Dikaitkan Rencana Pengelolaan Gedung Tgk. Chik Ditiro

Direktur RS Pertamedika Dr. Rahmad, MARS: Sampai Saat Ini Belum Ada Kebijakan dan Informasi

Direktur RS Pertamedika Dr. Rahmad, MARS: Sampai Saat Ini Belum Ada Kebijakan dan Informasi
Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Rumah Sakit (RS) Pertamedika Umi Rosnati, Dr. Rahmad, MARS (Foto: Umar Hakim/MODUSACEH.CO)
Penulis
Rubrik
Sumber
Umar Hakim I Reporter Banda Aceh

Banda Aceh | Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Rumah Sakit (RS) Pertamedika Umi Rosnati, Dr. Rahmad, MARS mengaku. Pihaknya tidak tahu apapun, terkait adanya wacana pengelolaan Gedung Tgk. Chik Ditiro atau yang dikenal Gedung Sosial.

Menurutnya, tidak ada informasi apapun soal pengelolaan gedung tersebut. Artinya, sebagai direktur rumah sakit itu, dirinya tidak mendapatkan informasi apapun, baik itu soal wacana permintaan untuk mengelola gedung, maupun tentang akses jalan melalui gedung tersebut.

“Kami tidak tahu apa-apa soal itu, kalau ada kebijakan atau informasi sudah diuruskan surat dari pihak Yayasan Abulyatama. Intinya sampai sekarang belum ada kebijakan, atau informasi tentang pengelolaan gedung itu terhadap pihak RS Pertamedika,” kata Rahmad saat ditemui MODUSACEH.CO, di Banda Aceh, Senin, 8 Juni 2020 di Banda Aceh.

Ia menegaskan, hingga saat ini pihak RS Pertamedika tidak mengetahui apapun terkait adanya permintaan mengelola Gedung Tgk. Chik Ditiro, maupun soal akses jalan melalui gedung tersebut.

Kata Rahmad, jika memang benar pihaknya telah meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola gedung tersebut, seharusnya sudah ada bukti tertulis baik dari pihak RS maupun Pemerintah Aceh.

Sebelumnya, Suburhan, Kepala Bidang Bahasa dan Seni Disbudpar Provinsi Aceh (KPA pekerjaan konstruksi lanjutan revitalisasi Gedung Tgk. Chik Ditiro) pada APBA 2018 menyebut. Tidak berfungsionalnya Gedung Tgk. Chik Ditiro, karena pekerjaannya belum siap.

Menurut Suburhan, tahun 2019, Disbudpar Aceh telah mengalokasikan anggaran untuk tahap akhir lanjutan pekerjaan konstruksi gedung ini. Namun, menjelang pelaksanaan tender, ada permintaan dari Rumah Sakit Pertamedika, agar gedung ini dikelola mereka. Bahkan, pihak RS Pertamedika juga meminta aksesnya dapat tembus ke rumah sakit ini.

“Tahun 2019 ada lanjutan lagi, tapi tiba-tiba ada permintaan dari RS Pertamedika. Mereka mengatakan, kalau ada bagian-bagian yang belum selesai, akan diselesaikan,” kata Suburhan saat dihubungi wartawan MODUSACEH.CO, Sabtu di Banda Aceh.

Pengakuan Suburhan berbeda dengan penjelasan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Aceh, Jamaluddin. Dia menegaskan, RS Pertamedika tidak pernah meminta untuk mengelola gedung tersebut. Namun, hanya meminta akses jalan keluar-masuk dari Gedung Tgk. Chik Ditiro.

“Bukan diminta kelola, mereka minta jalan menuju ke rumah sakit. Pada prinsipnya atas nama kemanusiaan kita juga tidak keberatan, dan telah kita setujui. Kita pertimbangkan unsur kemanusiaan. Selama ini, kalau ada pasien harus putar jauh, dia minta agar bisa lewat gedung itu,” ungkapnya.

Jamaluddin mengatakan, Disbudpar Aceh menyetujui permintaan akses jalan melalui Gedung Tgk. Chik Ditiro menuju RS Pertamedika. Namun demikian, hingga saat ini hal tersebut belum terlaksana.

“Kita sudah setujui tapi belum operasional juga. Pada prinsipnya kita setujui akses jalan keluar masuk lewat gedung itu demi kemanusiaan, tapi sampai sekarang juga belum digunakan,” kata Jamaluddin.

Mencuatnya persoalan Gedung Sosial Aceh ini, tak lepas dari kondisi dan nasib terkini gedung yang telah menghabiskan anggaran daerah puluhan miliar rupiah. Lihat saja, rumput mulai panjang dan satu per satu flatpon bagian depan jatuh. Termasuk kaca di bagian atas depan.

Fakta ini, sekaligus menambah daftar panjang tentang mirisnya pengelolaan aset milik Pemerintah Aceh. Padahal, tak sedikit dana telah dikucurkan untuk merehabilitasi dan merenovasi gedung yang menjadi kebanggaan warga Aceh tersebut.

Bahkan, proyek itu dilaksanakan selama tiga tahun anggaran yaitu, 2015, 2017 dan 2018. Ironisnya, walau diplot anggaran miliaran rupiah, tapi kualitas pekerjaannya bisalah disebut; meragukan!

Itu sebabnya, banyak pihak menyebut; proyek ini persis tambal sulam jika tak elok dikata sebagai program; abu nawas!

Berdasarkan penelusuran media ini. Gedung Tgk Chik Ditiro pernah dilakukan renovasi dan konstruksi (revitalisasi) besar-besaran pada tahun 2015 lalu.

Laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Aceh, 8 Juli 2015 menyebutkan, pernah dilakukan pekerjaan konstruksi renovasi, dibawah satuan kerja (Satker) Dinas Cipta Karya Aceh dengan pagu anggaran Rp4.320.000.000,00. Pekerjaan ini dimenangkan PT. Mirtada Sejahtera dengan harga penawaran Rp3.838.400.000,00. Dananya  bersumber dari APBD 2015.

Lalu, pada 1 April 2017, dilanjutkan kembali pekerjaan konstruksi revitalisasi. Kali ini sudah berada di bawah Satker Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh. Lagi-lagi, Pemerintah Aceh menyediakan anggaran (APBA 2017), Rp13.573.250.000,00. Proyek ini dimenangkan PT. Sarjis Agung Indrajaya, dengan harga penawaran Rp12.600.000.000,00.

Tak berhenti di sini, pada 19 September 2018, pekerjaan konstruksi lanjutan revitalisasi Gedung Tgk. Chik Ditiro (dibawah Satker Disbudpar Provinsi Aceh), kembali dilanjutkan.

Tercatat dengan pagu Rp8.313.250.000,00. Dan dimenangkan PT. Pulau Bintan Bestari, dengan harga penawaran Rp8.061.961.426,38. Pekerjaan tersebut bersumber dari APBD 2018.

Sebelumnya atau tahun 2014, perencanaan Gedung Tgk. Chik Ditiro juga telah menelan anggaran daerah, Rp 200 juta. Waktu itu, perencanaan tersebut dimenangkan PT. Griyatama Indokonsul dengan harga penawaran Rp163.955.000,00, yang bersumber dari APBD 2014.

20200612-gedung

Kondisi Gedung Tgk. Chik Ditiro Aceh di Banda Aceh (Foto: Umar Hakim I MODUSACEH.CO

Lantas, siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap kondisi ini? Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan konstruksi revitalisasi Gedung Tgk. Chik Ditiro pada APBD 2017 (dibawah Satker Disbudpar Aceh), Eliati menyebut. Salah satu sebab mengapa hingga kini gedung tersebut terbengkalai dan tidak terpakai, karena pekerjaannya belum selesai.

Kata Eli, seharusnya perlu segera diselesaikan. Sebab, tahun 2019 sudah pernah dialokasikan anggaran kembali untuk pengerjaannya. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT, meminta untuk dicoret kembali.***

Komentar

Loading...