Ranumnya APBD Aceh Besar dan Media Pers Tanpa Verfikasi (bagian satu)

Dewan Pers Sudah Ingatkan, Polres Aceh Besar Mulai Bergerak

Dewan Pers Sudah Ingatkan, Polres Aceh Besar Mulai Bergerak
Foto: Dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

Diduga, terkait pemasangan iklan/greeting serta pariwara pada media pers cetak dan online tanpa verifikasi Dewan Pers. Polres Aceh Besar sedang mengumpulkan data aliran dana yang bersumber dari APBD tersebut. Satu surat telah dilayangkan kepada Sekretaris Daerah (Setda) setempat. Akankah menuai proses hukum?

Nyaris tak ada yang tahu. Kalau pun ada hanya kalangan terbatas. Terutama wartawan yang bertugas di Kabupaten Aceh Besar.

Berbeda dengan jajaran Bagian Humas Setda Aceh Besar. Kasak kusuk mulai terjadi. Jika tak elok disebut;  kalau tidak “demam” ya panas dingin.

Syahdan, surat itu berasal dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Aceh Besar kepada Setda Aceh Besar, nomor; B/101/X/RES 35/2019/Reskrim, perihal permintaan data.

Surat tanggal 3 Oktober 2019 ini menyebutkan. Saat ini penyidik sedang mengumpulkan data dan keterangan (pulbaket) terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam jabatan atau korupsi, pada Sekretaris Daerah Aceh Besar tahun 2018.

Nah, ini terkait jasa publikasi iklan/greeting di media cetak dengan pagu anggaran Rp 568 juta dan jasa publikasi pariwara satu sumber dari APBA dengan nilai Rp 501.400.000.-

“Guna mempercepat proses pengumpulan data dan bahan keterangan, diminta kepada saudara agar dapat memberikan data-data yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, secara lengkap dan terlegalisir,” tulis surat yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, Inspektur Polisi Yoga Panji Prasetya S.I.K ini.

Sebatas ini tentu wajar dan normatif. Namun, jika menilik sasaran yang dituju penyidik Polres Aceh Besar. Bisa jadi ngeri-ngeri sedap juga.

Sebab, muncul dugaan kuat, pemasangan iklan dan pariwara tadi, termuat pada media pers cetak dan online yang belum terverifikasi Dewan Pers, baik verifikasi administrasi maupun faktual.

Begitu pentingkah? Memang, sesuai UU No. 40/1999, tentang Pers (disingkat UU Pers), Dewan Pers diberi kewenangan oleh negara untuk membantu masyarakat, menghadapi banjirnya informasi, yang dipasok aneka ragam media.

20191015-dewan-pers1

Namun, ada hak masyarakat untuk mengetahui media mana saja yang telah memenuhi ketentuan UU Pers. Termasuk untuk mendapat pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers, guna menyikapi media yang beritanya dituduh bermasalah. Ini pula yang menjadi bagian dan tugas lembaga independen tersebut untuk memenuhinya.

Itu sebabnya, Dewan Pers melakukan pengkajian, investigasi dan memverifikasi kehidupan pers nasional sesuai dengan kewenangannya.

Dewan Pers memberi penjelasan kepada pengguna media bahwa, media yang menjadi domain Dewan Pers adalah, media yang berbadan hukum Indonesia dan yang nama, alamat, dan penanggungjawabnya diumumkan terbuka.

Sementara media yang tidak memenuhi ketentuan UU Pers termasuk media sosial yang beritanya dituduh mencemarkan nama baik atau bermuatan hoax, kebohongan, intoleransi dan kebencian adalah domain penegak hukum.

Karena itulah, hasil verifikasi media oleh Dewan Pers semakin diperlukan publik. Karena, jumlah media meningkat secara tajam.

Sementara hak masyarakat untuk mengetahui media mana saja yang memenuhi ketentuan UU No. 40/1999 tentang Pers, tentu saja menjadi tanggungjawab Dewan Pers untuk memenuhinya.

Tahun 2014, jumlah media radio 674, media televisi 523. Verifikasi media siaran relatif lebih mudah karena mekanismenya melalui perijinan frekuensi. Pada posisi tahun 2015 jumlah media cetak tercatat 2.000, sementara hasil investigasi Dewan Pers menunjukkan baru 320 yang didapati memenuhi ketentuan UU Pers. Jumlah media online (siber) tercatat 43.300, yang terverifikasi memenuhi ketentuan UU Pers 65 media.

Lalu, apa yang menjadi dasar hukum Dewan Pers? Ini sesuai dengan ketentuan UU Pers. Pasal 15 (2)a UU Pers misalnya, mengamanatkan fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

Pada bagian menimbang, UU Pers menegaskan, pers nasional harus dapatmelaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional.

Profesional berarti, pertama, dari segi kelembagaan (administrasi), setiap perusahaan pers wajib berbentuk badan hukum Indonesia (pasal 9) dan wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka. Untuk penerbitan pers ditambahkan nama dan alamat percetakan (pasal 12).

Kedua, dari segi penyelenggaraan pekerjaan jurnalistik (jurnalisme), pers berfungsi menyampaikan informasi yang faktual dengan fakta jurnalistik yang benar.

Fungsi pers juga untuk mendidik bangsa dan melakukan fungsi kontrol sosial(pasal 3). Pers juga berperan melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi untuk kepentingan umum (pasal 6). Selain itu, pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi (pasal 4). Pers dalam melaksanakan pekerjaan jurnali stik di atas wajib menaati Kode Etik Jurnalistik(pasal 7).

Kesempatan Dewan Pers melakukan  pengkajian, investigasi dan verifikasi terhadap pekerjaan jurnalistik oleh ribuan media yang diadukan ke Dewan Pers sejak lembaga  independen ini beroperasi mempedomani UU No. 40/1999 tentang Pers menunjukkan fakta.

Dari 2.741 pengaduan Dewan Pers pada periode 2000-2010 diterbitkan pernyataan penilaian bahwa, pelanggaran yang dilakukan media hanya pelanggaran kode etik jurnalistik (KEJ).

Media Teradu dinilai menghakimi (melanggar Pasal 3 KEJ), narasumber berita tidak jelas/ tidak kredibel (Pasal 2 KEJ) dan atau tidak berimbang/tidak uji informasi (Pasal 1 dan 3 KEJ). Atas Pelanggaran tersebut, media Teradu direkomendasikan Dewan Pers wajib melayani.

Karena itulah, Dewan Pers kembali mengingatkan kepada pemerintah yang menggunakan APBD dan APBN, berhati-hati membelanjakan anggaran untuk media. Karena akan berdampak pada temuan jika anggaran dibelanjakan adalah perusahaan media yang tidak legal.

Untuk menghindari dampak hukum yang berpotensi timbul dikemudian hari, Dewan Pers berencana mengeluarkan semacam edaran ke pemerintah daerah, mengenai kriteria perusahaan media yang legal dan terdaftar di dewan pers.

Penegasan ini disampaikan Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA, didampigi Kabag Umum dan Kepegawaian Dewa Pers, Irwan serta Seretaris Dewan Pers Syaefudin saat melakukan verifikasi faktual di beberapa media di Makassar, belum lama ini.

20191015-dewan-pers2

“Jadi nanti kita buatkan semacam edaran ke Pemda/Pemkab, Pemkot, Pemprov dengan list media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers. Dana APBN dan APBD disalurkan yang tidak legal itukan persoalan. Istilahnya beli sapi tapi curian, meskipun sapi jelas yaitu berita ada. Tapi secara sadar kalau membelanjakan pada tidak jelas, dari Dewan Pers itu dianggap bisa jadi temuan,” tegas Ketua Dewan Pers, Prof. Mohammad Nuh.

Karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Presiden Susulo Bambang Yudhoyono ini, meminta perusahaan pers yang belum punya legalitas silahkan daftar ke Dewan Pers.

“Sepanjang memenuhi syarat akan diakui,” kata M Nuh yang juga pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Lebih lanjut M. Nuh mengatakan pekerjaan dewan pers memberikan perlindungan kepada siapapun yang telah menjadi keluarga besar dewan pers.

“Tapi tolong dipenuhi persyaratan perusahaannya. Sehingga ibaratnya jadi suami istri. Ibaratnya suaminya yang bertanggung jawab. Namun harus ada akte nikah, kalau nda tidak bisa masalah,” ungkapnya.

Terkait perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian (PT) dan SIUP, lanjutnya itu belum cukup.

“Izin usaha ada, tapi izin pelaksanaan?. Yang dimaksud izin perpersannya harus dapat dari dewan pers. Izin usaha itu prinsip, tapi ini imbnya. Misalnya perumahan itu izinnya dapat tapi untuk bangunan harus dapat IMB. Dewan pers sebelum ngasih IMB pasti ada dulu izin prinsipnya. Disini IMB banyak nda dapat. Ini agar mereduksi agar tidak manfaatkan situasi, jurnalistik terstruktur dan tidak liar. Karena banyak liar, seperti beritanya lebih hot, karena pemda lihat dia hanya lihat izin perusahaan,” tegas dia.

Mengenai imbauannya, M. Nuh menegaskan hal ini bukanlah monopoli, tapi sesuai amanah dewan pers yang diatur di UU No 40 tahun 1999.

“Bagi belum daftar silahkan penuhi syarat begitu aja. Biar jadi bagian keluarga. Karena kalau anak yang di luar nikah ada, tapi kan juga harus daftar, biar dapat warisan kan harus daftar,” ucapnya.

Yang jadi soal, sudah media pers cetak dan online yang selama ini "bergandengan tangan" dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, memenuhi aturan seperti disyaratkan Dewan Pers? Jika sudah, tentu tak soal.Tapi jika tidak, bagaimana dengan pertanggungajwaban uang negara untuk biaya iklan tadi?***

Komentar

Loading...