Dibalik Niat Mundur Tgk Sarkawi, Mengulang Kisah Bukhari Daud

Dibalik Niat Mundur Tgk Sarkawi, Mengulang Kisah Bukhari Daud
Bukhari Daud (Foto: Ist)
Rubrik

Hari itu, Sabtu, 13 September 2008. DPRK Aceh Besar mengelar rapat dengar pendapat (hearing), terkait alasan Bukhari Daud mundur dari jabatannya sebagai Bupati Aceh Besar Periode 2007-2012. Alasan utama adalah, karena ada tekanan politik. Namun, hingga akhir masa jabatan, Bukhari Daud tetap bertahan di kursi Bupati Aceh Besar.

HASILNYA, para wakil rakyat di sana justeru tidak mendapatkan satu ketegasan, apakah Bukhari masih bersedia melanjutkan kepemimpinannya atau tidak.

Meski sebelumnya ada penegasan bahwa Bukhari akan melaksanakan tugas kembali, tetapi dilakukan sambil menunggu proses pernyataan mundurnya dilakukan DPRK setempat.

Proses hearing antara anggota DPRK Aceh Besar dengan Bukhari Daud berlangsung tertutup mulai pukul 10.30 hingga 14.30 WIB, Sabtu (13/9/2008). Hearing tersebut dilaporkan alot karena berulangkali anggota dewan meminta Bukhari menjelaskan secara spesifik alasan pengunduran dirinya.

Namun Bukhari yang berpasangan dengan Anwar Ahmad (wakil bupati), menolak memberikan penjelasan lisan secara spesifik karena telah menyiapkan penjelasan secara tertulis pada tiga halaman folio, dan semua anggota dewan yang bertanya disarankannya membaca jawaban tertulis itu.

Dalam jawaban tertulisnya, Bukhari menyatakan penyebab dirinya mundur karena iklim politik dan birokrasi di Aceh Besar tidak sehat sehingga menjadi sumber penderitaan lahir batin bagi dirinya.

Bukhari juga bersikukuh pada keputusannya untuk berhenti dari jabatannya sebagai Bupati Aceh Besar. Meski demikian, ia menyatakan akan menjalankan roda pemerintahan sebelum permintaan pengunduran dirinya dikabulkan.

Bukhari mengungkapkan, iklim politik dan birokrasi yang tidak sehat itu telah menjadi sumber penderitaan lahir dan batin bagi dirinya.

“Sehingga terjadilah suatu dilema dalam batin saya, antara mengikuti iklim yang sudah tumbuh menjadi kebiasaan namun tidak dapat diterima oleh nurani, atau menentang iklim ini dengan berbagai risiko,” tulisnya dalam jawaban tertulis yang dibagi-bagikan kepada anggota DPRK.

Dia juga menulis, “sangat disayangkan, iklim politik yang berkembang di daerah kita seolah-olah telah didasari sebuah filsafat politik bahwa politik adalah untuk mengalahkan dan menguasai, kalau tidak Anda akan dikalahkan atau dikuasai.”

Menurut Bukhari, iklim politik dan birokrasi yang tidak sehat ini telah menyebabkan kondisi kesehatannya memburuk, baik secara fisik maupun mental.

“Beban pekerjaan semakin berat yang tidak sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, dikhawatirkan akan berdampak buruk dan dapat berakibat fatal bagi kelangsungan tata pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar, maupun terhadap diri saya pribadi,” begitu diuraikan Bukhari ketika itu.

Namun, penjelasan Bukhari saat itu, tak begitu saja diaminkan pimpinan dan anggota DPRK Aceh Besar.

Usai hearing dan mendengarkan alasan Bukhari Daud menyatakan mundur, Pimpinan DPRK Aceh Besar menggelar temu pers, tanpa dihadiri Bukhari karena yang bersangkutan langsung pergi setelah pertemuan dengan DPRK.

Bahkan ketika dicegat wartawan, Bukhari tetap bungkam. Dia hanya mengatakan, semuanya akan dijelaskan melalui konferensi pers oleh Pimpinan DPRK.

Benar saja, dalam temu pers ketika itu, Ketua DPRK Aceh Besar, Tgk Musannif menyampaikan kesimpulan yang dihasilkan dari hearing dengan Bukhari Daud. Kesimpulan yang diambil anggota dewan menyangkut alasan pernyataan mundur Bukhari Daud bisa dibaca dari jawaban tertulis yang disampaikannya.

Selanjutnya, DPRK Aceh Besar sepakat meminta Bukhari Daud untuk tetap menjadi Bupati Aceh Besar sampai berakhirnya masa jabatan. Sedangkan kesimpulan terakhir, DPRK Aceh Besar sepakat meminta Bukhari Daud tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai Bupati Aceh Besar sebagaimana mestinya.

Terkait iklim politik dan birokrasi di Aceh Besar yang tidak sehat seperti disampaikan Bukhari, Musannif mengatakan akan meninjau dan menelusuri maksud dari pernyataan itu.

“Memang pernyataan terkait iklim politik dan birokrasi yang disampaikan beliau menimbulkan tanda-tanya, namun kami (DPRK) akan meninjau dan menelusuri kembali maksud dari pernyataan tersebut,” ujarnya.

Begitupun, Ketua DPRK Aceh Besar, Tgk Musannif saat itu mengaku belum adanya sikap tegas (spesifik) dari Bukhari Daud, menyangkut alasan dia mengundurkan diri selain pernyataan iklim politik dan birokrasi yang tidak sehat.

Terkait apa makna pernyataan Bukhari bahwa dirinya tetap akan menjalankan roda pemerintahan sebelum permintaan pengunduran dirinya dikabulkan. Menurut Musannif, pernyataan itu bisa diartikan Bukhari memang sangat bersikukuh dengan pernyataan mundur yang pernah dibuatnya.

“Sementara di sisi lain dia juga mengatakan akan tetap melaksanakan tugas sebelum permintaan pengunduran dirinya dikabulkan. Ini yang membingungkan karena sikap dewan sudah cukup jelas, yaitu tidak akan memproses pernyataan mundurnya,” kata Musannif ketika itu.

Musannif juga mengutip kembali dialog yang terjadi dalam forum hearing. Bukhari berkali-kali menyatakan keputusannya (untuk mundur) sudah final, dan menilai (sikap itu) juga hak beliau yang diatur Undang-Undang.

“Menanggapi itu, anggota dewan berkali-kali juga menyatakan bahwa sebagai bupati pilihan rakyat, beliau juga memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan,” kata Musannif mengutip hasil hearing.

Lalu, bagaimana sikap DPRK kalau Bukhari tetap dengan keputusannya, Musannif saat itu mengaku tak bisa memberikan tanggapan meski dia mengakui kalau kondisi seperti ini terus berlarut-larut akan membuat roda pemerintahan terkendala.

“Tentu harus ada langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan, namun belum bisa ditentukan karena semuanya harus sesuai dengan mekanisme,” ujar Musannif.

Menariknya, usai pengakuan Bukhari Daud, suasana di Kota Jantho hampir sepanjang hari benar-benar ’panas luar dalam‘. Ketika di dalam Gedung DPRK berlangsung hearing dengan Bukhari Daud, di luar gedung serombongan besar masyarakat dan mahasiswa menggelar unjukrasa. Mereka datang dari berbagai kecamatan di Aceh Besar.

Massa mengusung sejumlah poster bertuliskan dukungan kepada Bukhari Daud untuk kembali memimpin Aceh Besar. Poster tersebut bertuliskan antara lain, “kami masyarakat Aceh Besar tidak menerima pengunduran diri Bukhari Daud dari jabatan Bupati Aceh Besar. Bukhari adalah pilihan rakyat, tetap menjadi bupati.”

Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (Himab) juga mengerahkan puluhan aktivis ke Kota Jantho. Dalam orasinya, Himab menyampaikan lima maklumat, yaitu mendukung Bukhari Daud sebagai Bupati Aceh Besar sampai berakhirnya masa jabatan dan menyatakan surat pengunduran diri Bukhari sah secara hukum.

Himab akan mengawasi persidangan dan mendengar langsung alasan mundurnya Bukhari dan meminta Bukhari menyampaikan pertanggungjawaban alasan tersebut kepada masyarakat.

Mahasiswa Aceh Besar tersebut juga menandaskan, apabila Bukhari tetap bersikukuh untuk mundur, Himab memintanya mundur secara paket (Bukhari Daud-Anwar Ahmad).

Suasana sempat memanas saat pengunjukrasa berusaha menerobos ke dalam ruang sidang namun dicegat aparat keamanan yang melakukan penjagaan. Meskipun tak berhasil menemui langsung Bukhari Daud, akhirnya masyarakat dan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.

Menariknya, tak berapa lama kemudian, Ketua DPD PAN Aceh Besar saat itu, Ir Mawardi Ali yang juga Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, mengelar konferensi pers. Dia menyatakan, meski PAN merupakan salah satu partai pengusung pasangan Bukhari Daud-Anwar Ahmad pada Pilkada 2006, namun pihaknya membantah tudingan kalau PAN meminta jatah dalam bentuk uang maupun proyek kepada Bukhari selaku kepala daerah.

“Partai tidak pernah meminta proyek ataupun setoran (uang) kepada bupati. Kontribusi yang diminta partai kepada Bukhari Daud yaitu kontribusinya kepada rakyat. Dengan memberi kontribusi kepada rakyat, berarti beliau sudah memberikan kontribusinya kepada partai,” tegas Mawardi Ali ketika itu dan hasilnya, Bukhari Daud tak jadi mundur dari kursi Bupati Aceh Besar.

Lantas, bagaimana dengan Tgk Sarkawi? Hingga kini, secara pasti memang belum muncul alasan tekanan politik. Ulama Bener Meriah ini mengaku hanya karena faktor kesehatan dan ingin fokus mengelola pesantrennya. Namun, bisa saja ada alasan lain yang belum terungkap ke publik.

20200525-tgk-sarkawi

Bupati Bener Meriah, Sarkawi saat memberikan sambutan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri 1441 hijriah di Masjid Babussalam, Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah, Aceh, Minggu, 24 Mei 2020 (Foto: kompas).

Sebab, 27 Januari 2020, Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi telah mengirim surat penting kepada partai politik pengusung, terkait pengisian Wakil Bupati Bener Meriah yang selama ini masih kosong.

Langkah ini dilakukan agar kekosongan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah sisa jabatan 2017-2022 segera dapat terisi dan dapat membantu tugas, kerja Bupati Tgk Sarkawi.

Surat dengan Nomor: 132/154 tanggal 27 Januari 2020 tersebut berisikan perihal pengisian Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah sisa Periode 2017-2022.

Selain ditujukan kepada pimpinan partai politik pengusung di Kabupaten Bener Meriah, juga tembusanya dikirim ke Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, Ketua DPRK Bener Meriah, dan Ketua KIP Bener Meriah.

Menurut Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 54 ayat (3), tentang Pemerintahan Aceh menyebut, pengisian wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRK kabupaten Bener Meriah berdasarkan usulan dari partai politik/gabungan partai politik pengusung.

Dalam surat tersebut, Bupati Sarkawi meminta kepada pimpinan partai politik pengusung untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Bupati yang akan mendampingi dirinya sisa masa jabatan 2017-2022 untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Bener Meriah.

Ironisnya, empat bulan kemudian atau Mei 2020, Abuya Sarkawi justeru mengaku ingin mundur dari kursi Bupati Kabupaten Bener Meriah. Benarkah karena alasan sakit dan ingin kembali fokus mengurus pesantren atau ada alasan? Hanya Abuya yang tahu***

Komentar

Loading...