Temuan LHP BPK Terhadap Pemkab Bireuen Tahun Anggaran 2019

Dari Kekurangan Volume 11 Paket Pekerjaan Dinas PUPR Hingga Tak Ada Perda Penyertaan Modal BUMD

Dari Kekurangan Volume 11 Paket Pekerjaan Dinas PUPR Hingga Tak Ada Perda Penyertaan Modal BUMD
Bupati Bireuen dan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2019 (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Bireuen | Senyap tanpa suara dan sunyi tak berisik.  Begitulah kondisi tata kelola Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2019 lalu.

Padahal, berbagai kejanggalan terjadi, ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Pemkab Bireuen tahun anggaran 2019 lalu.

Bukalah Buku II. Nah, di sana jelas tersebut, tata kelola kas Pemkab Bireuen belum sepenuhnya memadai. Termasuk pengelolaan utang belanja dan utang kepada pihak ketiga tidak tertib.

Hanya itu? Tunggu dulu. Sebut auditor BPK RI. Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), belum sepenuhnya divalidasi. Pengelolaan retribusi daerah juga belum tertib. Termasuk penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai dan tidak tertib.

Ironisnya, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada dua BUMD, justeru belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda/Qanun), sehingga penyajian saldo investasi permanen pada PD Pembangunan Bireuen (PDPB), tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Tragisnya, penyaluran dana desa dari RKUD kepada  Rekening Kas Desa, juga tidak tepat waktu dan laporan pertanggungjawaban atas dana desa juga belum disampaikan. Termasuk, pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD belum memadai.

Berlanjut pada Buku III. LHP BPK menulis. Mekanisme pemberhentian pegawai yang terkena kasus hokum, belum sesuai ketentuan. Sebab, masih terdapat pembayaran gaji dan tunjangan yang tidak semestinya yaitu, Rp1,3 miliar lebih.

Sementara, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019, Rp464.5 juta lebih, juta tidak tepat waktu.

Menariknya, pertanggungjawaban belanja hibah untuk KONI Bireuen, juga belum sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait proyek infrastruktur. BPK mencatat, penyelesaian Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terlambat dan belum dikenakan denda, Rp75.8 juta lebih.

Selain itu, terjadi kekurangan volume pekerjaan Rp23 juta lebih pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.  Fakta miris itu juga terjadi pada empat paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Rp45.5 juta lebih.

Selesaikah? Tidak juga. Bayangkan, terdapat kekurangan volume pada 11 paket pekerjaan, Dinas PUPR Bireuen, setara Rp630.4 juta lebih. Gawat!***

Komentar

Loading...