Dalami Persoalan Proyek Onkologi, Tim Pansus DPRA Temui BPK RI

Dalami Persoalan Proyek Onkologi, Tim Pansus DPRA Temui BPK RI
Pertemuan Pansus Onkologi DPRA dengan BPK RI Perwakilan Aceh/Foto Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Panitia Khusus (Pansus), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis (22/10/2020) menemui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh, Jalan T. Panglima Nyak Makam, Banda Aceh.

Pertemuan tim Pansus DPR Aceh ini, terkait proyek Onkologi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

Kehadiran Tim Pansus itu diterima Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Arif Agus dan sejumlah auditor Badan Periksa Keuangan. Tim Pansus DPRA, dipimpin Ketua Pansus M. Rizal Falevi Kirani beserta anggota DPR Aceh lainnya.

Mereka adalah, Iskandar Usman Al-Farlaky, Tarmizi, Azhar Abdurrahman, Nurlelawati, Taufik, Purnama Setia Budi, M. Ridwan, dan Asib Amin.

Dalam pertemuan konsultasi tersebut, kepada BPK RI Perwakilan Aceh tim Pansus Onkologi DPR Aceh, menyampaikan persoalan pelaksanaan tender Gedung Onkologi RSUDZA.

Selain itu, Pansus mempertanyakan  pendapat BPK RI terhadap permasalahan pelelangan proyek rumah sakit plat merah ini.

Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Arif Agus mengakui, pihaknya ada menerima dokumen dari Inspektorat Aceh, terkait persoalan proyek Ankologi anggaran 2020.

Selain itu BPK RI juga menerima surat dari lembaga kebijakan pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut Arif Agus, dari dua surat yang diterima BPK RI Perwakilan Aceh tersebut, diakui ada persoalan terkait proyek Onkologi RSUZA. Permasalahan dari surat Inspektorat Aceh dan LKPP adalah pada fase sanggah banding.

Namun BPK RI tidak bisa memberi pendapat lebih jauh terhadap permasalahan dimaksud.

Alasannya untuk anggaran 2020 BPK RI belum melakukan audit. Menurut Arif Agus, BPK RI Perwakilan Aceh hanya tahu sebatas kulitnya.

Menurut Arif Agus, yang jadi persoalan lelangnya. Terkait hal lelang inilah BPK RI belum bisa menjawab.

“Yang perlu dikejar lelangnya. Bicara masalah lelang kita belum tahu prosesnya,” ujar Arif Agus kepada tim Pansus Onkologi DPR Aceh, Kamis.

Lanjut Arif Agus, untuk mengetahui lelang harus tahu dalamnya. Sementara itu, auditor BPK RI Taufik menambahkan, terkait lelang maka bisa didalami sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018.

Salah satunya jelas Taufik pada Pasal 51. Lantas apa yang diatur Pasl 51 PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua Tender/seleksi gala Pasal 51 ayat (1) dijelaskan, prakualifikasi gagal dalam: a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada perserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi atau b. jumlah peserta yang lulus prakulifikasi kurang dari tiga peserta.

Ayat (2) tender/seleksi gagal dalam hal: a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, b, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. Pasal 51 PP nomor 16 tahun 2018 ini mengatur sampai huruf i.

Sedangkan dipenghujung pertemuan, BPK RI Perwakilan Aceh meminta kepada Pansus Onkologi DPR Aceh, setelah kerja Pansus selesai, agar hasil pansus diminta untuk serahkan juga ke BPK RI sebagai bahan untuk lakukan audit anggaran 2020.***

Komentar

Loading...