Dinilai Langgar Aturan, Lima Warga Aceh Gugat Tim Pansel Seleksi SKPA dan KASN

Dinilai Langgar Aturan, Lima Warga Aceh Gugat Tim Pansel Seleksi SKPA dan KASN
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin mendaftarkan gugatan terhadap Ketua Panitia Seleksi Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh dan dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh, Rabu (21/2/18). Gugatan itu di terima Nurhayati, dengan registrasi No 14 /Pdt. G/2018/PN Banda Aceh, tanggal 21 Februari 2018. Gugatan itu  mewakili lima warga Aceh yaitu, Irfan Effendi (Singkil), Hamdani (Nagan Raya), Abubakar (Langsa), Junaidi (Pidie) dan Miswar (Aceh Barat Daya) yang meminta agar PN Banda Aceh, membatalkan proses seleksi Pejabat Eselon II Provinsi Aceh, yang sudah meluluskan tiga nama untuk diberikan pada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Menurut Safaruddin SH, proses seleksi pejabat SKPA telah melanggar aturan. Sebab saat proses seleksi berlangsung, panitia seleksi masih menjadi pengurus partai politik, meskipun belakangan sudah mengundurkan diri.

"Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Aceh terlibat partai politik. Ini bertentangan  dengan Pasal 114 ayat 6 huruf c PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilarang terlibat sebagai anggota/pengurus partai politik pada saat proses awal pengumuman tersebut sampai tahap tes seleksi administrasi," jelas Safaruddin.

Selain itu kata Safaruddin, Pemerintah Aceh dan Pansel juga telah mengabaikan Somasi yang di layangkan YARA beberapa waktu lalu.  Isinya meminta kepada Ketua Pansel T. Setia Budi untuk membatalkan Pengumuman Nomor: PENG/PANSEL/003/2017 tentang, Hasil Seleksi Administrasi Calon Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Aceh, secara terbuka tahun 2017 karena prosesnya di lakukan oleh Pansel yang masih menjadi pengurus Partai Politik.

Kemudian, tentang batas usia maksimal 58 tahun 9 bulan yang disyariatkan Pemerintah Aceh, dinila juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Karena sesuai PP itu, khususnya Pasal  107 huruf (c) JPT Pratama angka (6) bahwa usia paling tinggi 56 tahun. Sedangkan untuk JPT utama dan JPT madya, usia paling tinggi 58 tahun, itu juga sesuai pasal yang sama huruf (a) dan (b) angka (6). Sedangkan Tergugat memberlakukan syarat 58 tahun 9 bulan, untuk JPT Pratama yang jelas telah bertentangan dengan PP tersebut.

"Kami mendukung langkah Pemerintah Aceh, untuk melakukan seleksi terhadap pajabat yang akan di tempatkan pada jabatan esselon II, untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat Aceh. Tapi kami minta agar proses seleksi tersebut dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan tidak bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi. Jika seperti ini, kami khawatir ketika para pejabat yang di seleksi ini sudah bekerja dan menggunakan fasilitas Negara, dan kemudian hari pengangkatan mereka tidak sah secara hukum, karena proses seleksinya menyalahi aturan. Maka akan timbul masalah hukum lainnya lagi, dan tentu akan merugikan Pemerintahan Aceh ke depan," ungkapnya.

Itu sebabnya, Safaruddin meminta kepada PN Banda Aceh agar menerima, dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.  Menyatakan perbuatan Tergugat, telah melakukan seleksi Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh, merupakan perbuatan melawan hukum.

"Kami juga meminta PN Banda Aceh, membatalkan Pengumuman Nomor: PENG/PANSEL/003/2017 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Aceh, secara terbuka tahun 2017, tegasnya. 

Safaruddin juga meminta PN Banda Aceh membatalkan berita acara nomor BA/PANSEL/002/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang, penetapan hasil seleksi administrasi dan berita acara BAI PANSEL/001 Ill/2018 tanggal 1 Februari 2018, tentang hasil penilaian seleski tertulis (ain-basket), seleksi Leaderless Group Discussion (LGD), dan wawancara terhadap calon peserta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh. "Terakhir, kami ingin PN Banda  Aceh membatalkan pengumuman nomor PENG/PANSELI 002 12018, tentang hasil seleksi Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh tanggal 2 Februari 2018," tegas Safaruddin.***

Komentar

Loading...