Dinas Pertanian dan Perkebunan Dilapor ke Polda Aceh

Dinas Pertanian dan Perkebunan Dilapor ke Polda Aceh
ilustrasi

Banda Aceh | Forum Orangutan Aceh (FORA), melaporkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ke Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Aceh, di Banda Aceh, Senin (18/2/2019). Laporan tersebut terkait pelanggaran Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Idir Ali, Sekretaris Forum Orangutan Aceh menceritakan. Pada 5 Januari 2018, FORA mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, terkait profil perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh dan dokumen Hak Guna Usaha (HGU). Namun, permohonan tersebut tidak ditanggapi oleh dinas tersebut.

“Lalu, pada 22 Januari 2018, FORA mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Aceh selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Lagi-lagi, keberatan itu tidak direspon Sekda Aceh dan mengajukan pemohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Aceh, pada 19 Maret 2018,” ungkap Idir Ali pada awak media pers.

Selanjutnya, 3 April 2018, Komisi Informasi Aceh mengadakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda pemeriksaan awal tanpa dihadiri pemohon dan termohon. Tanggal 16 April 2018, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda pemeriksaan awal ke dua yang dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri termohon.

“Pada 23 Mei 2018, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda pemeriksaan awal ketiga yang dihadiri pemohon dan termohon. Dalam persidangan para pihak menyatakan setuju untuk dilanjutkan ke tahap mediasi . Namun,  pada mediasi lanjutan ini termohon menarik diri dari proses mediasi,” ujarnya.

Menurutnya, pada 11 Juli 2018 diadakan sidang ajudikasi nonlitigasi denga agenda pembuktian, setelah majelis komisioner menerima surat pernyataan mediasi gagal dari Afrizal Tjoetra selaku mediator, berdasarkan surat nomor 021/III/KIA-PS-A/PNTP/2018, tanggal 31 Mei 2018. Pada 3 Agustus 2018 diadakan sidang ajudikasi nonlitigasi lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi, namun tidak terlaksana karena para pihak tidak mengajukan saksi dan tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang patut.

Kemudian, pada 1 Oktober 2018  diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  Komisioner  yaitu, H. Hamdan Nurdin selaku ketua dengan anggota, Nurlaily Idrus dan Tasmiati Emsa, dan diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2018 oleh majelis komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, memutuskan: Menyatakan Informasi Publik Aquo adalah informasi yang terbuka dan menerima permohonan pemohon untuk informasi publik yang dikuasai dan/atau didokumentasikan oleh termohon.

Lalu, memerintahkan termohon untuk menyerahkan salinan dokumen profil perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh dan salinan dokumen HGU Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh kepada termohon, selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan ini diterima oleh termohon.

Namun, hingga 14 hari kerja seperti keputusan Komisi Informasi Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tidak menyerahkan data dan informasi yang diminta FORA, sehingga tanggal 8 Januari 2019, FORA menyurati Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh dalam hal permohonan eksekusi dengan nomor surat 06/I/FORA/A. Pada 4 Februari 2019, melalui sidang terbuka yang dipimpin Yusri Arbi, S.H, M,H selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor 01/PEN-EKS/2019/PTUN-BNA, menetapkan: Mengabulkan Permohonan pemohon eksekusi di atas dan menyatakan bahwa keputusan Komisi Informasi Aceh, Nomor: 021/III/KIA-PS-A/PNTP/2018, tertanggal 9 Oktober 2018 dapat dilaksanakan.

“Sayangnya, hingga 18 Februari 2019, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tidak bersedia memberikan data dan informasi yang diminta FORA sehingga FORA melaporkan lembaga pemerintah ini ke Polda Aceh karena melanggar UU Nomor:  14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik,” bebernya.***

 

 

Komentar

Loading...