Breaking News

Walhi Aceh Sebut TFCA-Sumatera Hamburkan Dana Rp160 Miliar

Direktur Lembaga Suar Galang Keadilan: Dana Itu Masih Kecil Untuk Kegiatan Konservasi

Direktur Lembaga Suar Galang Keadilan: Dana Itu Masih Kecil Untuk Kegiatan Konservasi
Direktur Lembaga Suar Galang Keadilan, Missi Muizan S.T. (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh | Konsorsium Suar Galang Keadilan disebut Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, M.Nur sebagai salah satu konsorsium penerima dana hibah dari Tropical Florest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera).

Direktur Lembaga Suar Galang Keadilan, Missi Muizan S.T membenarkan konsorsiumnya menerima dana hibah dari TFCA, siklus pertama pihaknya menerima Rp1 miliar dan yang sedang berjalan (siklus VIII) sebesar Rp2,5 miliar.

"Dana tersebut digunakan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dalam kerangka penegakan hukum, banyak kegiatanya bersifat melatih dan meningkatkan kapasitas instasi penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, BKSDA Aceh, dan juga mendukung instansi di Aceh dalam membuat kebijakan hukum dalam upaya keanekaragaman hayati di Provinsi Aceh," katanya Kamis kemarin.

Itu ditegaskan, menanggapi pernyataan Walhi Aceh terkait TFCA yang menghamburkan dana Rp160 miliar. Walhi Aceh menilai, meski berbagai kegiatan dilakukan, namun masih tetap saja konflik satwa serta kematian terus terjadi.

Sebaliknya, Missi Muizan mempertanyakan tolak ukur yang digunakan Walhi Aceh seperti apa?

"Perlu detail alat ukurnya, kalau kita tidak melakukan pendanaan ini, apakah laju kerusakan dan kematian satwa lebih cepat atau kalau kita tidak melakukan kegiatan dengan pendanaan ini," ucapnya.

Menurut dia, kegiatan konservasi butuh dana besar, bahkan tidak cukup satu pendanaan saja.

"Kegiatan konservasi bukan hanya sekedar melindungi, tapi banyak kebijakan-kebijakan yang harus memprotek semua aktivitas termasuk apa yang sudah dilakukan lembaga Suar Galang Keadilan," ujarnya.

Dikatakannya, dana Rp160 miliar yang diributkan dan dipermasalahkan Walhi itu sangat kecil untuk kegiatan konservasi.

Sebelumnya, Direktur Walhi Aceh, M. Nur dalam siaran persnya, Rabu (3/11) menyorot kinerja lembaga konsorsium TFCA-Sumatera yang mengelola anggaran Rp160 miliar untuk perlindungan satwa di Aceh.

Menurut M. Nur kasus konflik satwa dan kematian satwa terus terjadi, padahal anggaran yang dihabiskan tidak sedikit.

Sejak 2012 hingga 2021 kata dia, anggaran yang digelontorkan TFCA-Sumatera yang pengelolaan dilakukan 12 lembaga konsorsium mencapai Rp 160 miliar lebih. Jika dibagi per tahun sekitar Rp 17,7 miliar. 

“Fakta di lapangan, kerusakan hutan, kematian satwa, konflik, dan perburuan terhadap satwa yang dilindungi terus terjadi. Dampak perlindungan tidak sebanding dengan anggaran yang dihabiskan,” kritik M. Nur. 

Nur menyebut, hasil pemantauan mereka sejak 2016-2021, ada sekitar 46 ekor gajah mati. Sebagian besar karena konflik dan sisanya karena perburuan dan kematian alami.

Kasus perdagangan kulit harimau juga terjadi. Konflik gajah juga masih masif terjadi. “Artinya uang besar yang dihamburkan TFCA tidak menyelesaikan persoalan konflik satwa-manusia,” kata M Nur.


Konflik gajah bukan hanya berdampak pada keberlangsungan hidup satwa, juga memberikan dampak kerugian ekonomi pada warga.

“Namun, warga yang terdampak tidak pernah diberi ganti rugi dan minim dilibatkan. Mereka hanya jadi objek atas program perlindungan satwa,” kata M Nur.

Nur mengatakan, semestinya dengan anggaran sebesar itu warga yang berada di kawasan hutan dapat dilibatkan penuh sebagai komunitas perlindungan satwa digaris utama.

Program Aksi Nyata Konservasi Hutan Tropis Sumatera, merupakan satu skema pengalihan utang untuk lingkungan (debt-for-nature swap) oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk melestarikan kawasan hutan tropis di Sumatera. 

Kesepakatan antara kedua negara dan para pihak yang terlibat (Yayasan KEHATI dan Conservation International Indonesia), ditandatangani tanggal 30 Juni 2009 lalu  di Manggala Wanabhakti, Jakarta.

Di Aceh anggaran program TFCA-Sumatera dikelola konsorsium Orang Utan Information Center, Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Konsorsium Jantho Lestari, Konsorsium Suar Galang Keadilan, CRU Aceh, Forum Konservasi Leuser, Yayasan Leuser International (YLI), Yayasan Orang Utan Sumatra Lestari (YOSL), North Sumatra Rhino Consorsium, dan Veterinary Society For Sumatra Wildlife (Vesswic).***

Komentar

Loading...