LHP BPK Terhadap Pemkab Nagan Raya Tahun Anggaran 2019

Dari Belum Tertib Hingga Tak Sesuai Ketentuan

Dari Belum Tertib Hingga Tak Sesuai Ketentuan
Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, Jamin Idham dan Chalidin (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Banda Aceh I Sejumlah temuan auditor BPK RI Perwakilan Aceh terhadap Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, tahun anggaran 2019.

Itu tertuang dalam Buku II dan III. Lihatlah, mulai dari belum tertib hingga tak sesuai ketentuan.

Buka saja Buku II, mengenai resume hasil pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern. Di sana ada sembilan temuan.

Sebut saja soal penganggaran APBK TA 2019. Menurut temuan BPK, belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, ada kesalahan penganggaran pada 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Terkait pendapatan retribusi parkir pada BLUD RSUD SIM, minimal Rp17 juta, ternyata tidak dapat dimanfaatkan. Sementara administrasi klaim BPJS Kesehatan pada BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda (SIM), dinyatakan belum tertib.

Hanya itu? Tidak juga. Pengelolaan bantuan sosial belum sesuai ketentuan. Pengelolaan dana desa, alokasi dana gampong, dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah juga belum memadai.

Selain itu, pengelolaan kas di BUD dan bendahara pengeluaran belum tertib. Pengelolaan persediaan pada tujuh SKPK belum tertib dan pengelolaan barang milik daerah juga belum sepenuhnya memadai. Gawat!

Lalu, bagaimana dengan Buku III atau kepatuhan terhadap peraturan? Kondisinya setali tiga uang.

Lihat saja, telah terjadi pembayaran Belanja Tunjangan Perumahan Anggota DPRK, yang melebihi ketentuan.

Realisasi Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juga bernasib serupa atau melebihi ketentuan, Rp69 juta lebih.

Menariknya, pembayaran honorarium kegiatan pada dua SKPK, tidak sesuai ketentuan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, juga  tidak sesuai realisasi sebenarnya sebesar Rp379 juta lebih.

Terkait masalah proyek, ada empat paket pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman, yang terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan Rp77 juta lebih.

Selain itu, terdapat kekurangan volume atas lima paket pekerjaan Gedung Bangunan pada Dinas Syariat Islam  dan Dinas Pendidikan, Rp95 juta lebih. Bahkan, ada juga selisih harga satuan pekerjaan paving block atas Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK), Dinas Kesehatan setempat, Rp12 juta lebih.

Mengenai jalan, juga terjadi kekurangan volume pada pengaspalan Jalan Lhok Mesjid Meurandeh Suak, pada Dinas PUPR Rp20 juta lebih.***

Komentar

Loading...