Breaking News

Setelah 16 Tahun MoU Damai Helsinki

"Curhat" Wali-Mualem Kepada Dubes UE dan JK

"Curhat" Wali-Mualem Kepada Dubes UE dan JK
Pertemuan dengan mantan Wapres Jusuf Kalla (Foto: Ist)

Berbagai situasi dan kondisi terkini Aceh paska 16 tahun MoU Damai Helsinki dilaporkan Wali Nanggroe Aceh Malek Mahmud Al-Haytar dan Ketua KPA/PA H. Muzakir Manaf (Mualem) kepada Dubes Uni Eropa dan mantan Wapres Jusuf Kalla. Nah, cukup efektifkah “curhat” tersebut?

MODUSACEH.CO I TAK ada kata berhenti untuk merawat dan menjaga perdamaian Aceh. Bisa jadi, niat dan tujuan itulah yang membuat Wali Nanggroe Aceh Tgk Malek Mahmud Al-Haytar dan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) serta Ketua DPA Partai Aceh (PA) H. Muzakir Manaf (Mualem) terbang ke Jakarta, Kamis pekan lalu.

Agenda pun jelas, bertemu mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla (JK) serta Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Mr. H.E. Vincent Piket.

Nah, kepada kedua pejabat penting ini, Wali Nanggroe dan Mualem melaporkan berbagai perkembangan situasi dan kondisi Aceh terkini. Terutama realisasi butir perjanjian damai (MoU) Helsinki, 16 Agustus 2005 serta turunannya UU No:11/2006 tentang Pemerintah Aceh.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Wali Nanggroe Aceh M. Nasir Syamaun, Jumat malam 30 April 2021 menjelaskan. Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Al Haytar dan Mualem bertemu JK, Kamis 29 April 2021 malam, di kediaman JK, Kawasan Kaboyoran Baru, Jakarta Selatan.    

“Ada banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam di kediaman Mr. Vincent di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” kata M. Nasir. Masih kata Nasir, secara khusus Mr. Vincent mempertanyakan perkembangan terkini Aceh.

Sementara JK mengaku akan segera menyikapi berbagai persoalan di tanah rencong dengan melakukan komunikasi dengan sejumlah kementerian dan Presiden Jokowi, terkait perkembangan situasi perdamaian dan politik Aceh. 

“Perkembangan perdamaian dan politik di Aceh saat ini masih penuh dinamika, baik antara Pemerintah Pusat dengan Aceh, dan dinamika di Aceh sendiri. Kami tetap komit dan konsisten untuk mempertahankan apa yang telah dicapai, dan memperjuangkan apa yang menjadi hak Aceh sesuai perjanjian MoU Helsinki,” kata Wali Nanggroe dalam pertemuan itu. 

Kunjungan kerja Wali Nanggroe dan Mualem di  Ibukota RI beberapa hari terakhir itu, sebagai upaya mengkoordinasikan perkembangan terkini Aceh. Khusus dengan JK, karena mantan Wakil Presiden ini merupakan tokoh kunci perundingan RI-GAM 2005 silam. 

“Desember 2020 lalu, JK datang langsung ke Meuligoe Wali Nanggroe di Aceh Besar, dan sekarang Wali Nanggroe berkunjung ke tempat JK. Untuk tindak lanjut pertemuan di Aceh, dan silaturrahmi,” sebut M. Nasir.

Didampingi Mualem, Staf Khusus DR. M. Raviq, Wali Nanggroe dan Khatibul Wali Nanggroe Azwardi Abdullah, Malek Mahmud juga menyampaikan informasi terkait perkembangan terkini, sekaligus sharing informasi dalam upaya membangun Aceh di segala bidang pasca 16 tahun perdamaian. 

“Pada prinsipnya kita tetap komit mempertahankan apa-apa yang telah digapai sesesuai perjanjian MoU Helsinki, dan tetap konsisten untuk memperjuangkan apa-apa yang telah diperjanjikan kedua belah pihak,” kata Wali Nanggroe kepada Mr. Vincent. 

Sementara itu, Mualem menyampaikan, pihaknya terus mendorong untuk tetap mengawasi dan mengadvokasi implementasi MoU Helsinki. “Agar perdamaian Aceh tetap berlangsung sesuai dengan kesepakatan,” tegas Mualem. 

Gayung bersambut, Vincent mengaku menyambut baik kunjungan Wali Nanggroe dan Mualem. Selain mempertanyakan perkembangan terkini Aceh baik dari perdamaian, politik dan pembangunan, ia juga menyampaikan, sudah saatnya Aceh membangun dari berbagai sektor lebih maju lagi. “Diantaranya pertanian, perikanan, pendidikan, pembangunan”.

Yang jadi soal, cukup efektifkah pertemuan tersebut untuk menjawab berbagai “pekerjaan rumah” yang hingga kini belum selesai dan tuntas?

Maklum, sebelumnya Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haythar bersama Mualem juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis, 13 Februari 2020 di Jakarta. Pertemuan tersebut untuk membahas berbagai perjanjian MoU Helsinki antara RI dengan GAM 15 tahun yang lalu. 

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pada kesempatan itu mengatakan, dalam tiga bulan ke depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim Aceh untuk menemukan formula agar ada solusi terkait dengan harapan masyarakat Aceh.

Mewakili Presiden, Muldoko juga menanggapi terkait harapan pembangunan dan ekonomi Aceh yang belum signifikan dalam 15 tahun perjanjian damai antara RI dan GAM.

"Dalam 15 tahun ini, kan, pembangunan Aceh juga tidak signifikan, dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkah," jelas dia.

Disisi lain, dalam berbagai kesempatan di Jakarta maupun Aceh, laporan serta pernyataan serupa selalu disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Namun, hingga kini masih ada penyelesaiannya yang “setengah jadi”. Sampai kapan? (selanjutnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...