Kota Banda Aceh Raih WTP 11 Kali Berturut-turut

Delapan Kabupaten dan Kota di Aceh Terima Piagam dan Plakat dari Menkeu RI

Delapan Kabupaten dan Kota di Aceh Terima Piagam dan Plakat dari Menkeu RI
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman ketika menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut sejak 2008-2017 (Foto: Ist)
Rubrik

Kota Lhokseumawe dan Aceh Tenggara terendah atau dibawah Aceh Singkil dan Kota Subulussalam

Banda Aceh | Delapan kabupaten dan kota di Aceh menerima penghargaan berupa; plakat dan piagam dari Menteri Keuangan RI atas prestasi, meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara berturut-turut, 11 hingga 5 kali.

Kedelapan daerah itu adalah; Banda Aceh (11 kali), Aceh Besar dan  Sabang ( 7 kali), Kota Langsa ( 6 kali) serta Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen serta Gayo Lues, masing-masing 5 kali.

Sementara Pemerintah Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Simeulue, meraih 4 kali. Disusul Aceh Singkil dan Kota Subulussalam sebanyak 3 tiga. Hanya meraih piagam.

Yang miris adalah, walau tetap menerima piagam, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Lhokseumawe, merupakan dua kabupaten dan kota terendah atau terkecil menerima WTP dari BPK RI.

Sedangkan Pemko Banda Aceh menjadi kota peraih status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terbanyak yaitu 11 kali, diantara 23 kabupaten dan kota di Aceh.

Sebelumnya, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 dengan tema: “Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju" di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 12 September 2019 lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan apresiasi kepada K/L yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)-nya, karena hal itu menunjukkan komitmen dari para pengguna keuangan negara untuk melakukan pertanggungjawaban yang semakin baik.

20191121-grafis

"WTP memang menunjukkan penyajian yang memiliki akuntabilitas dan kecukupan pengungkapan. Namun, kita tetap perlu perbaikan terus-menerus, termasuk pengendalian internal di masing-masing institusi. Terima kasih atas koordinasi dan kerja samanya untuk terus-menerus memperbaiki laporan keuangan. Saya berharap K/L yang belum mencapai WTP dapat segera mencapainya, dan kita selalu siap mendukung," tegas Menteri Keuangan.

Sebagai perwujudan apresiasi, dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019, Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan kepada K/L yang memperoleh opini WTP selama lima kali berturut-turut atas Laporan Keuangan tahun 2014-2018.

Menteri Keuangan mengingatkan bahwa, Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu unsur penting dalam pelaporan keuangan. Karenanya, berbagai upaya terus dilakukan untuk memperbaiki tata kelola BMN, termasuk menyempurnakan regulasinya.

Sebagai apresiasi, dalam rangkaian kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ini diberikan BMN Awards bersinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

"Penghargaan ini untuk K/L yang sudah mengutilisasi, melaporkan, dan mengamankan BMN dengan baik, juga untuk K/L yang memiliki inovasi dalam menggunakan teknologi informasi untuk mengelola BMN," terang Menteri Keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga meluncurkan Aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile Online. BAS Mobile Online merupakan aplikasi berbasis android yang dibuat untuk memudahkan akses pengguna terhadap BAS.

Dia berharap aplikasi BAS dapat digunakan seluruh stakeholders di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.***

Komentar

Loading...