Sidang KSP Moeldoko Terhadap Menkumham RI

Demokrat: Bukti Diberikan Moeldoko di Pengadilan Tidak Nyambung!

Demokrat: Bukti Diberikan Moeldoko di Pengadilan Tidak Nyambung!
Foto: Ist
Penulis
Sumber
Rilis DPP Partai Demokrat

Jakarta | Persidangan Gugatan KSP Moeldoko kepada Menkumham RI Yasona Laoly, terkait penolakan pemerintah terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang telah masuk tahapan pembuktian dokumen.

Pada KLB tersebut, Moeldoko (penggugat) dipilih sebagai Ketua Umum. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sejak awal menegaskan bahwa kegiatan KLB tersebut adalah upaya ‘begal politik’ yang ilegal dan inkonstitusional. 

Pasca persidangan di Pengadilan TUN Jakarta Kamis (16/9/2021), sebagai Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Heru Widodo (Hamdan Zoelva & Partners) menyatakan; setiap upaya menggugat keputusan negara harus dengan tatacara dan penyertaan dokumen yang tentunya juga harus diakui megara.

Menurutnya, dalil-dalil gugatan pihak Moeldoko tidak memenuhi persyaratan mendasar tersebut.

“Hal yang paling penting untuk mendaftarkan hasil sebuah kongres adalah, surat keterangan dari Mahkamah Partai yang terdaftar di Kemenkumham. Sementara Surat yang pihak Moeldoko sampaikan, diterbitkan oleh Mahkamah Partai yang tidak tercatat di Kemenkumham RI. Jadi, sudah tepat Menkumham menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang,” ujar Heru.

Foto: Ist

Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang turut menyaksikan langsung persidangan mengatakan, pihak telah memduga, lagi-lagi mereka tidak dapat buktikan dua hal utama, yaitu; dasar hukum apa yang digunakan untuk menyelenggarakan KLB.

Kedua, siapa dan berapa pemilik suara sah yang hadir saat itu. "Bukti yang diberikan tidak nyambung!“ tegas Hinca. 

Anggota Komisi III (bidang hukum) DPR RI ini menilai, hingga saat ini, proses persidangan berjalan dengan baik dan profesional, dimana Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan bukti, meskipun pihak Moeldoko tidak siap dan menunda-nunda penyerahan bukti mereka. 

Tahapan sidang selanjutnya adalah pengajuan bukti tambahan dan saksi fakta dari pihak Moeldoko yang di agendakan tanggal 23 September 2021.

Seperti diketahui pada akhir bulan Juni lalu, KSP Moeldoko dan Jhonni Alen Marbun menggugat Menkumham RI di Pengadilan TUN Jakarta dengan No. 150/G/2021/PTUN-Jkt, yang diketuai Majelis Hakim Enrico Simanjutak, serta Hakim Anggota Budiamin Rodding dan Sudarsono.***

Komentar

Loading...