Pemko Lhokseumawe Defisit Anggaran Ratusan Miliar

Dari Droe ke Droe Untuk Tahta Kedua (bagian dua)

Dari Droe ke Droe Untuk Tahta Kedua (bagian dua)
Pikiran Merdeka
Rubrik

 

Hampir sebagian besar pelaksana proyek di Kota Lhokseumawe, dikelola para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau para kolega KPA dan Partai Aceh (PA), yang memang satu induk dengan mantan Walikota Lhokseumawe, Suadi Yahya. Inilah strategi petahana tersebut untuk naik kembali ke kursi Lhokseumawe-1 pada Pilkada 2017 mendatang.

***

ITU sebabnya, banyak pihak di Kota Lhokseumawe berpendapat, tak sulit bagi petahana Suadi Yahya untuk maju dan diprediksikan akan menang kembali para Pilkada Aceh serentak, 15 Februari 2017 mendatang. Maklum saja, jalan menuju Kursi Lhokseumawe-1 telah dipersiapkan sejak lima tahun lalu (periode pertama). Selain itu, berbagai perangkat atau tim sukses sudah berjalan. Mulai dari gampong (desa), kecamatan hingga kota. “Apalagi, Wakil Walikota Nazaruddin tidak naik kembali, sehingga tidak ada rivalitas secara internal yang harus diperhitungkan Suadi Yahya,” begitu seorang sumber menilainya.

Sumber dari jajaran PNS di Pemko Lhokseumawe itu menyebutkan, hampir sebagian besar proyek di kota ini, dikelola para tim sukses Suadi Yahya yang berasal dari Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA). “Ya, mulai dari yang bernilai puluhan miliar hingga penunjukkan langsung (PL), Rp 150 juta. Istilah kami hanya bermodal kertas kuning lah,” ungkap sumber yang tak mau ditulis namanya ini.

Pengakuan ini diamini sejumlah pengusaha lokal di sana, termasuk sejumlah mantan kombatan GAM yang mendapat fasilitas dari Suadi Yahya. “Saya kira ini wajar saja, kami juga punya hak untuk mendapatkan kesempatan berusaha,” kata salah seorang mantan kombatan GAM pada media ini, beberapa waktu lalu di Lhokseumawe.

Kertas kuning dimaksud adalah, begitu pengesahan ABPK dilakukan DPRK Lhokseumawe, maka beredar sejumlah memo berwarna kuning. Isinya, perintah agar proyek tadi diserahkan pada seseorang yang dipercaya. Kertas kuning itu, bisa saja berasal dari Suadi sendiri atau beberapa anggota DPRK setempat, khususnya Fraksi PA.

Nah, begitupun sumber tadi menduga, para mantan kombatan tadi hanya sebagai pelaksana lapangan, sementara para pemodal tetap saja berasal dari elit atau penguasa di sana. “Warna baju saja berbeda, tapi sesungguhnya merek tetap sama. Artinya, mereka hanya dipakai sebagai pelaksana lapangan, tapi pemilik proyek tetap saja dari keluarga penguasa,” ujarnya.

Karena itu jangan heran, walau ada yang selesai, tapi tidak sedikit proyek yang terbengkalai atau dikerjakan dengan kualitas rendah. “Bayangkan saja, satu proyek bisa dua atau tiga kali berganti tangan. Itu disebabkan, karena proyek tadi dijual dan hanya diambil fee saja,” sebut sumber ini.***

Komentar

Loading...