Terkait Kredit H. Makmur Budiman

Dirut Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman: Jumlahnya Rp68 Miliar dan Sudah Melalui KJPP

Dirut Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman: Jumlahnya Rp68 Miliar dan Sudah Melalui KJPP
Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah (BAS) Haizir Sulaiman (Foto: rri.co.id)
Rubrik

Banda Aceh | Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah (BAS) Haizir Sulaiman menjelaskan, status kredit yang disalurkan kepada H. Makmur Budiman berjumlah Rp68 miliar untuk kebun sawit dan Rp 15 miliar modal kerja. Dan itu dicairkan, setelah melalui proses dan telaah yang matang serta panjang.

Salah satunya, melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Cabang Medan. “Jadi, pencairan baru kami lakukan, setelah ada telaah dari lembaga independen yaitu KJPP tadi,” jelas Haizir pada media ini, Selasa kemarin.

Dikonfirmasi ulang media ini, Rabu sore, Haizir menjelaskan.  Setelah proses kredit disalurkan atau dicairkan, sebagai kreditur, H. Makmud Budiman tetap menyelesaikan kewajibannya dengan lancar. “Jadi, selama ini tidak ada masalah dan tetap lancar,”  jelas dia.

Sebelumnya, memang sempat beredar berbagai informasi terkait penyaluran kredit itu. Ada yang menyebut jumlahnya, Rp108 miliar, kemudian Rp98 miliar. Namun, jumlah pasti baru diketahui setelah mendapat keterangan resmi dari Dirut Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman. “Jumlahnya Rp68 miliar,” jelas Haizir.

Sekedar informasi, sesuai PERATURAN MENTERI KEUANGAN, NOMOR 125/PMK.01/2008, tentang JASA PENILAI PUBLIK, MENTERI KEUANGAN RI. Pada BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebutkan.

Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan Penilaian. Kedua, penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Atau penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang kekayaan negara dan lelang.

Pasal 3. Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.

Pasal 4. Laporan Penilaian adalah dokumen tertulis hasil Penilaian yang ditandatangani oleh Penilai Publik. Pasal 5, Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut KJPP, adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.

Pasal 6. Cabang Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut Cabang KJPP, adalah kantor yang dibuka KJPP untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan usaha KJPP yang dipimpin oleh salah seorang Rekan KJPP yang bersangkutan.

Pasal 7. Kantor Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut Kantor Perwakilan KJPP, adalah unit atau bagian dari KJPP yang diberikan kewenangan oleh KJPP untuk melakukan fungsi pemasaran.

Pasal 8. Kantor Jasa Penilai Publik Asing yang selanjutnya disebut KJPPA, adalah badan usaha jasa profesi Penilai di luar negeri yang telah memiliki izin dari otoritas di negara yang bersangkutan.

Pasal 9. Asosiasi Profesi Penilai yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi, adalah organisasi profesi yang bersifat nasional sebagai wadah berhimpun Penilai termasuk Penilai Publik.

Pasal 10. Standar Penilaian Indonesia yang selanjutnya disebut SPI, adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai Publik dalam melakukan Penilaian dan seterusnya.***

Komentar

Loading...