Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2015, Kewajiban Kontijensi Ikut Pengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (bagian satu)

Dari JKRA Hingga Aset Helicopter M1-2

Dari JKRA Hingga Aset Helicopter M1-2
demo JKA di Aceh Utara/ The Aceh Traffic.com
Rubrik

Pengantar

Informasi penting dan kewajiban kontinjensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian, tapi berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Aceh yang baru terselesaikan. Ini sejalan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang. Misal, penetapan APBA  Tahun Anggaran 2015, menjadi salah satu peristiwa yang mempengaruhi laporan keuangan dalam penetapan APBA. Berikut beberapa kewajiban kontijensi yang pengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Aceh, yang dirangkum wartawan MODUSACEH.CO, Muhammad Saleh untuk rubrik Fokus.

***

Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) Perwakilan Aceh dalam  LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS  LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ACEH TAHUN 2015, Nomor : 17.A/LHP/XVIII.BAC/06/2016, yang dikeluarkan tanggal 24 Juni 2016 lalu menyatakan. Pelaksanaan JKRA didasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, mengantikan Keputusan Gubernur Aceh, Nomor 420/483/2010, tanggal 3 Agustus 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) Tahun Anggaran 2010. Tujuannya,  mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan.

Peserta JKRA adalah seluruh penduduk Aceh, tidak termasuk peserta Askes Sosial, pejabat negara yang iurannya dibayar pemerintah dan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek.  Pelayanan kesehatan yang ditanggung meliputi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan tersebut disediakan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan   PT Askes (Persero)/BPJS.  Realisasi penggunaan dana JKA/JKRA sejak tahun 2010 yang telah disalurkan kepada PT Askes/BPJS. Realisasi JKRA dari tahun 2010-2015 berjumlah, Rp  2.282.256.319.236,00. Terkait aset helicopter M1-2, masalah ini  dinilai BPK RI, berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi. Sebab, asset Helicopter M1-2, semula merupakan aset milik Pemerintah Aceh yang pengadaannya dilakukan pada masa Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si. Aset tersebut kemudian dikeluarkan dari daftar aset Pemerintah Aceh ketika Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si, menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena disita menjadi barang bukti.  Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pid/2005 tidak disebutkan secara jelas mengenai status Helicopter M1-2 tersebut.  Helicopter M1-2 tersebut saat ini berada di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda.***

Komentar

Loading...