Dinilai Sepihak, Wakil Rakyat Minta RAPBA 2020 Dibahas Ulang

Dinilai Sepihak, Wakil Rakyat Minta RAPBA 2020 Dibahas Ulang
Pelantikan anggota DPR Aceh, Senin (30/9/2019) Foto: detikcom
Penulis
Rubrik

Banda Aceh I Tiga anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mukhlis Zulkifli, Fraksi Partai Aceh Sulaiman dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Irawan Abdullah, minta agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2020 yang telah disahkan DPRA Periode 2014-2019, Rabu (25/09/2019) senilai Rp 17,27 triliun dibahas ulang.

Pernyataan tersebut disampaikan pada media ini, saat diminta pendapatnya melalui sambungan telpon, Selasa (29/10/2019).

Tiga legislator dari daerah pemilihan Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar itu menilai. Pengesahan RAPBA 2019 terburu-buru dilakukan. Bahkan terkesan pembahasan RABPA 2020 kejar tayang.

"Saya dapat informasi pembahasannya hanya satu minggu," kata mantan Ketua DPRK Aceh Besar dari Fraksi Partai Aceh, Sulaiman, Senin (28/10).

Senada dengan Sulaiman,  Mukhlis Zulkifli dari PAN juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, pembahasan RAPBA 2020 tidak sependapat bila kejar tayang alias dengan cara balap-balapan saja.

"Kami tidak tahu mau menjawab apa jika ditanya masyarakat. Apakah ada dialokasikan untuk dayah dan program lainnya, karena kami tidak tahu apa-apa, tidak ikut membahasnya," kata Zulkifli, Selasa (29/10).

Itulah sebabnya, Mukhlis Zulkifli mengaku urgensi RABPA 2020 dibahas kembali agar anggota DPRA Periode 2019-2024, tahu bagaimana bentuk pengalokasian program-program dalam APBA 2020 nantinya.

Menurut Zulkifli, dalam urusan anggaran, DPRA memiliki fungsi sebelum dan sesudah disahkan.  Karena fungsi wakil rakyat, yaitu anggaran, legislasi dan pengawasan.

Setali tiga uang Irawan Abdulah dari Fraksi PKS juga menjelaskan serupa. Katanya, pembahasan anggaran jangan sampai tidak memenuhi mekanisme yang berlaku. "Harus tepat sasaran," ujarnya.

Maka ketiga anggota DPRA dari PA, PAN dan PKS mengatakan pada prinsipnya RAPBA 2020 yang sudah dibahas DPRA lama. Tetapi masih bisa dilakukan pembahasan ulang setelah ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut tiga wakil rakyat itu, dari catatan Kemendagri itulah RAPBA 2020 dapat dibahas kembali. "Dan itu wajib untuk dibahas dan duduk kembali di DPRA," ujar tiga politisi beda partai itu.

Irawan Abdullah menegaskan, pembahasan ulang tadi tidak dilakukan secara personal, tapi dengan lembaga. "Artinya evaluasi Kemendagri tersebut dibahas dengan anggota DPRA periode sekarang," katanya.

Itulah alasan kader PKS, bila tidak dibahas kembali RABPA 2020 setelah ada evaluasi Kemendagri dengan DPRA, maka eksekutif berjalan sendiri.

Penegasan serupa juga disampaikan kader Partai Aceh Sulaiman. "Setelah ada evaluasi Kemendagri terhadap RAPBA 2020 maka wajib duduk kembali untuk membahas sejumlah catatan Kemendagri," tegas Sulaiman.

Mereka juga berharap, pimpinan DPRA merespon urusan RAPBA harus serius. Maka pimpinan diharapkan proaktif terhadap urusan RAPBA 2020 itu.***

Komentar

Loading...