Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Demo Tolak Perbup Aceh Utara Sempat Ricuh, Mahasiswa Nyaris Bentrok dengan Petugas

Demo Tolak Perbup Aceh Utara Sempat Ricuh, Mahasiswa Nyaris Bentrok dengan Petugas
Dalam aksi demo lanjutan menolak Perbup nomor 3/2021 di Gedung DPRK Aceh Utara, Senin (29/3), massa sempat ricuh dengan pasukan pengamanan Polres Lhokseumawe dan Satpol-PP Aceh Utara di Gedung DPRK setempat. Foto: Din Pasee

Aceh Utara | Serangkaian lanjutan aksi demo tolak Perbub Aceh Utara yang tak lagi membantu majelis talim dan anak yatim kian memanas, hingga mahasiswa sempat ricuh dengan pasukan pengamanan Polres Lhokseumawe dan Satpol -PP Aceh Utara di Gedung DPRK setempat, Senin kemarin.

Insiden kericuhan ini lantaran dipicu tingkah laku oknum anggota DPRK Aceh Utara yang melarikan diri  untuk menghindar kerumunan mahasiswa. 

Akibatnya, mahasiswa berteriak memanggil dan meminta anggota dewan yang ngacir itu berhenti. Namun karena mengabaikan panggilan, mahasiswa pun berusaha mengejarnya dan spontan polisi dan Satpol -PP menghadang dan menghalaunya. 

Sehingga kericuhan pun tak dapat dihindari ketika mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong di lantai dua Gedung DPRK. Karena kalah jumlah, puluhan mahasiswa pun tak berdaya ketika petugas keamanan berhasil memaksa mundur mereka untuk turun melalui tangga dan keluar dari Gedung DPRK. 

Menurut amatan di lapangan, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Barisan Eksekutif Kota Mahasiswa Nasional Demokrasi ( EK-LMND) Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara bergabung bersama barusan aparatur desa Aceh Utara Melawan (ADAM).

Aksi demo lanjutan menolak Perbup nomor 3/2021 di Gedung DPRK Aceh Utara, Senin (29/3). Foto: Din Pasee

Mereka berkumpul  di halaman  Gedung Meseum Kota Lhokseumawe pukul 10.30 WIB, lalu bergerak secara long march menuju Gedung DPRK Aceh Utara yang bersebelahan dengan Lapangan Hiraq dan Pendopo Wali Kota Lhokseumawe.

Mereka juga membawa alat peraga seperti mengusung pocong dan spanduk bertuliskan penolakan Perbup yang tidak merakyat. 

Setiba di sana mereka dihadang petugas keamanan di pos penjagaan pintu. Namun setelah berkomunikasi dengan alot, akhirnya mereka dibolehkan masuk untuk melakukan aksi mendesak  Bupati Aceh Utara, segera mencabut Perbup Nomor 3 Tahun 2021, tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021.

Kedatangan mereka pun disambut Wakil II DPRK Aceh Utara, Mulyadi CH dan Sekretaris Komisi III, Jufri Sulaiman serta didampingi tiga anggota dewan lainnya. 

Lalu terjadilah dialog antara mereka dengan anggota dewan. Mahasiswa juga berorasi dengan berapi-api, memaksa  dewan ikut mendesak Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib mencabut Perbup yang mengabaikan anak yatim dan majelis talim. 

Aspirasi mahasiswa pun direspon Mulyadi. Dia menyatakan tidak bisa memutuskan persoalan itu sendiri karena masih ada puluhan anggota dewan lainnya yang harus ikut memberi keputusan. 

Namun, mahasiswa merasa kesal mendengar jawaban itu dan justru memaksa keadaan agar  wakil rakyat harus memihak pada kepentingan rakyat. 

Karena tidak ada titik temu, akhirnya para anggota dewan justru mengambil sikap pergi meninggalkan mahasiswa sambil berlari masuk ke Gedung DPRK. Spontan hal itu membuat para mahasiswa dan aparatur desa itu merasa dipecundangi hingga mencoba mengejar anggota dewan. 

Aksi demo lanjutan menolak Perbup nomor 3/2021 di Gedung DPRK Aceh Utara, Senin (29/3), massa sempat ricuh dengan pasukan pengamanan Polres Lhokseumawe dan Satpol-PP Aceh Utara di Gedung DPRK setempat. Foto: Din Pasee

Saat itulah , bentrokan sempat terjadi ketika dihadang petugas keamanan dan terjadilah aksi saling dorong. Sehingga massa berhasil dipukul mundur ke luar Gedung DPRK. 

Lalu petugas keamanan membrikade dan membuat pagar betis agar massa tak kembali menggeruduk Gedung DPRK. 

Eri Ezi Koorlip Aksi dari EK-LMND mengatakan, mereka tidak akan berhenti berdemo sampai tuntutan mereka dipenuhi agar pemerintah memperhatikan majelis talim dan anak yatim. 

“Kami kecewa dengan Perbup Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemotongan penghasilan  tetap  aparatur desa dan penghilangan  alokasi anggaran majelis taklim serta anak yatim. Perbup itu harus dicabut karena menyengsarakan masyarakat,” katanya. 

Bupati juga di desak untuk mengalokasikan penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi aparatur gampong, sesuai UU No 6 tahun 2014 tentang desa, serta besaran penghasilan tetap aparatur gampong harus dialokasikan sesuai PP No 11 tahun 2019, tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 tentang, peraturan pelaksanaan UU No: 6 tahun 2014 tentang desa.

Mereka menganggap Perbup Nomor 3 Tahun 2021 ini telah menghalangi peran desa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945.***

Komentar

Loading...