Dibalik Penunjukkan Juru Bicara Pemerintah Daerah, Satu Rasa Dua Selera

Dibalik Penunjukkan Juru Bicara Pemerintah Daerah, Satu Rasa Dua Selera
Bupati Kabupaten Aceh Besar Mawardi Ali (Foto: Rencongpost.com)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Banda Aceh | Bupati Kabupaten Aceh Besar Mawardi Ali, memang tak pernah sepi dari ide kreatif. Lihatlah, setelah menyurati Angkasa Pura II, pengelola Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), untuk menghentikan aktivitas penerbangan selama hari pertama perayaan Idul Fitri dan Idul Adha.

Kini, muncul kebijakan baru dengan menunjukkan Syukri Rahmat, Sekretaris Umum DPD I Partai Golkar Aceh sebagai Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. “Penunjukan juru bicara Pemkab Aceh Besar ini, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:480/3503/SJ, tanggal 6 Mei 2019, tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah,” kata Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali di Aceh Besar, Sabtu (27/7/2019).

Dia menjelaskan, hadirnya Jubir tersebut dapat mengakomodir kebutuhan informasi masyarakat dan dapat memberikan masukan untuk pembenahan Aceh Besar. “Setiap informasi apa saja tentang kegiatan pemerintah daerah dapat disampaikan kepada masyarakat melalui media massa oleh Jubir, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pimpinan," kata Mawardi Ali.

20190727-ramli

Bupati Aceh Barat H. Ramli M.S (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Namun, Mawardi Ali mengingatkan agar informasi yang disampaikan Jubir harus bersumber dari reportase yang disusun dengan data pendukung yang lengkap, akurat dan terpercaya. Selain itu, Jubir dapat menghimpun masukan informasi dan data-data yang diperlukan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk dapat mendampingi dirinya saat wawancara dan jumpa pers atau mewakili dirinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan pemerintah daerah atau hal lainnya.

Jubir dalam hal ini juga membantu bupati dalam membuat siaran pers maupun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang perlu diklarifikasi. “Saya berharap dengan kehadiran juru bicara ini, keterbukaan informasi publik bagi masyarakat makin lebih baik dan juga informasi pembangunan yang sedang gencar dilaksanakan Pemkab Aceh Besar bisa tersampaikan dengan baik,” katanya.

Setali tiga uang dan ibarat pepatah; satu rasa beda selera. Bupati Aceh Barat H. Ramli M.S. menunjuk Kepala Bagian Humas Setdakab Amril Nuthihar sebagai juru bicara resmi pemerintah daerah atau pejabat yang menyampaikan informasi tentang kegiatan pemerintah daerah kepada media massa di daerah itu.

Keputusan tersebut dituangkan setempat dalam surat keputusan (SK) Nomor: 460 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat Ramli M.S. "Penunjukan juru bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini juga berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:480/3503/SJ tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah," kata Bupati Aceh Barat H. Ramli M.S. di Meulaboh, Kamis (25/7/2019).

Dengan adanya penunjukan tersebut kata Ramli, setiap informasi tentang kegiatan pemerintah daerah dapat disampaikan kepada masyarakat melalui media massa. Ia juga berharap juru bicara pemerintah daerah dapat mendampingi dirinya saat konferensi pers atau mewakili dirinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan pemerintahan atau hal lainnya. "Dengan adanya juru bicara ini, saya berharap keterbukaan informasi publik bagi masyarakat makin lebih baik dan terbuka," katanya.

20190727-surat-kemendagri

Nah, bedanya, jika Ramli menunjuk juru bicara dari aparatur sipil negara (ASN) atau Kepala Bagian (Kabag Humas), sementara Mawardi Ali menetapkan dari non ASN alias dari unsur partai politik. Memang, tidak ada aturan baku yang mengatur soal tersebut. Ini berarti, boleh dari ASN atau kalangan non ASN.

Sebelumnya atau setahun lalu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menunjuk dua juru bicara Pemerintah Aceh. Mereka adalah, Saifullah A. Gani (Kabag Bagian Humas) Setdaprov Aceh dan Wiratmadinata (mantan akademisi dan Pengurus Partai NasDem Aceh). Wira berasal satu daerah dengan Plt Gubernur Aceh yaitu, Kabupaten Aceh Tengah.

Kabarnya, kebijakan dari Irwandi Yusuf tadi, menjadi inspirasi bagi Kemendagri RI di Jakarta untuk menerapkan kebijakan itu bagi seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota di Indonesia.

Sekedar informasi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran Nomor 480/3503/SJ tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang ditandatangani pada Senin (06/06/2019).

"Pemda perlu menunjuk juru bicara dan mendukung dari segi anggaran. Hal itu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di lingkungan  Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah," kata Tjahjo.

Surat edaran itu berisi. Pertama, perlu ditunjuk 1 (satu) orang pejabat Kehumasan yang bertindak sebagai juru bicara. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong terciptanya secara vertikal antara hubungan yang harmonis antara satuan Pemerintahan, baik dalam hubungan secara vertikal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun secara horisontal antara Pemerintah Daerah dalam mengelola komunikasi publik, sekaligus untuk mensinergikan informasi antar satuan kerja pemerintahan di media massa.

Kedua, perlu diberikan dukungan anggaran berdasarkan pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2011 untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Bidang Kehumasan, serta program pelatihan berupa pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis lainnya untuk peningkatan kapasitas, terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi bagi aparatur Kehumasan  di lingkungan Pemerintah Daerah.***

Komentar

Loading...