Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Diperpanjang

Dirlantas Polda Aceh: Karena Kondisi Ekonomi Masyarakat Belum Pulih

Dirlantas Polda Aceh: Karena Kondisi Ekonomi Masyarakat Belum Pulih
Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Kombes Pol Dicky Sondani menjelaskan soal kebijakan pemutihan pajak kepada masyarakat (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh | Kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat virus Covid-19, menjadi alasan utama Pemerintah Aceh, memperpanjang pemutihan denda pajak kenderaan bermotor di Aceh.

"Betul, sebelumnya, program pemutihan berupa keringanan bea balik nama serta penghapusan denda pajak kendaraan bermotor berakhir 15 Oktober 2020, tapi diperpanjang hingga 23 Desember 2020," jelas Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Kombes Pol Dicky Sondani kepada media ini, Sabtu pagi di Banda Aceh.

Diakui Kombes Pol Dicky Sondani, sejak diluncurkannya program pemutihan tersebut sejak enam bulan lalu, ada 5.149 kendaraan bermotor berbagai jenis, yang melakukan balik nama serta mengalihkan nomor polisi dari non BL ke BL atau nomor polisi Aceh.

Itu sebabnya sebut Kombes Pol Dicky Sondani, dengan pemutihan ini, pemilik kenderaan nomor polisi non BL, tidak dipungut biaya ketika mengalihkan menjadi BL.  Hasilnya, antusiasme masyarakat menggunakan nomor polisi Provinsi Aceh meningkat.

20201017-pajak

Petugas Ditlantas Polda Aceh bersama jajaran terkait (Foto: Ist)

Dia mengungkap, perpanjangan keringanan bea balik dan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ini, tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh.

Diharapkan, akan menguntungkan masyarakat Aceh. Sebab, pajak kendaraan bermotor pada 2021 akan meningkatkan dan menjadi penyumbang terbesar pendapatan Aceh.

"Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dengan nomor polisi non BL, kami mengajak segera memutasi menjadi BL. Dengan menggunakan BL, maka pajaknya dibayar di Aceh menjadi pendapatan Aceh untuk selanjutnya digunakan membangun Aceh," himbau Kombes Pol Dicky Sondani.***

Komentar

Loading...