LHP BPK RI dan Potret Kinerja Kabinet Zaini Abdullah 2015

Dari Kekurangan Kas, Kelebihan Bayar Hingga Pekerjaan Tak Sesuai Ketentuan

Dari Kekurangan Kas, Kelebihan Bayar Hingga Pekerjaan Tak Sesuai Ketentuan
google.com
Rubrik
Banda Aceh | Pemerintah Aceh akhirnya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Aceh. Pemberian itu berlangsung, 27 Juli 2016 lalu dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh, Banda Aceh. “Hadiah” ini disambut dengan penuh suka cita Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah bersama sejumlah Kepala SKPA. Maklum, hasil tersebut dinilai sebagai satu capaian prestasi dari beberapa gubernur aceh sebelumnya. Begitupun, tak mudah bagi publik, media pers, termasuk anggota DPR Aceh untuk memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (APBA) 2015, yang menjadi dasar dari pemberiaan WTP tadi. Padahal, dokumen tersebut bukanlah rahasia negara yang tidak boleh dipublikasi. Namun, setelah satu bulan melakukan penelusuran, akhirnya media ini berhasil mendapatkan LHP tadi (buku I, II dan III) dari sejumlah sumber resmi. Nah, seperti apakah potret kinerja Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan dr. Zani Abdullah, menurut LHP BPK RI Perwakilan Aceh 2015? Ikuti laporannya yang disajikan Muhammad Shaleh, wartawan MODUSACEH.CO (kelompok media Tabloid MODUS ACEH dan Majalah INSPIRATOR) dalam beberapa tulisan.***

LAZIM terjadi setiap tahun, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, tetap saja diwarnai persoalan ‘laten’. Simaklah, mulai dari kekurangan kas, kelebihan membayar hingga pekerjaan yang tak sesuai ketentuan.     Walau akhirnya ditutupi, kelebihan membayar dikembalikan ke kas negara serta pekerjaan yang tak sesuai aturan diperbaiki. Tapi celakanya, dari tahun ke tahun, masalah ini terus terjadi, sehingga muncul berbagai pertanyaan. Bagaimanakah pola dan gaya Gubernur Aceh dalam memimpin, menjalankan dan mengawasi tata kelola pemerintahan dan keuanga daerah?

Persoalan ini menjadi penting untuk dijawab. Sebab, tak sedikit uang negara dan rakyat yang digulirkan untuk dan atas nama membayar gaji serta tunjungan para pejabat Aceh. Termasuk biaya perjalanan dinas. Untuk belanja pegawai misalnya, dari Rp 950 miliar lebih yang dialokasikan 2015. Realisasinya mencapai Rp 912 miliar lebih atau 95,98 persen (sumber: LHP BPK RI Perwakilan Aceh 2016). Jangan tanya beban anggaran perjalanan dinas. Pimpinan daerah ini beserta kepala SKPA, telah menyedot dana Rp 226 miliar lebih selama tahun 2015. Sementara untuk beban jasa (LO), keuangan daerah terkuras Rp 1,8 triliun lebih.

Lantas, bagaimana kinerja mereka? Sebut saja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Tahun 2015 terjadi kekurangan kas Rp 664,7 juta. Sedangkan kasus yang sama juga terjadi pada pengeluaran jasa layanan di BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rp 244,9 juta lebih. Sebaliknya, terjadi kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas di sembilan SKPA minimal yaitu, Rp 116 juta lebih. Termasuk biaya makan siswa SMK PP Sare, Aceh Besar, Rp 129 juta lebih serta kelebihan pembayaran harga satuan timpang pekerjaan pengamanan pantai di Kampong Jawa, Ulee Lheue, Kota Banda Aceh.

Hanya itu? Tunggu dulu. Pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dibawah Dinas Cipta Karya Aceh, juga tak sesuai ketentuan. Fakta serupa juga terjadi pada pekerjaan jasa konsultasi pengawas teknis pembangunan jalan dan jembatan, Dinas Bina Marga Aceh, yang tak sesuai ketentuan. Sementara, pelaksanaan jasa konsultasi pekerjaan DED pembangunan lapangan tembak Gampong Ruyung Ujung Batee dan DED pembangunan Bumi Perkemahan Pramuka Seulawah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, tidak sesuai ketentuan. Namun, ada kelebihan pembayaran untuk pekerjaan perataan hasil pengerukan dan sanksi belum dikenakan untuk pekerjaan yang disubkontrakkan pada kegiatan pengerukan kolam labuh besar PP Lampulo Kota Banda Aceh.

Pekerjaan pemancangan tiang pancang pada pemancangan sheet pile kolam pembagi PPI Lampulo, juga tidak sesuai gambar rencana dan terdapat kelebihan pembayaran Rp 97,5 juta lebih. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi pada Dinas Pengairan Aceh dan Dinas Bina Marga Aceh, juga belum diterima pada kas daerah, minimal Rp 720 juta lebih. Sedangkan pengadaan atas pekerjaan service maintenance empat alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh, tidak sesuai ketentuan. Terakhir, belanja uang persediaan tahun anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan  Aceh yang dipimpin Hasanuddin Darjo, tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai, Rp 308 juta. Kabarnya, untuk dinas basah satu ini, auditor BPK RI Perwakilan Aceh sempat kewalahan untuk mendapatkan data. Itu disebabkan, Kadis Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo, kurang koorperatif terhadap auditor. Setelah mendapat teguran dari Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, barulah Darjo menyerahkan semua data yang dibutuhkan dan minta auditor BPK RI Perwakilan Aceh.***

Komentar

Loading...