Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Penulis adalah Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Dahlan Efek

Dahlan Efek
Ilustrasi oleh Nurhadi/MODUSACEH.CO

NAMA Dahlan Jamaluddin, Ketua DPR Aceh dari Partai Aceh (PA) kembali memancing pembicaraan, menebar berbagai perhatian masyarakat.

Tentu bukan tanpa sebab. Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil II Aceh), Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya itu, “dicubit” rekannya sendiri, sesama Partai Aceh.

Diduga, Dahlan dengan nyaman mengelola sekira Rp100 miliar lebih dana pokok pikiran (Pokir) yang tertuang dalam APBA 2021.

Pokok persoalan, Dahlan tidak transparan alias nilai “bermain sendiri”.

Bola panas pun akhirnya mengelinding. Ada 13 dari 18 anggota DPRA dari Fraksi PA kemudian mengulirkan mosi tidak percaya terhadap kedudukan Dahlan dari kursi Ketua DPR Aceh.

Kabarnya, surat “panas” tadi telah diserahkan kepada Ketua Umum  dan Sekjen DPA Partai Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem) dan H. Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak). Namun, hingga kini belum jelas hasil akhir dari usulan tadi.

Lepas dari bagaimana kisah ini berujung nantinya. Yang jelas, persoalan internal tadi membuktikan adanya Dahlan Efek yang sedang terjadi di DPR Aceh. Karenanya, tidak bisa dinilai sepele, apalagi merasa enteng.

Karena, secara internal Fraksi PA, persoalan itu dapat memperlebar jurang perbedaan. Sebaliknya (eksternal), juga melahirkan citra negatif di mata publik atau rakyat Aceh.

Secara homonim, efek memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Karena itu, efek memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau suatu benda dan segala yang dibendakan.

Kedua, efek merupakan kesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, pembaca, dan sebagainya (sesudah mendengar atau melihat sesuatu). 

Sementara bagi media pers, istilah efek, diciptakan untuk mendeskripsikan pengaruh kepopuleran seseorang.

Misal, mantan Wali Kota Solo Joko Widodo yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta dan terpilih dua periode sebagai Presiden Indonesia.

Joko Widodo dinilai memberi pengaruh terhadap perpolitikan dan perekonomian Indonesia.

Dalam bidang politik misalnya, pendeklarasian Joko Widodo sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2014, diyakini dapat mendongkrak suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 30 persen.

Sementara itu, di pasar modal, efek Jokowi dikatakan dapat meningkatkan gairah penanam modal karena dia dinilai mempunyai rekam jejak yang bersih, pro-rakyat, dan tegas. Begitulah, efek tadi bermain.

Ada juga yang disebut efek ekor jas. Ini bermakna, pengaruh ekor jas atau efek ekor jas (coat-tail effect). Satu istilah umum yang merujuk kepada hasil yang diraih suatu pihak dengan cara melibatkan tokoh penting atau tersohor, baik langsung maupun tidak, melalui suatu perhelatan.

Kajian ilmiah mengenai efek ekor jas (EEJ) umumnya didasarkan pada penelitian pemilu serentak dalam sistem presidensial dua partai seperti di Amerika Serikat (AS).

Kesimpulan umum adalah, terdapat hubungan positif antara kekuatan elektoral seorang calon presiden dan partai yang mengusungnya.

Artinya, seorang calon presiden atau presiden yang populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi, akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada partai yang mengusungnya sebagai calon.

Sebaliknya, seorang calon presiden atau presiden yang tidak populer dengan tingkat elektabilitas yang rendah, akan memberi dampak negatif kepada perolehan suara partai yang mengajukan dia sebagai calon presiden.

Jadi, bukan mustahil berbagai pergesekan yang terjadi di parlemen Aceh, juga ikut mempengaruhi elektabilitas calon Gubernur-Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil, Wali Kota dan Wakil Walikota yang akan dijagokan Partai Aceh pada kontestasi Pilkada mendatang.

Lantas, bagaimana dengan Dahlan efek? Dapatkah mempengaruhi performa Partai Aceh di DPR Aceh?

Pertanyaan ini menjadi penting. Sebab, politik pada dasarnya merupakan satu fenomena yang berkaitan dengan manusia dan selalu hidup dalam masyarakat.

Karena itulah, politik merupakan gejala yang dapat diwujudkan dari diri manusia menuju proses perkembangannya.

Alasannya, manusia sebagai inti utama dari politik, maka apa pun alasan pengamatan atau telaah, politik tidak dapat begitu saja meninggalkan faktor manusia.

Sebab, secara pribadi seorang manusia adalah unit dasar empiris dari analisa politik.

Karena itu, politik juga menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan seorang manusia.

Secara leksikal diartikan: acting or judging wisely, well judged, prudent (bertindak atau menilai dengan bijak, dinilai dengan baik, bijaksana).

Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur seperti, lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, kelompok masyarakat sebagai pihak berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum  yang menjadi sarana pengaturan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai.

Meski para pemikir dan ilmuwan politik tidak memiliki kesepakatan tentang pembatasan atau definisi politik.

Namun unsur-unsur tadi dapat ditemukan secara parsial atau pun implisit dalam definisi yang telah dikemukan banyak para pakar dan ahli.

Itu sebabnya, dari berbagai defenisi yang ada, ditemukan dua kecenderungan tentang “definisi politik”.

Pertama, pandangan yang menghubungkan politik dengan adanya negara, yaitu urusan pemerintahan pusat dan daerah.

Kedua, pandangan yang menghubungkan dengan masalah kekuasaan, otoritas atau dengan konflik.

Adanya perbedaan ini, maka erat hubungannya dengan pendekatan yang dipergunakan, yaitu; tradisional dan pendekatan perilaku.

Pendekatan tradisional meliputi; pendekatan historis yang menitik-beratkan pada pembahasan partai-partai politik mengenai, perkembangan hubungan politik serta ide-ide politik yang besar.

Kedua, pendekatan legalistik yang menekankan pada institusi dan perundang-undangan satu negara dan daerah (wilayah).

Ketiga pendekatan institusional yang menitik-beratkan pada pembahasan masalah-masalah institusi politik seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Nah, disinilah sikap dan perilaku politisi di lembaga parlemen besar efeknya terhadap masyarakat dan partai politik.

Maklum, tingkah laku politik, menitik-beratkan perhatiannya pada perilaku atau tingkah laku para aktor politik itu sendiri.

Pendekatan ini menerima institusi politik sebagai aspek penting dalam politik, tapi bukanlah hakekat politik yang kegiatannya terdapat pada lingkup institusi politik yang dimanifestasikan para aktor-aktor atau pelaksana politik seperti tokoh di pemerintahan dan wakil rakyat.

Lebih dalam lagi, kaitan pendekatan perilaku dan tingkah laku politik, dapat memberikan paling tidak dua gambaran mengenai pola perilaku manusia dalam kehidupan politik yang saling bertolak belakang.

Pertama, perilaku integratif. Kedua disintegratif. Perilaku pertama lebih menekankan pentingnya konsensus atau kompromi, sedangkan perilaku kedua cenderung mengakibatkan timbulnya konflik.

Lantas, perilaku politik seperti apa yang sedang dimainkan Dahlan Jamaluddin di DPRA, kompromi atau menebar konflik? Sehingga memunculkan efek negatif terhadap citra Partai Aceh (PA) di mata publik. Entahlah! Sebab hingga saat ini, Dahlan tak bersedia dikonfirmasi media ini.***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...