Dinilai Wanprestasi , Pemkab Simeulue Gugat PT Kasamaganda

Dinilai Wanprestasi , Pemkab Simeulue Gugat PT Kasamaganda
Bupati Simeulue bersam tim kuasa hukum (Foto: Ade Irwansyah)

Simeulue | Dianggap gagal dalam kerjasama Operasional (KSO), antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT Kasamaganda. Pemerintah kabupaten kepulauan itu akhirnya secara resmi menggugat perusahaan yang berkantor di Medan Sumatra Utara tersebut ke Pengadilan Negeri Sinabang.

Dasar gugatan adalah wanprestasi (ingkar janji). Dalam istilah keuangan adalah, menggambarkan suatu keadaan seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Kuasa hukum Pemkab Simeulue, Bahrul Ulum, SH, MH dan Raja Inal Manurung, SH, menyampaikan. Gugatan itu didaftarkan tanggal 26 Agustus 2020 lalu, dengan Nomor Perkara 2/Pdt.G/2020/PN Snb.

"Upaya hukum gugatan kepada PT Kasamaganda sudah sejak lama kita lakukan dengan melakukan kajian hukum. Namun secara resmi baru kita lakukan tanggal 26 Agustus 2020 lalu," ungkap Bahrul Ulum, Rabu, 09 September 2020.

Disampaikan Bahrul Ulum, sidang pertama telah dilakukan, 9 September 2020. Namun, dari PT Kasamaganda tidak hadir dalam persidangan.  Rencananya, tanggal 22 September 2020 mendatang sidang akan kembali dilakukan.

Dijelaskan Bahrul Ulum, terkait subtansi gugatan pihaknya ingin membatalkan KSO dan meminta PDKS yang luasnya lima ribu hektare itu kembali kepada Pemkab Simeulue.

Sebab, hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI ditemukan, PT Kasamaganda telah melanggar perjanjian. Selama adanya KSO perusahaan itu belum sekalipun menyetor hasil ke Pemda Simeulue.

"Bahkan perusahaan itu telah kembali melakukan KSO dengan perusahaan lain. Selain itu perusahan ini juga dianggap wanprestasi dalam melakukan kerjasama," papar Bahrul Ulum.

Bupati Simeulue Erli Hasim, SH, S.Ag, M.I.Kom mengatakan. Usaha pemutusan KSO dengan PT Kasamaganda telah dilakukan sejak dilantik menjadi Bupati Simeulue pada 2017 silam. Karena butuh proses hukum sehingga hal ini masih belum terlaksana.

"Kita sudah lakukan aksi konkrit untuk memutuskan kontrak KSO dengan PT Kasamaganda, namun semuanya butuh proses yang cukup lama dan harus melalui pengadilan," sebut Erli Hasim.

Dikatakan Erli Hasim. Semoga gugatan ini dikabulkan majelis hakim, dan perusahan yang telah menghabiskan miliaran uang daerah itu bisa kembali dikelola Pemkab Simeulue.***

Komentar

Loading...