Yang Viral Sepanjang 2020 (Bagian Satu)

Dari Stiker BBM Subsidi Hingga Dana Tur Moge Hari Damai Aceh

Dari Stiker BBM Subsidi Hingga Dana Tur Moge Hari Damai Aceh
Tur Aceh anggota IMBI Aceh (Foto: Hidayatullah Ramadhan)
Rubrik

Meski sepanjang 2020 didominasi berita COVID-19, namun banyak juga hal lain yang menjadi tren dan viral di Aceh. Ini menyangkut berbagai kebijakan yang diterapkan Gubernur Aceh (sebelumnya Plt Gubernur Aceh) Nova Iriansyah, yang kemudian dia batalkan kembali. Ibarat “menelan” ludah sendiri. Misal, alokasi dana tur untuk IMBI dalam menyambut Hari Damai Aceh 2020 hingga tarik ulur pembangunan rumah dhuafa. Persoalan lain adalah, mengenai kebijakan pengadaan 1 juta masker. Termasuk kisruh APBA 2021 di parlemen Aceh dan stiker BBM bersubsidi yang kemudian dibatalkan. Nah, berikut rangkuman tim Redaksi MODUS ACEH mengenai beberapa kebijakan Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang menjadi perhatian publik selama 2020.

 

20210106-nova 

Nova Zahara, politisi PKS di DPR Aceh meminta stiker subsidi BBM yang dijalankan Pemerintah Aceh untuk dicabut. Itu disampaikan pada Sidang Paripurna penyampaian hak intepelasi anggota DPR Aceh,  Jumat, 25 September 2020. (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Saling Bantah Dana Tur Moge Hari Damai Aceh

Kegiatan touring motor gede (moge) yang digelar Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk memperingati Hari Damai Aceh 2020 akhirnya dibatalkan setelah menuai kritik.

BRA mengklaim belum ada anggaran yang dicairkan untuk touring tersebut.

"Peringatan Damai Aceh pada tahun ini kita isi dengan berbagai agenda, termasuk salah satunya yaitu touring. Namun, dengan adanya berbagai masukan yang datang dari masyarakat, kami memutuskan untuk membatalkan," kata Kepala Sekretariat BRA Syukri M Yusuf dalam keterangannya, Kamis, 13 Agustus 2020 di Banda Aceh.

Syukri juga membantah anggaran yang dikucurkan untuk touring Hari Damai Aceh, Rp 305 juta. Dia menyebut anggaran yang dialokasikan sebenarnya berjumlah Rp267 juta.

"Total anggaran yang kita alokasikan untuk peringatan hari Damai Aceh ke-15 ini berjumlah Rp 1,5 miliar. Dana tersebut kita gunakan untuk sejumlah rangkaian kegiatan, nantinya agenda puncak akan kita gelar di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh pada 15 Agustus," ungkap dia.

Begitupun, meski kegiatan dibatalkan, kata Syukri, touring tetap dilanjutkan sesuai agenda. Hanya saja, kegiatan tersebut bukan lagi bagian dari kegiatan Hari Damai Aceh.

"Pelaksanaan agenda tersebut tidak lagi terkait dengan BRA dan tidak masuk lagi dalam rangkaian peringatan Hari Damai Aceh," jelasnya.

Sebelumnya, tur moge yang digelar BRA dengan bekerja sama dengan Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI) selama tiga hari, yaitu 12-14 Agustus 2020. Kabarnya, peserta touring melintasi sepuluh kabupaten/kota di Aceh mulai dari Aceh Tamiang hingga ke Banda Aceh.

Anggota DPR Aceh Iskandar Usman Alfarlaky mengatakan 'tur moge' yang digelar BRA dapat melukai hati masyarakat Aceh serta korban konflik. Dia menilai kegiatan tersebut tidak mempunyai manfaat bagi masyarakat.

"Tur moge itu dapat melukai hati korban konflik Aceh. Ini sangat menyayat hati para mantan kombatan," kata Iskandar.

Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh Azharul Husna mengatakan kegiatan touring yang melintasi jalur utara Aceh itu menghabiskan anggaran senilai Rp305 juta yang bersumber dari dana refocusing APBA. Dia menilai anggaran refocusing seharusnya digunakan untuk menangani pandemi COVID-19 di Aceh.

"Angka pandemi di Aceh kian meningkat, di tengah kondisi fasilitas kesehatan yang semakin buruk karena pandemi, bisa dibayangkan anggarannya itu malah digunakan untuk pergi touring," kata Husna.***

20210106-stiker-bbm

Foto: google

Stiker BBM, Setelah Dipasang Tapi Dicabut Kembali

Plt Gubernur Aceh saat itu, yang kini Gubernur Aceh Nova Iriansyah, akhirnya mencabut Surat Edaran (SE) tentang Program Stickering. Pencabutan aturan stiker sindiran bagi pengguna BBM bersubsidi dilakukan, setelah menuai kritikan dari DPR Aceh.

Edaran pencabutan SE Nomor 540/9186 diteken Nova, Kamis, 15 Oktober 2020. Surat tersebut ditujukan ke bupati/wali kota serta tembusan ke berbagai pihak termasuk Mendagri dan Menteri ESDM.

Pada poin pertama surat dijelaskan, pencabutan SE sebelumnya dilakukan berdasarkan usulan DPR Aceh. Pihak legislatif menilai pelaksanaan program tersebut di lapangan belum efektif sehingga perlu dicabut dan ditinjau kembali.

"Selanjutnya agar pihak Pertamina mengambil langkah-langkah evaluasi dan melanjutkan distribusi BBM bersubsidi sebagaimana masa program stickering belum diberlakukan," bunyi pada poin kedua.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, Mahdinur mengaku. Tujuan diterbitkannya program stikering untuk adanya ketertiban dalam penyaluran BBM jenis premium dan solar bersubsidi.

"Karena memang BBM dua jenis tersebut oleh pemerintah kuotanya dibatasi, dan lebih diperuntukan kepada yang lebih tepat sasaran seperti mobil niaga, kendaraan umum labi-labi, mobil dengan ron rendah," kata Mahdinur dalam keterangan tertulis kepada media pers di Banda Aceh.

Mahdi menjelaskan, selama dua bulan pelaksanaannya ada pihak yang tidak setuju dengan program tersebut. Dia mengklaim program stickering mampu mengurangi antrean di SPBU.

"Karena itu dengan segala pertimbangan yang ada, maka Plt gubernur mengambil keputusan untuk mengevaluasi kembali surat edaran itu," ujar Mahdinur.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh mewajibkan stiker khusus untuk mobil-mobil yang 'minum' premium maupun biosolar. Isi stiker tersebut bernada sindiran, menyentil orang-orang yang tergolong mampu namun tetap mengisi BBM tersebut.

Untuk stiker BBM Premium bertuliskan, 'kendaraan pengguna premium' pada bagian atas. Di bawahnya terdapat tulisan merah mencolok yang isinya 'bukan untuk masyarakat yang pura-pura tidak mampu'. Pada bagian paling bawah dituliskan nomor SE Gubernur Aceh.

Sedangkan stiker Biosolar dibuat berbeda. Pada bagian atas ditulis 'kendaraan pengguna solar subsidi'. Tulisan di bawahnya yaitu 'subsidi untuk rakyat, bukan untuk penimbun yang jahat'. Kiri kanan kedua stiker memuat logo Pemerintah Aceh, BPH Migas serta Pertamina.

Aturan penempelan stiker itu tertuang dalam surat edaran Gubernur Aceh no. 540/9186 tahun 2020 tentang Program Stikering pada kendaraan sebagai Strategi Untuk Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang Tepat Sasaran. Dalam program ini, mobil yang boleh mengisi BBM bersubsidi hanya yang ada tertempel stiker.***

Komentar

Loading...