baru ini membeberkan kepada wartawan tentang adanya praktik tersebut. Diduga, IH telah melakukan sejumlah pengutipan uang kepada masyarakat penerima rumah bantuan duafa tahun 2018-2019 lalu.

Geuchik Joy menuturkan, pengutipan uang tersebut bervariasi, mulai dari Rp10 juta sampai Rp15 juta rupiah. Dan ada juga penerima bantuan yang tidak masuk dalam katagori tidak mampu, sebutnya.

"Fakta-fakta tersebut merupakan hasil penelusuran saya ke lapangan, dengan menanyakan langsung kepada penerima bantuan rumah duafa,” ujar Zainuddin yang juga mantan anggota DPRA itu.

Saat dihubungi MODUSACEH.CO Jumat (28/2/2020), Anggota DPRK Aceh Timur berinisial IH membantah dugaan tersebut. Menurutnya kabar miring itu sengaja dihembuskan oknum yang tidak senang terhadap dirinya. 

"Terkait dengan rumah layak atau tidak, kami hanya berhak mengusulkan nama-nama penerima berdasarkan hasil reses. Karena reses adalah pulangnya anggota dewan ke daerah pemilihan guna menampung aspirasi masyarakat, baik sarana dan prasarana, termaksud rumah layak huni," ujar IH.

Ia menambahkan, dari hasil reses dia mengajukan 70 unit rumah tidak layak huni tahun ini. Masalah terealisasi hanya lima atau enam unit.

"Kami tidak bisa memaksakan kehendak, karena kami juga harus melihat kemampuan keuangan daerah, mungkin di tahun ini daerah hanya mampu menampung lima atau enam unit, ya kami tidak bisa berkata lebih karena kami bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kalau masalah layak tidak layak si penerima menerima rumah tersebut itu tidak ada lagi wewenang dari kami," tambahnya.

Terkait layak atau tidaknya bagi yang mendapatkan bantuan, menurut IH itu mutlak keputusannya ada pada tim verifikasi data dan uji kelayakan seperti Bappeda dan Dinas PU.

"Jadi kalau memang tidak layak menerima ya silahkan diganti dengan yang lain, tidak ada hak kami untuk menentukan kelayakan tersebut, karena uji kelayakan itu hak dan wewenang tim verifikasi bukan di kami anggota dewan," pungkas nya.***

Komentar

Loading...