Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Aset tak Terjaga dan Terawat

Dinas Perikanan Pidie Dinilai Amburadul

Dinas Perikanan Pidie Dinilai Amburadul
Pembahasan LKPJ Bupati Pidie (Foto: Amiruddin)

Sigli |  Pembahasan lanjutan tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Bupati Pidie tahun 2018, berlangusng di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Senin (24/6/2019).

Pembahasan tersebut dibagi tiga tim terdiri dari rapat kerja Komisi E bidang pendidikan, pembahasan LKPJ Bupati Pidie oleh Kelompok Kerja (Pokja) tim B dan rapat pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie tahun 2018.

Anehnya pada pembahasan LKPJ dan Rapat kerja Komisi E, wartawan dilarang masuk alias tertutup. "Ngak bisa masuk Pak ini sidang tertutup," jelas seorang petugas di DPRK setempat.

Sementara pada pembahasan pertanggung jawaban APBK tahun 2018, salah seorang anggota DPRK Pidie, Teuku Saifullah.TS mengatakan. Kontraktor dikutip dana infaq dan pajak yang seharusnya tidak dilakukan dua-duanya. Sebab jika sudah dikutip pajak jangan lagi dikutip dana infaq. Menurut Saifullah, soalnya pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah tidak layak

Sedangkan Iskandar Sidiq, anggota DPRK Pidie dalam sidang tersebut mempertanyakan sejumlah aset di Dinas Perikanan dan Kelautan, karena banyak aset yang tidak jelas dan kurang pemeliharaan. Seperti pabrik es yang ada Kuala Pasi Peukan Baro, sementara Dinas Pertanian dipertanyakan aset kilang padi di Glumpang Tiga, yang menurut Iskandar hingga saat ini belum ada pemasukan sama sekali.

Bahkan Iskandar Sidiq mengaku kinerja Dinas Perikanan sangat amburadul dalam mengurus aset daerah, sehingga aset yang milyaran rupiah tidak dijaga dengan baik.***

Komentar

Loading...