Breaking News

Catatan Dibalik HUT KODAM IM Ke-64

Dari Lantai 17 Menara Batavia Resiko Itu Diambil dan Putuskan

Dari Lantai 17 Menara Batavia Resiko Itu Diambil dan Putuskan
Makodam Iskandar Muda, Banda Aceh (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik

Tanggal 22 Desember 2020, Kodam Iskandar Muda berusia 64 tahun, setelah dilikuidasi atau bergabung ke Kodam Bukit Barisan (BB) tahun 1985. Pada 5 Februari 2002 dihidupkan kembali. Faktor sejarah, rentang kendali operasi serta tingginya dugaan pelanggaran HAM ketika itu, menjadi pertimbangan Presiden Megawati Soekarnoputri. Selain itu, atas permintaan Gubernur Aceh beserta pimpinan DPRD dan anggota DPR RI asal Aceh. Termasuk rekomundasi Tim Penasehat Presiden RI BJ. Habibie, Urusan Penyelesaian Konflik Aceh yang dipimpin H. Usman Hasan. Berikut laporan wartawan MODUSACEH.CO, Muhammad Saleh untuk Fokus pekan ini.

JARUM jam sudah bergerak ke pukul 23.00 WIB, Senin malam, 3 Januari 2000.

Salah satu ruang di Lantai 17 Menara Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur No.126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, masih disibukkan dengan aktivitas.

Di Kantor Yayasan Malem Putra,  milik Prof. Dr. Ibrahim Hasan (mantan Rektor Unsyiah dan Gubernur Aceh) itu pula, H. Usman Hasan, Ketua Tim Penasehat Presiden RI BJ. Habibie untuk urusan penyelesaian konflik Aceh, tampak belum bergerak dari kursi, menatap laptopnya dengan serius.

Beberapa bungkus nasi goreng dan sejumlah gelas kopi, belum juga bergeser dari atas meja.

Malam itu, hanya tinggal saya, H. Usman Hasan (Bang Usman) serta Fauzi Saidi (ajudan Bang Usman), menghabiskan malam hingga pukul nol-nol.

Maklum, pada gedung yang dibangun pengusaha Aceh Ibrahim Risjad inilah, tim yang dibentuk berdasarkan Putusan Presiden RI, Nomor: 97/M Tahun 1999, tanggal 24 Maret 1999 dan berakhir masa tugas, 18 Februari 2000 itu berkantor.

Memang, tak hanya saya dan Bang Usman. Tapi ada sejumlah nama lain yang juga menjadi anggota tim dan bertugas memberikan saran, masukkan serta pertimbangan kepada Presiden BJ Habibie saat itu.

Tugas utama adalah, meretas jalan damai untuk Aceh akibat konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia selama 30 tahun lebih.

Namun, karena saya paling muda dan akhirnya berdomisili di Jakarta. Maka, lebih sering diajak diskusi dan membuat laporan bersama Bang Usman.

Anggota lainnya adalah, Mayjen TNI (Purn) Rifai Harahap, Prof. Ismail Suni, Fachri Ali, Prof. Bahtiar Aly, Nurzahri Ibarahim Naim, Prof. KH Ali Yafie, Prof. Dr Alyasak Abu Bakar, Letjen (Purn) AR. Ramli, Letjen (Purn) Soerjadi Soedirja, Sjamsul Kahar serta Prof. Yusuf Hanafiah dan HT. Surjansyah.

“Kita selesaikan hingga pukul 12 malam ini, Rabu (5 Januari 2000) kita serahkan laporan akhir tugas kepada Presiden,” kata Bang Usman memberi semangat, sambil menyerahkan beberapa catatan laporan untuk saya periksa ulang.

Sejujurnya, malam itu badan terasa amat lelah. Mata pun mulai tak lagi bersahabat, setelah melakukan liputan dan menyelesaikan laporan sebagai wartawan di Majalah GAMMA Jakarta.

Tapi, rasa lelah dan kantuk itu pun seketika pupus, saat saya melihat Bang Usman yang sudah tidak muda lagi, tetap bersemangat, mencatat satu per satu laporan yang ada.

Termasuk hasil investigasi kami (Bang Usman, HT Surjansyah dan saya) dua hari usai Tragedi Simpang KKA, 3 Mei 1999 atau persis dua bulan lebih setelah menerima surat putusan dari Presiden Habibie.

“Hasil perjalanan kamu bersama Komnas HAM di Rumah Geudong dan kuburan massal di Buket Tenggorak, Aceh Utara dibuat khusus ya,” saran Bang Usman, sambil menikmati teh hangat malam itu.

Sayangnya, tanggal 12 Agustus 1998, sekitar 30 menit setelah Tim Komnas HAM yang dipimpin Baharudin Lopa meninggalkan Rumah Geudong di Gampong Bili Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, atau berjarak 125 kilometer dari pusat Kota Banda Aceh, rumah tersebut akhirnya dibakar massa.

“Masya Allah, kenapa dibakar. Ini ada yang tidak benar,” kata Pak Lopa kepada Koespramono Irsan (jenderal purnawirawan Polri) dan Sugiri, yang juga anggota Komnas HAM saat itu. Kebetulan, saya selalu berada di samping mereka.

Nah, dengan perasaan sedih dan menyesal, kami pun bergerak ke Kabupaten Aceh Utara. Sasaran yang dituju adalah, Bukit Ujong Salam, Desa Seuntang, Kabupaten Aceh Utara.

Kawasan itu disebut warga setempat sebagai Buket Tengkorak. Sebab, ketika status Daerah Operasi Militer (DOM) yang dicabut Presiden Habibie melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, 7 Agustus 2000,  sejak diberlakukan selama 10 tahun (sejak 1989-1998), banyak korban kekerasan di sana.

Hasilnya benar saja, di tengah matahari terik dan mengunakan beko. Pak Lopa meminta petugas untuk mengali lubang yang di duga sebagai kuburan sejumlah orang.

"Ini pembunuhan! Ini pembunuhan! Catat! Ini bukan fitnah dari LSM atau media massa. Ini Baharudin Lopa yang bilang!" tegas Baharudin Lopa, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, saat melihat potongan tulang manusia berserakan di dalam lubang yang digali tadi.

Dari sanalah kemudian lahir berbagai butir rekomundasi. Baik hasil pembahasan di Banda Aceh, Medan maupun Jakarta bersama berbagai elemen rakyat Aceh. Ada anggota DPRK, DPRD, DPR RI, ulama, mahasiswa dan santri.

Selanjutnya, tim menyarankan agar Presiden Habibie datang ke Aceh  dan minta maaf kepada rakyat Aceh serta mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM).

Saran tersebut didengar Presiden Habibie dan tanggal 26 Maret 1999 (2 hari setelah pembentuk tim), Presiden B.J. Habibie menyampaikan janjinya kepada rakyat Aceh saat berkunjung ke tanah rencong.

Dia menyatakan penyesalan dan permohonan maaf atas nama pemerintah dan ABRI kepada masyarakat Aceh dan para korban DOM. Selain itu, memerintahkan kepada aparat keamanan untuk tidak melakukan tindak kekerasan dan pertumpahan darah lagi.

Penegasan Presiden itulah yang kemudian membuat tim semakin bergairah untuk bekerja lebih keras.

“Saya minta saudara membuat laporan secara lebih detail tentang apa yang terjadi di Aceh dan harus dilakukan pemerintah,” tegas Habibie, saat bertemu tim yang dipimpin Bang Usman di rumah pribadinya, kawasan Patra Kuningan, Jakarta.

Nah, tak mau kehabisan waktu. Tim kemudian merangkum sejumlah rekomundasi. Pertama, pemerintah Indonesia tetap meretas dan berikhtiar untuk mencari jalan perdamaian dengan GAM.

Kedua, memerintahkan pengusutan tuntas terhadap oknum ABRI, pejabat, dan masyarakat yang melakukan pelanggaran HAM di Aceh dan membawanya ke meja pengadilan.

Ketiga, penyelesaian masalah Aceh yang adil, komprehensif dan berorientasi ke depan yang terdiri dari program-program yaitu; melanjutkan program pembebasan narapidana politik Aceh; meminta pemerintah Aceh untuk membongkar kuburan massal korban DOM dan menguburkannya kembali sesuai syariat Islam, dengan segala biaya ditanggung pemerintah.

Memberikan bantuan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa bagi anak yatim, penyaluran kredit usaha, modal kerja atau bantuan lainnya kepada para janda, korban perkosaan, cacat dan bentuk rehabilitasi ekonomi maupun rehabilitasi desa di bekas wilayah operasi keamanan, termasuk rehabilitasi mental spiritual bagi semua ekses DOM.

20201223-usman

Almarhum Ir.H.Usman Hasan (Foto: net)

Selain itu; merehabilitasi dan membangun kembali bangunan di desa-desa bekas wilayah operasi keamanan; meningkatkan mutu pendidikan di Aceh; memperpanjang landasan Bandara Sultan Iskandar Muda sehingga dapat berfungsi sebagai terminal embarkasi haji pada tahun 2000, serta membangun Sabang menjadi kawasan pelabuhan bebas dan terpadu, pembangunan sisinya dimulai tahun 2000.

Termasuk membangun kembali rel kereta api; mengangkat 2.188 anak anak korban DOM menjadi pegawai negeri sipil tanpa testing;  pemberlakukan syariat Islam di Aceh dan yang paling genting adalah, mengusulkan pengaktifan kembali Kodam Iskandar Muda dan peningkatan status Polda Aceh.

“Ini resiko yang harus kita ambil Saleh. Apa pun hasilnya nanti. Termasuk kita akan dicaci maki oleh rakyat Aceh dan dianggap kita pro tentara. Apakah kamu siap,” tanya Bang Usman, terkait usul pengaktifan kembali Kodam Iskandar Muda, Senin malam itu, 3 Januari 2000.

Dari raut wajahnya yang menua, mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Meksiko ini pun berargumentasi, kenapa Kodam Iskandar Muda harus diaktifkan kembali?

Pertama, karena faktor sejarah panjang rakyat Aceh. Terutama dalam melawan penjajah Belanda di Medan Area serta Jepang. Kedua, rentang kendali operasi dibawah Kodam Bukit Barisan (BB).

Ketiga, tingginya dugaan pelanggaran HAM ketika itu dan atas permintaan Gubernur Aceh beserta pimpinan DPRD dan anggota DPR RI asal Aceh.

Karena itulah, Tim Penasehat Presiden RI BJ. Habibie, Urusan Penyelesaian Konflik Aceh yang dipimpin H. Usman Hasan, sepakat dengan aspirasi seluruh rakyat Aceh ketika itu.

Sayangnya, belum semua rekomundasi tadi dibahas bersama Presiden Habibie, arah kepemimpinan nasional berganti ke tangan KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur). Presiden Habibie dijatuhkan melalui Sidang Istimewa MPR-DPR RI karena lepasnya Timor Timur melalui referendum.

Bersama Gus Dur, kerja tim memang  sempat beberapa waktu vakum. Ini disebabkan kesibukan Gus Dur sehingga tak memiliki waktu untuk bertemu langsung.

Selain itu, Bang Usman juga mulai mencium ada tim “pembisik” lain dari Aceh, sehingga saat bertemu Gus Dus di Istana Negara, 5 Januari 2000, tim bentukan Habibie ini pun minta dibubarkan.

20201223-putusan-presiden

Foto: Dok. Pribadi

Dan permintaan tersebut disetujui Gus Dur. Tanggal 18 Februari 2000, Tim Penasehat tentang Aceh ini dibubarkan berdasarkan Putusan Presiden RI, Nomor: 33/M Tahun 2000.

Namun, semua hasil rekomundasi yang telah dibuat, diserahkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid melalui Sekretaris Kabinet.

“Alhamdulillah, semua rekomendasi diterima Pak Presiden. Mudah-mudahan itulah yang terbaik untuk Aceh,” ucap Bang Usman, satu pekan setelah tim bubar.

Kini, seiring berjalannya waktu dan perdamaian telah terwujud di Aceh. Berbagai gerak pembangunan dan kekhususan Aceh telah terlaksana dan terwujud di Bumi Serambi Mekah.

Apakah seluruhnya sudah berjalan atau tidak, tentu itu urusan lain.

Yang jelas, pengaktifan kembali Kodam Iskandar Muda yang berdiri pada 22 Desember 1956 sampai dilikuidasi pada 1985 dan telah dikendalikan sejumlah panglima. Terakhir sebelum dibekukan dijabat Brigadir Jenderal TNI Nana Narundana. Putusan tersebut tentu penuh resiko bagi anggota tim saat itu.

Tapi, Presiden RI Megawati Soekarnoputri tak bergeming. Melalui Panglima TNI, Kodam Iskandar Muda dihidupkan kembali pada 5 Februari 2002 dengan panglima pertama, Mayor Jenderal TNI Djali Yusuf, seorang putra Aceh.  

Selanjutnya, banyak melahirkan jenderal yang sebelumnya bertugas di Bumi Serambi Mekah. Dirgahayu Kodam Iskandar Muda Ke-64.***

Komentar

Loading...