Terkait Penahanan Geusyik Meunasah Rayek

Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad: Yang Harus Ditangkap Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh

Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad: Yang Harus Ditangkap Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh
Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad

Banda Aceh | Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad menegaskan. Seharusnya, Kapolda Aceh dapat melihat secara jeli kasus yang menimpa Geusyik Meunasah Rayek, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Teungku Munirwan.

Menurut dia, yang harus diperiksa dan ditangkap justeru Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. ”Karena pihak merekalah yang mengedarkan bibit tanpa label kepada masyarakat. Yang edar pertama itu pemerintah, karena itu yang harus ditangkap kepala dinas. Bukan Pak Geuchik,” katanya kepada awak media pers, di Ruang Rapat Komisi II DPRA, Jalan Tgk Daud Beureueh, Kuta Alam, Kecamatan  Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Rabu, 24 Juli 2019.

Zulfikar menjelaskan, bibit padi IF8 hadir di Aceh karena diedarkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. “Harus tahu dulu bibit itu dari mana jalurnya, siapa yang hadirkan, kalau padi tersebut dikatakan tak ada label, berarti pemerintah sudah mengedarkan bibit ilegal. Artinya ada yang tidak beres pada Dinas Pertanian dan Perkebunan kita,” ungkapnya curiga.

Nah, logika hukum yang dibangun dalam kasus ini seakan-akan bertujuan menguntungkan pribadi kepala desa. Padahal menguntungkan masyarakat dan itu dibenarkan secara perundang-undangan. “Lalu kemudian berkelit dengan alasan lain, sekarang tidak ada lebel,” jelasnya.

Namun saat masyarakat menuliskan label, pemerintah malah mengatakan ilegal. “Bayangkan bagi masyarakat label itu adalah merk. Jadi, bibit IF8 sudah ada mereknya di depan. Dan tertulis ABTI. Artinya, bibit tersebut boleh penangkaran dan pendistribusian bibit,” kata Zulfikar.

“Seharusnya saat dilakukan pelarangan ini, pemerintah, khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mensosialisasikan dulu kepada masyarakat, bahwa bukan lebel merek bibit tetapi sertifikasi. Boleh diluncurkan bibitnya, boleh disitribusikan, ada prasyarat dan sebagainya. Prasyaratan ini yang kemudian harus dibantu dan difasilitasi oleh dinas bukan justru dilaporkan,” lanjutnya lagi.

Sebab itu pihaknya akan melakukan investigasi di lapangan. “Selama ini, sebelum munculnya IF8 bibit dari mana masyarakat peroleh, berapa hasilnya, siapa yang kendalikan bibit ini. Kemudian setelah keluar IF8 pihak mana saja yang kemudian dirugikan IF8. Lucu, sebuah tindak pidana itu seharusnya ada pihak yang dirugikan atau merugikan negara seperti korupsi. Ini kerangka kasusnya sangat misteri, sangat lemah,” ungkapnya.***

Komentar

Loading...